DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009

Ringkasan

Peraturan ini memuat tahapan penyelenggaraan seleksi calon Hakim Ad Hoc, persyaratan, tes tertulis, dan seleksi kompetensi hakim

(1)Penilaian hasil tes tertulis hanya dapat dilaksanakan oleh tim penilai hasil tes tertulis.
(2)Penilaian hasil tes tertulls dilaksanakan secara obyektif dengan memeriksa secara seksama jawaban yang diberikan' peserta tes tertulis dalam lembar jawaban.
(3)Penilaian hasil tes tertulis diberikan dalam bentuk skor antara 1 sampai dengan 100.
(4)Nilai hasil tes tertulis masing-masing peserta tes tertulis dijadikan dasar penetapan daftar nominasi.
(1)Daftar nominasi kelulusan tes tertulis ditetapkan berdasarkan hasil tes tertulls masing-masing peserta yang disusun secara menurun mulai dari skor tertinggi sampai dengan terendah.
(2)Daftar nominasi ditetapkan oleh panitia.
(3)Daftar nominasi dijadikan dasar kelulusan tes tertulis setelah ditentukan dalam rapat penentuan kelulusan tes tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
(4)Hasil rapat penentuan kelulusan tes tertulis diumumkan dan/atau diberitahukan melalui surat dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui oleh calon Hakim Ad Hoc.
(5)Keputusan panitia tidak dapat digangu gugat.
(6)Calon Hakim Ad Hoc yang dinyatakan lulus tes tertulis dapat mengikuti seleksi kompetensi. BABV SELEKSI KOMPETENSI

(1)Seleksi kompetensi terdiri atas:
1. a.penilaian kondisi mental dan kepribadian (profile assessment) para calon Hakim Ad Hoc yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas;
2. b.penilaian kemampuan verbal serta pengamatan penampilan, sikap, dan perilaku para calon Hakim Ad Hoc.
(2)Penilaian kondisi mental dan kepribadian (profile assessment) dilaksanakan oleh tim psikologi dan dilaporkan kepada panitia.
(3)Wawancara dilaksanakan oleh Tim Pewawancara.
(4)Seleksi kompetensi dilaksanakan di Jakarta.
(5)Cal on Hakim Ad Hoc dinyatakan lulus seleksi kompetensi setelah ditentukan dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara.
(6)Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
(7)Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pendidikan calon Hakim Ad Hoc. BABVI PELAKSANA Pasal 13 Pelaksana seleksi dan pendidikan calon Hakim Ad Hoc adalah anggota kelompok kerja seleksi dan pendidikan calon Hakim Ad Hoc Perikanan tahun 20,09 yang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini disebut panitia.

BAB VII

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Jakarta tanggal :30 September 2009

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…