Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum; https:/ /jdih.mahkatnahagung.go.id/ beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
https:/ /jdih.rnahkamahagung.go.id/
Dalam Peraturan Mahkamah Agung mi yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANMAHKAMAHAGUNGTENTANGHAKIMKHUSUS TINDAKPIDANAPEMILIHANDANPEMILIHANUMUM.
Menetapkan https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa14
Pasa13
BABIII TATACARAPENGUSULANHAKIMKHUSUS Pasal 2 Untuk dapat ditetapkan menjadi hakim khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
BAB II PERSYARATANHAKIMKHUSUS https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa18 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BAB II
.Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan InI, akan diatur tersendiri. BABV PENUTUP Pasa16 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku:
1269), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. BABIV KETENTUANPERALIHAN Pasa15 Apabila terjadi mutasi atau berhalangan tetap pada hakim pengadilan negerij pengadilan tinggi yang telah ditetapkan sebagai hakim kh usus, maka Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan penggantinya baik pada pengadilan negen maupun pengadilan tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung. https: / / jdih. rnahkarilahagung. go.idj SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 453 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Membuka PDF…