DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya;
c.bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d.bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan;
e.bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, Mahkamah Agung perlu menyusun tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan.
2.Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.
3.Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
4.Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak menerima adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan.
5.Petugas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang selanjutnya disebut petugas adalah staf pada pengadilan negeri di bawah tanggung jawab Panitera Muda Pidana.
6.Pengadilan adalah pengadilan negeri.
7.Hakim adalah hakim tunggal pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas.
8.Penetapan/Putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pada hari itu juga.
9.Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.
10.Penyidik adalah penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11.Pelaksana Putusan adalah jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

KEWENANGAN MENGADILI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 3

(1)Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
(2)Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga.

Pasal 4

Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

BAB III

TAHAPAN SEBELUM PERSIDANGAN

Pasal 5

(1)Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.
(2)Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.
(3)Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1)Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
(2)Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
(3)Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

BAB IV

TAHAPAN PERSIDANGAN

Pasal 7

(1)Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
(2)Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
(3)Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
(4)Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pasal 8

Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga.

BAB V

TAHAPAN SETELAH PERSIDANGAN

Pasal 9

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa.

Pasal 10

(1)Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
(2)Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya;
c.bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d.bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan;
e.bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, Mahkamah Agung perlu menyusun tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan.
2.Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.
3.Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
4.Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak menerima adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan.
5.Petugas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang selanjutnya disebut petugas adalah staf pada pengadilan negeri di bawah tanggung jawab Panitera Muda Pidana.
6.Pengadilan adalah pengadilan negeri.
7.Hakim adalah hakim tunggal pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas.
8.Penetapan/Putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pada hari itu juga.
9.Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.
10.Penyidik adalah penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11.Pelaksana Putusan adalah jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

KEWENANGAN MENGADILI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
(2)Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga.

Pasal 4

Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

BAB III

TAHAPAN SEBELUM PERSIDANGAN

Pasal 5

(1)Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.
(2)Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.
(3)Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1)Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
(2)Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
(3)Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

BAB IV

TAHAPAN PERSIDANGAN

Pasal 7

(1)Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
(2)Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
(3)Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
(4)Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pasal 8

BAB V

TAHAPAN SETELAH PERSIDANGAN

Pasal 9

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa.

Pasal 10

(1)Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
(2)Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009