DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penegaka_-i hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
b.bahwa pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-U::i.dang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam wa_~tu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengaJUan dan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan;
d.bahwa untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka. memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana ko:upsi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahu::i 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebaga:mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tah1.:n 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Meneta::>ka.;_ Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
8.Peraturan Presiden Nomor ~3 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung · Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN KEPUNYMN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN Ul'v:UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kep2.da pengadilan terhadap putusan pengadilan yang me:ijatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
2.Pemohon adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang mengajukan permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
3.Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.
4.Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.
5.Termohon adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, oditurat militer / oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok.
6.Turut Termohon adalah Menteri Keuangan.
7.Pihak yang Berkepentingan adalah pihak yang dianggap perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya di persidangan.
8.Perkara Pokok adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan Putusan Perampasan Barang yang menjadi objek permohonan Keberatan.
9.Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk uang.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Hari adalah hari kalender.
12.1 (satu) Bulan adalah 30 (tiga pu:uh) Hari.

BAB II

HUKUMACARA Bagian Kese.tu Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

Pasal 2

Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer / pengadilan militer tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pckok pada tingkat pertama berwenang mengadili permohonan Keberatan.

(1)Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik.
(2)Pihak ketiga yang dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik Ba::-ang, atau kurator da!am perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.
(3)Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
(4)Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
(5)Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.
(6)Dalam ha! Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.

Pasal 4

(1)Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(2)Dalam ha! putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penu:itut umum, terdakwa dan/ atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/ a tau secara elektronik.
(3)Keberatan hanya dapat diajuka..7. 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.
(4)Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/ a tau kasasi.
(5)Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana . korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.
(6)Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus Perkara Pokok.

Pasal 5

(1)Keberatan memuat:
1. a.identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan/ atau domisili elektronik;
2. b.nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
3. c.Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;
4. d.alasan Keberatan; dan
5. e.petitum permohonan.
(2)Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai de:i.gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
(4)Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.
(5)Keberatan yang telah meme:i.uhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:
1. a.nomor ... /Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN ...jo Nomor. .. / Pid. Sus-TPK/ [Tahun] / [nama pengadilan]; atau
2. b.nomor ... -Keberatan/PM ... /[kode di MIL]/[bulan/ tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok].
(6)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/ a tau buku register pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penenmaan permohonan.

Pasal 6

(1)Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan.
(2)Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim.
(3)Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pok:::ik yang dimohonkan Keberatan.
(4)Majelis Hakim yang telah di:unjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 1 (satu) Hari setelah penetapan majelis hakim.

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara.
(2)Dalam hal penunjukan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) te!ah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari p:hak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.

Pasal 8

(1)Pengadilan wajib memanggil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Keberatan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai.
(2)Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara e!ektronik, tata cara pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitera, juru sita/juru sita pengganti pengadilan.
(4)Panggilan sah dan patut dianggap diterima oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon jika dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Panggilan sidang pertama yang disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon disertai dengan turunan Keberatan.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan Keberatan dila.-rnanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
1. a.membuka persidangan;
2. b.pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon;
3. c.pembacaan Keberatan;
4. d.pembacaan tanggapan atas Keberatan;
5. e.pembuktian Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon; dan
6. f.pengucapan penetapan.
(2)Apabila diperlukan, majelis hal<-im dapat memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil Pihak yang Berkepentingan untuk didengar keterangannya.
(3)Dalam proses pemeriksaan Keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan.

Pasal 10

(1)Dalam ha! Pemohon, Termohon, dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, Termohon .dan/atau Turut Termohon 1 (satu) kali lagi secara sah dan patut.
(2)Dalam ha! Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan Keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
(3)Dalam ha! Termohon dan/ ata~ Turut Termohon tidak hadir pada sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan permohonan Keberatan dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya penetapan.

Pasal 11

(1)Majelis hakim memutus Keberatan dalam bentuk penetapan.
(2)Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama.
(3)Pembacaan penetapan sebagai □ ana dimaksud pada ayat
(1)diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. b.identitas Pemohon, Ter□ ohon dan/atau Turut Termohon;
3. c.alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
4. d.tanggapan Termohon dan/ a tau Turut Termohon;
5. e.pembuktian;
6. f.pertimbangan hukum; dan
7. g.amar penetapan.
(5)Pemberitahuan penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan penetapan.
(6)Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para pihak paling lambat 5 (lima) Hari sejak penetapan diucapkan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penegaka_-i hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
b.bahwa pihak ketiga yang beriktikad baik yang haknya dirugikan atas putusan perampasan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-U::i.dang Nomor 20 Tahun 2001, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam wa_~tu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci hukum acara pengaJUan dan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan;
d.bahwa untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka. memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, perlu diatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana ko:upsi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahu::i 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebaga:mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tah1.:n 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Meneta::>ka.;_ Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
8.Peraturan Presiden Nomor ~3 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung · Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN KEPUNYMN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN Ul'v:UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kep2.da pengadilan terhadap putusan pengadilan yang me:ijatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
2.Pemohon adalah pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan sebagai Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik yang mengajukan permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
3.Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.
4.Putusan Perampasan Barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa.
5.Termohon adalah penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, oditurat militer / oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi penuntut umum pada perkara pokok.
6.Turut Termohon adalah Menteri Keuangan.
7.Pihak yang Berkepentingan adalah pihak yang dianggap perlu oleh hakim untuk didengar keterangannya di persidangan.
8.Perkara Pokok adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan Putusan Perampasan Barang yang menjadi objek permohonan Keberatan.
9.Barang adalah barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk uang.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Hari adalah hari kalender.
12.1 (satu) Bulan adalah 30 (tiga pu:uh) Hari.

