DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang diatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
b.bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dibentuk Majelis Khusus;
c.bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menimbang KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA HAKIM KHUSUS DALAMSENGKETA TATAUSAHA NEGARA PEMILIHAN TENTANG PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TABUN 2015 ImTUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLII\: INDONESIA

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim Khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

d.bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Penunjukan Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan d tersebut, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung ten tang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Mengingat Hakim-hakim Tinggi Khusus Scngketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim-Hakim Tinggi karier pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, Pasa14 Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengusulkan Hakim-Hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasa13 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengusulkan Hakim-Hakim Tinggi Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasa12 Yang dimaksud Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Hakim Tinggi Khusus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Hakim Agung Khusus pada Mahkamah Agung yang merneriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darr/ atau Walikota dan Wakil Walikota. PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN. Menetapkan MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Persyaratan Hakim Tinggi Khusus dan Hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan terdiri atas:

a.Warga negara Indonesia.
b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d.Sehat jasmani dan rohani. Pasa19 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim-hakim Tinggi Khusus dan Hakim-hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasa18 Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hakim Agung Khusus dengan mempertimbangkan jumlah perkara. Pasa17 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengusulkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) Hakim Tinggi Khusus dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-masing Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasa16 Hakim-hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim-hakim Agung karier pada Mahkamah Agung yang sudah memenuhi kriteria- kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pasa15 .' ,":,' ,'.;. :.... ,' -_ .: . . :. :.: . . : -_ '. "',,, ':.:'" ... . .. : _ ..... ... ' - '. . SALINANSESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1266 .... YASONNAH. LAOLY ttd . _,- . . .. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ..... ttd MUHAMMADHATIAALI Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal :21 Agustus 2015 KETUA MAHKAMAHAGUNG .: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan lUI dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

e.Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
f.Meru pakan Hakim karier.
g.Hakim Tinggi atau Hakim Agung yang menguasai pengetahuan tentang sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
h.Telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang mas a kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang diatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
b.bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dibentuk Majelis Khusus;
c.bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (6) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menimbang KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA HAKIM KHUSUS DALAMSENGKETA TATAUSAHA NEGARA PEMILIHAN TENTANG PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TABUN 2015 ImTUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLII\: INDONESIA

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten tang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim Khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

d.bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Penunjukan Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan d tersebut, maka perlu

Menetapkan

Pasal 1

Persyaratan Hakim Tinggi Khusus dan Hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan terdiri atas:

a.Warga negara Indonesia.
b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c.Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d.Sehat jasmani dan rohani. Pasa19 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim-hakim Tinggi Khusus dan Hakim-hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasa18 Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hakim Agung Khusus dengan mempertimbangkan jumlah perkara. Pasa17 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengusulkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) Hakim Tinggi Khusus dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-masing Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasa16 Hakim-hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim-hakim Agung karier pada Mahkamah Agung yang sudah memenuhi kriteria- kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pasa15 .' ,":,' ,'.;. :.... ,' -_ .: . . :. :.: . . : -_ '. "',,, ':.:'" ... . .. : _ ..... ... ' - '. . SALINANSESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1266 .... YASONNAH. LAOLY ttd . _,- . . .. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ..... ttd MUHAMMADHATIAALI Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal :21 Agustus 2015 KETUA MAHKAMAHAGUNG .: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan lUI dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

e.Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
f.Meru pakan Hakim karier.
g.Hakim Tinggi atau Hakim Agung yang menguasai pengetahuan tentang sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
h.Telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang mas a kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.