DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012

Nomor: 3
Tahun: 2012
Ditetapkan: 10 April 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA Nomor: 03 Tahun 2012 PERA TURAN MAHKAMAH AGUNG KETUA MAHKAMAH AGUNG

f.Peninjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);
g.Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
e.Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp, 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
d.Peninjauan Kembali perkara perdata niaga sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluhjuta rupiah);
c.Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
b.Peninjauan Kembali perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
a.Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

(1)Besarnya biaya proses pada Mahkamah Agung ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 2

• ", to,

7.Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses.
6.Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Mahkamah Agung adalah petugas yang ditunjuk oleh Panitera dan untuk Badan Peradilan dibawahnya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
5.Pengelola Biaya Proses adalah Panitera pada Mahkamah Agung dan PaniteralSekretaris pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
3.Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
4.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia
2.Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
1.Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara ; Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Pasal l PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA MEMUTUSKAN Menetapkan Co Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak:

b.Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;

(3)Bendahara biaya proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 bertugas membantu mengelola biaya proses untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana berikut :
1. a.Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
(2)Petugas pembuat komitmen biaya proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 bertugas membantu pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e;
1. c.Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
2. d.Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
3. e.Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses; .:t...
4. a.Menunjuk dan mengangkat petugas pembuat kornitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses;
5. b.Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
(1)Pengelola biaya proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 ,bertugas untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 4

(2)Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI
(1)Biaya Proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan ;

Pasal 3

(5)Besaran biaya proses sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
(4)Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(3)Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Besamya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
1. a.1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses
2. b.1 (satu) orang atau lebih Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses;
3. c.1 (satu) orang Bendahara biaya proses;
4. d.StafPelaksana sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang;
5. a.1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses; 1 (satu) orang Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses;
6. b.1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses;
7. c.1 (satu) orang Staf Pelaksana;
(2)Mahkamah Agung RI membentuk Tim Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari :
(1)Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pengelolaan Biaya Proses yang terdiri dari : Untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan biaya proses, maka pada:

Pasal 6

(4)Insentif Tim Pengelola Biaya Proses ditetapkan oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera pada Mahkamah Agung
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera pada .Mahkamah Agung; ..'''
1. d.Penggandaan/ foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
2. e.Konsumsi persidangan;
3. f.Penggandaan salinan putusan;
4. g.Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat -surat lain yang dipandang perlu;
5. h.Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
  1. 1.Biaya penyelesaiaan perkara; J. InsentifTim Pengelola Biaya Proses;
6. k.Pengarsipan berkas perkara L Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata.
(2)Penggunaan dan pengelolaan panjar biaya proses pad a Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. a.Materai;
2. b.Biaya redaksi;
3. c.Alat Tulis Kantor (ATK);
(1)Biaya proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain: PasalS ..i·· Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH --- KETUA MAHKAMAH AGUNG Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 10 April 2012 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini maka seluruh Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang berhubungan dengan penetapan biaya proses/biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung akan diatur lebih lanjut oleh Panitera Mahkamah Agung RI;

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

f.Peninjauan Kembali perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);
g.Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
e.Kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp, 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
d.Peninjauan Kembali perkara perdata niaga sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluhjuta rupiah);
c.Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
b.Peninjauan Kembali perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
a.Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

(1)Besarnya biaya proses pada Mahkamah Agung ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 2

• ", to,

7.Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses.
6.Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Mahkamah Agung adalah petugas yang ditunjuk oleh Panitera dan untuk Badan Peradilan dibawahnya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
5.Pengelola Biaya Proses adalah Panitera pada Mahkamah Agung dan PaniteralSekretaris pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
3.Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
4.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia
2.Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
1.Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara ; Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Pasal l PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA MEMUTUSKAN Menetapkan Co Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak:

b.Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;

(3)Bendahara biaya proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 bertugas membantu mengelola biaya proses untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana berikut :
1. a.Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
(2)Petugas pembuat komitmen biaya proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 bertugas membantu pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e;
1. c.Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
2. d.Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
3. e.Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses; .:t...
4. a.Menunjuk dan mengangkat petugas pembuat kornitmen, bendahara dan staf pelaksana biaya proses;
5. b.Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
(1)Pengelola biaya proses sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 ,bertugas untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 4

(2)Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI
(1)Biaya Proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan ;

Pasal 3

(5)Besaran biaya proses sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
(4)Biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
(3)Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)Besamya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
1. a.1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses
2. b.1 (satu) orang atau lebih Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses;
3. c.1 (satu) orang Bendahara biaya proses;
4. d.StafPelaksana sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang;
5. a.1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses; 1 (satu) orang Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses;
6. b.1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses;
7. c.1 (satu) orang Staf Pelaksana;
(2)Mahkamah Agung RI membentuk Tim Pengelola Biaya Proses yang terdiri dari :
(1)Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pengelolaan Biaya Proses yang terdiri dari : Untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan biaya proses, maka pada:

Pasal 6

(4)Insentif Tim Pengelola Biaya Proses ditetapkan oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera pada Mahkamah Agung
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera pada .Mahkamah Agung; ..'''
1. d.Penggandaan/ foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
2. e.Konsumsi persidangan;
3. f.Penggandaan salinan putusan;
4. g.Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat -surat lain yang dipandang perlu;
5. h.Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi;
  1. 1.Biaya penyelesaiaan perkara; J. InsentifTim Pengelola Biaya Proses;
6. k.Pengarsipan berkas perkara L Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata.
(2)Penggunaan dan pengelolaan panjar biaya proses pad a Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. a.Materai;
2. b.Biaya redaksi;
3. c.Alat Tulis Kantor (ATK);
(1)Biaya proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain: PasalS ..i·· Dr. H.M. HATTA ALI, SH., MH --- KETUA MAHKAMAH AGUNG Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 10 April 2012 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 9

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung akan diatur lebih lanjut oleh Panitera Mahkamah Agung RI;