DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah;
c.bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
d.bahwa ketentuan hukum acara yang termuat dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai https://jdih.mahkamahagung.go.id/ objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama;
e.bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah; Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);

2.Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
3.Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor Europeanen Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); https://jdih.mahkamahagung.go.id/
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
10.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
12.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); https://jdih.mahkamahagung.go.id/
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3.Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.
4.Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat https://jdih.mahkamahagung.go.id/ berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.
5.Hari adalah hari kerja.
6.Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
7.Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA

Pasal 3

(1)Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
(2)Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3)Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Pasal 4

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

a.identitas penggugat dan tergugat;
b.penjelasan ringkas duduk perkara;
c.tuntutan penggugat; dan
d.wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

BAB IV

PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

(1)Putusan terdiri dari:
1. a.kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. b.identitas para pihak.
3. c.uraian singkat mengenai duduk perkara.
4. d.pertimbangan hukum; dan
5. e.amar putusan.
(2)Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
(3)Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

(1)Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
(2)Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
(3)Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

BAB VI

TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Pasal 8

(1)Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
(2)Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran https://jdih.mahkamahagung.go.id/ Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
(3)Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Pasal 9

(1)Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
(2)Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
(3)Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Pasal 10

(1)Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
(2)Upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah;
c.bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
d.bahwa ketentuan hukum acara yang termuat dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai https://jdih.mahkamahagung.go.id/ objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama;
e.bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

2.Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
3.Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor Europeanen Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); https://jdih.mahkamahagung.go.id/
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
10.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
12.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); https://jdih.mahkamahagung.go.id/
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3.Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.
4.Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat https://jdih.mahkamahagung.go.id/ berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.
5.Hari adalah hari kerja.
6.Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
7.Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA

Pasal 3

(1)Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
(2)Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(3)Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Pasal 4

a.identitas penggugat dan tergugat;
b.penjelasan ringkas duduk perkara;
c.tuntutan penggugat; dan
d.wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

BAB IV

PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

(1)Putusan terdiri dari:
1. a.kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. b.identitas para pihak.
3. c.uraian singkat mengenai duduk perkara.
4. d.pertimbangan hukum; dan
5. e.amar putusan.
(2)Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
(3)Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

(1)Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
(2)Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
(3)Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

BAB VI

TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Pasal 8

(1)Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
(2)Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran https://jdih.mahkamahagung.go.id/ Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
(3)Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Pasal 9

(1)Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
(2)Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
(3)Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Pasal 10

(1)Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
(2)Upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/