DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

Nomor: 2
Tahun: 2009
Ditetapkan: 12 Agustus 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengaur mengenai besaran biaya proses pada Mahkamah Agung, tugas pengelola biaya proses, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan biaya proses

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada eli bawahnya. : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;

2.Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1985 tentang Mahkarnah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ten tang Peradi1an Umurn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) ;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198() tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4380 ) :
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradi1an Agama sebagaimana telah diubah dengan Unelang-Undang Nornor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) ;
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4356) :
7.HIR ( Herzien lnlandsch Reglcment ) Siaatsblad 1941 Nomor 44 / RBCj (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswezen in De Gewesten Buiien Java en Madura Staatsblad 1927 - 227) ;

Pasal 1

Oalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uj i materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara ~
2.Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3.Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara :
4.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia:
5.Pengelola Biaya Proses adalah Panitera pad a Mahkarnah Agung dan PaniteraJSekretaris pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya :
6.Pembuat Komitrnen Biaya Proses pad a Mahkarnah Agung adalah petugas yang ditunjuk oleh Panitera dan untuk Badan Peradilan dibawahnya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
7.Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses.

Pasal 2

(1)Besarnya biaya proses pada Mahkamah Agung clitetapkan sebagai berikut:
1. a.Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) :
2. b.Peninjauan Kernbali perkara Perdata. Perclata Agama clan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 2.500.000.00 (duajua lima ratus ribu rupiah) ;
3. c.Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima jura rupiah) ~
4. d.Peninjauan Kembali perkara perdata niaga sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
5. e.Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ~
6. f.Peninjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang 'nilai gugatannya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh j.uta rupiah) ke atas sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ~ L
7. g.Permohonan penguj ian peraturan undang-undang (keberatan Hak Uj i 00 (satu juta rupiah) ;
(2)Besarnya biaya proses pacla Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; perundang-undangan dibawah Materiil) sebesar Rp. 1.000.000.
(3)Besaran panjar biaya proses pacla Pengadilan Tingkat Pertama diatur clan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-undangan yang berlaku ;
(4)Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prod eo pada tingkat pertarna, banding clan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) c1ibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(5)Besaran biaya proses sebagaimana tersebut dalarn ayat (1) dan (2) dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung;

Pasal 3

(1)Biaya Proses sebagaimana terse but pada Pasal 2 dipertanggung jawabkan kepada pihak - pihak yang berperkara dengan ditetapkannya be saran biaya proses pada putusan ;
(2)Seluruh biaya proses sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien. transparan dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI ;

Pasal 4

(1). Pengelola biaya proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 bertugas untuk rnelaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. a.Menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses;
2. b.Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
3. c.Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
4. d.Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
5. e.Menyusun laporan pertangungjawaban pengelolaan biaya proses;
(2). Petugas pembuat komitmen biaya proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 bertugas mernbantu pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) huruf b. c. d dan e ;
(3). Bendahara biaya proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 bertugas membantu pengelola biaya proses untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. a.Menerima, menyimpan clan mengeluarkan biaya proses;
2. b.Mernbukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
3. c.Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Pasal 5

(1)Biaya proses sebagairnana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya. antara lain:
1. a.Materai;
2. b.Biaya redaksi ;
3. c.Leges;
4. d.Alat Tul is Kantor (A TK) ;
5. e.Penggandaanl foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
6. f.Konsumsi persidangan ;
7. g.Penggandaan salinan putusan ;
8. h.Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak. salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu ;
  1. 1.Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah di minutasi ; J. Percepatan penyelesaiaan perkara ;
9. k.InsentifTim Pengelola Biaya Proses;
10. l.Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai ;
11. m.Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata :
(2). Penggunaan dan pengelolaan panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
(3). Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (I) dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang clibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding clan Panitera pada Mahkamah Agung;
(4). Insentif Tim Pengelola Biaya Proses ditetapkan oleh PaniteraJSekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera pacla Mahkamah Agung;

Pasal 6

Untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan biaya proses, maka pada: (I) Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari :

a.1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses;
b.1 (satu) orang Petugas Pernbuat Kornitmen Biaya Proses;
c.1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses;
d.1 (satu) orang Staf Pelaksana.

(2)Mahkamah Agung RI membentuk Tim Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari :
1. a.1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses ~
2. b.1 (satu) orang atau lebih Petugas Pernbuat Komitmen Biaya Proses;
3. c.1 (satu) orang Bendahara biaya proses;
4. d.Staf Pelaksana sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang:

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung akan diatur lebih lanjut oleh Panitera Mahkamah Agung RI ;

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkarnah Agung ini maka seluruh Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang berhubungan dengan penetapan biaya proses/biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah . Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal Jakarta 12 Agustus 2009 KM/\ 131/\ Y /\ PIWSI:S

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…