BAB II

HUKUMACARA Bagian Kese.tu Wewenang Pengadilan untuk Mengadili

Pasal 2

(1)Barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik.
(2)Pihak ketiga yang dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik Ba::-ang, atau kurator da!am perkara kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dijatuhkan perampasan.
(3)Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh kurator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.
(4)Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.
(5)Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.
(6)Dalam ha! Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.

Pasal 4

(1)Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(2)Dalam ha! putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penu:itut umum, terdakwa dan/ atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/ a tau secara elektronik.
(3)Keberatan hanya dapat diajuka..7. 1 (satu) kali oleh pihak yang sama.
(4)Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di tingkat banding dan/ a tau kasasi.
(5)Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana . korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan.
(6)Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus Perkara Pokok.

Pasal 5

(1)Keberatan memuat:
1. a.identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan/ atau domisili elektronik;
2. b.nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan;
3. c.Barang-Barang yang dinyatakan dirampas;
4. d.alasan Keberatan; dan
5. e.petitum permohonan.
(2)Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai de:i.gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
(4)Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan.
(5)Keberatan yang telah meme:i.uhi syarat didaftarkan dengan diberi nomor register yang terkait dengan Perkara Pokok, yaitu:
1. a.nomor ... /Keberatan-Pid.Sus.TPK/[Tahun]/PN ...jo Nomor. .. / Pid. Sus-TPK/ [Tahun] / [nama pengadilan]; atau
2. b.nomor ... -Keberatan/PM ... /[kode di MIL]/[bulan/ tahun] jo Nomor [nomor Perkara Pokok].
(6)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/ a tau buku register pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penenmaan permohonan.

Pasal 6

(1)Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan.
(2)Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim.
(3)Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pok:::ik yang dimohonkan Keberatan.
(4)Majelis Hakim yang telah di:unjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 1 (satu) Hari setelah penetapan majelis hakim.

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara.
(2)Dalam hal penunjukan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) te!ah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari p:hak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut.

Pasal 8

(1)Pengadilan wajib memanggil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Keberatan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai.
(2)Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara e!ektronik, tata cara pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitera, juru sita/juru sita pengganti pengadilan.
(4)Panggilan sah dan patut dianggap diterima oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon jika dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Panggilan sidang pertama yang disampaikan kepada Termohon dan Turut Termohon disertai dengan turunan Keberatan.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan Keberatan dila.-rnanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:
1. a.membuka persidangan;
2. b.pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon;
3. c.pembacaan Keberatan;
4. d.pembacaan tanggapan atas Keberatan;
5. e.pembuktian Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon; dan
6. f.pengucapan penetapan.
(2)Apabila diperlukan, majelis hal<-im dapat memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil Pihak yang Berkepentingan untuk didengar keterangannya.
(3)Dalam proses pemeriksaan Keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan.

Pasal 10

(1)Dalam ha! Pemohon, Termohon, dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, Termohon .dan/atau Turut Termohon 1 (satu) kali lagi secara sah dan patut.
(2)Dalam ha! Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan Keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
(3)Dalam ha! Termohon dan/ ata~ Turut Termohon tidak hadir pada sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan permohonan Keberatan dilanjutkan sampai dengan dijatuhkannya penetapan.

Pasal 11

(1)Majelis hakim memutus Keberatan dalam bentuk penetapan.
(2)Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama.
(3)Pembacaan penetapan sebagai □ ana dimaksud pada ayat
(1)diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(4)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. b.identitas Pemohon, Ter□ ohon dan/atau Turut Termohon;
3. c.alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
4. d.tanggapan Termohon dan/ a tau Turut Termohon;
5. e.pembuktian;
6. f.pertimbangan hukum; dan
7. g.amar penetapan.
(5)Pemberitahuan penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan penetapan.
(6)Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para pihak paling lambat 5 (lima) Hari sejak penetapan diucapkan.