DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ; Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan: a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(1)Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
(3)Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.
(1)Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak Putusan

BAB II

KEWENANGAN Pasal 6

Pasal 5

(1)Putusan Pengadilan dapat berupa: a. Gugatan ditolak; b. Gugatan dikabulkan; c. Gugatan tidak diterima; dan d. Gugatan gugur.
(2)Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:a. melakukan Tindakan Pemerintahan; b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan c. menghentikan Tindakan Pemerintahan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan / atau ganti rugi.
(4)Rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan. tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima. upaya Pasal 4
(1)Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan danl atau Pejabat Adrninistrasi Pemerintahan.
(2)Selama Warga Masyarakat menempuh Pasal 8 Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 7

Ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BABIVUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. BABIV KETENTUAN PERALIHAN putusan melaksanakan memerintahkan Tergugat Pengadilan tersebut.dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama paling lambat 14 (empat belas) Hari.

(2)Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) Hari ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), agar Pengadilan

Pasal 12

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung In! diundangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang disertai sisa panjar biaya perkaranya.

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA,ttdMUHAMMAD HATTAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 14 Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang. Pasal 13 Dalam hal Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BAD AN URUSAN ADMINISTRASI . . AHAGUNG ~~ (~Q 1 I ) • II '--rr-- ~ '~ "'~. /..~ :, ~1}BDU~H~ SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 940DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttdWIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
(3)Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.
(1)Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak Putusan

BAB II

KEWENANGAN Pasal 6

Pasal 5

(1)Putusan Pengadilan dapat berupa: a. Gugatan ditolak; b. Gugatan dikabulkan; c. Gugatan tidak diterima; dan d. Gugatan gugur.
(2)Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:a. melakukan Tindakan Pemerintahan; b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan c. menghentikan Tindakan Pemerintahan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan / atau ganti rugi.
(4)Rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum Tindakan Pemerintahan dilakukan. tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima. upaya Pasal 4
(1)Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan danl atau Pejabat Adrninistrasi Pemerintahan.
(2)Selama Warga Masyarakat menempuh Pasal 8 Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 7

(2)Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) Hari ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), agar Pengadilan

Pasal 12

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sebagaimana dimaksud dalam