DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal ,197· ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a' perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung .Republik Indonesia tentang Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil KETUA MAHKAMAHAGUNGREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN TENTANG PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 KETUA MAHKAMAH AGUNG SALINAN (. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undarig Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 ten tang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) dan Perubahan Kedua dengari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49··Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran NegaraRepublik: .. Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Republik Indonesia .' Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dari Wakil Presiden, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara .....Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nombr4924); : !' Hakim Khusus pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah ditetapkan secara khusus untuk merneriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 selanjutnya ditugaskan pula sebagai Hakim Khusus untuk Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008. Pasa13

(1)Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008.
(2)Sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu Pre sid en dan Wakil Presiden dilakukan oleh Hakim Khusus.

Pasal 2

Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 1

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHANUMUMPRESIDEN DANWAKILPRESIDEN. Menetapkan MEMUTUSKAN: Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal4 Juni 2014. Mernperhatikan Terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum apabila diajukan upaya hukurn maka diputus oleh Pengadilan Tinggi sebagai putusan terakhir.

Pasal 7

Hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2013 berlaku pula untuk Peraturan Mahkamah Agung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini.

Pasal 6

Apabila terjadi mutasi dari Hakim Khusus untuk Tindak Pidaria Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sesuai tingkatan masing-masing kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan sebagai Hakim khusus dimaksud.

Pasal 5

Hakim khusus yang dimaksud dalam peraturan irn adalah Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang telah ditunjuk, dengan jumlah masing-masing sekurang-kurangnya 4 (empat) orang untuk Pengadilan Negeri dan 6 (enam) orang untuk Pengadilan Tinggi. Pasa14 ~.~:.: ~~~~~ BIRO HUKUM DAN HUMAS USAN ADMINISTRASI H AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Z en Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 755 AMIR SYAMSUDIN ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MUHAMMADHATTAALI ttd Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal : 6 Juni 2014 KETUA MAHKAMAHAGUNG Peraturan Mahkarnah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 'Indonesia Pasa18

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal ,197· ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a' perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undarig Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 ten tang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) dan Perubahan Kedua dengari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49··Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran NegaraRepublik: .. Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Republik Indonesia .' Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dari Wakil Presiden, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara .....Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nombr4924); : !' Hakim Khusus pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah ditetapkan secara khusus untuk merneriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 selanjutnya ditugaskan pula sebagai Hakim Khusus untuk Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008. Pasa13

(1)Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008.
(2)Sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu Pre sid en dan Wakil Presiden dilakukan oleh Hakim Khusus.

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 7

Hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2013 berlaku pula untuk Peraturan Mahkamah Agung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini.