DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 481 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilihan dan pemilihan KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG HAKIM KHUSUS TINDAKPIDANA PEMILIHANDAN PEMILIHANUMUM KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN) Menimbang

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah Mengingat https:/ / jdih.rnahkamahagung.go.id/

b.bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 485 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibentuk majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier;
c.bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 485 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum; https:/ /jdih.mahkatnahagung.go.id/ beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); https:/ /jdih.rnahkamahagung.go.id/

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung mi yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan KabupatenJKota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Hakim Khusus adalah hakim karier pengadilan negen dan pengadilan tinggi pada lingkungan peradilan umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkarnah Agung untuk mengadili perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum.
4.Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada lingkungan peradilan umum. MEMUTUSKAN: PERATURANMAHKAMAHAGUNGTENTANGHAKIMKHUSUS TINDAKPIDANAPEMILIHANDANPEMILIHANUMUM.
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Menetapkan https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa14

(1)Ketua Mahkamah Agung menetapkan hakim khusus dengan surat keputusan.
(2)Hakim yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan tetap sebagai hakim khusus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung mi. Pasa13
(1)Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada pengadilan negeri kepada Ketua Mahkamah Agung.
(2)Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada pengadilan tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung.
(3)Hakim khusus yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. BABIII TATACARAPENGUSULANHAKIMKHUSUS Pasal 2 Untuk dapat ditetapkan menjadi hakim khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menguasai pengetahuan tentang pemilihan dan pemilihan umum; dan
2. b.telah melaksanakan tugas sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

BAB II

PERSYARATANHAKIMKHUSUS https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa18 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

.Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan InI, akan diatur tersendiri. BABV PENUTUP Pasa16 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku:

a.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 755); dan
b.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1269), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. BABIV KETENTUANPERALIHAN Pasa15 Apabila terjadi mutasi atau berhalangan tetap pada hakim pengadilan negerij pengadilan tinggi yang telah ditetapkan sebagai hakim kh usus, maka Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan penggantinya baik pada pengadilan negen maupun pengadilan tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung. https: / / jdih. rnahkarilahagung. go.idj SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 453 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 481 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilihan dan pemilihan KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG HAKIM KHUSUS TINDAKPIDANA PEMILIHANDAN PEMILIHANUMUM KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN) Menimbang

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah Mengingat https:/ / jdih.rnahkamahagung.go.id/

b.bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 485 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibentuk majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier;
c.bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 485 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); https:/ /jdih.rnahkamahagung.go.id/

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung mi yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan KabupatenJKota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Hakim Khusus adalah hakim karier pengadilan negen dan pengadilan tinggi pada lingkungan peradilan umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkarnah Agung untuk mengadili perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum.
4.Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada lingkungan peradilan umum. MEMUTUSKAN: PERATURANMAHKAMAHAGUNGTENTANGHAKIMKHUSUS TINDAKPIDANAPEMILIHANDANPEMILIHANUMUM.
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Menetapkan https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa14

(1)Ketua Mahkamah Agung menetapkan hakim khusus dengan surat keputusan.
(2)Hakim yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan tetap sebagai hakim khusus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung mi. Pasa13
(1)Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada pengadilan negeri kepada Ketua Mahkamah Agung.
(2)Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada pengadilan tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung.
(3)Hakim khusus yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. BABIII TATACARAPENGUSULANHAKIMKHUSUS Pasal 2 Untuk dapat ditetapkan menjadi hakim khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menguasai pengetahuan tentang pemilihan dan pemilihan umum; dan
2. b.telah melaksanakan tugas sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

BAB II

PERSYARATANHAKIMKHUSUS https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa18 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

.Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan InI, akan diatur tersendiri. BABV PENUTUP Pasa16 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku:

a.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 755); dan
b.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1269), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. BABIV KETENTUANPERALIHAN Pasa15 Apabila terjadi mutasi atau berhalangan tetap pada hakim pengadilan negerij pengadilan tinggi yang telah ditetapkan sebagai hakim kh usus, maka Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan penggantinya baik pada pengadilan negen maupun pengadilan tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung. https: / / jdih. rnahkarilahagung. go.idj SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 453 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.