Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim Khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
Mengingat Hakim-hakim Tinggi Khusus Scngketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim-Hakim Tinggi karier pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, Pasa14 Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengusulkan Hakim-Hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasa13 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengusulkan Hakim-Hakim Tinggi Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasa12 Yang dimaksud Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Hakim Tinggi Khusus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Hakim Agung Khusus pada Mahkamah Agung yang merneriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, darr/ atau Walikota dan Wakil Walikota. PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN. Menetapkan
MEMUTUSKAN:
Persyaratan Hakim Tinggi Khusus dan Hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan terdiri atas:
Pasa19 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim-hakim Tinggi Khusus dan Hakim-hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasa18 Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengusulkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hakim Agung Khusus dengan mempertimbangkan jumlah perkara. Pasa17 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengusulkan sekurang- kurangnya 3 (tiga) Hakim Tinggi Khusus dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-masing Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasa16 Hakim-hakim Agung Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diusulkan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim-hakim Agung karier pada Mahkamah Agung yang sudah memenuhi kriteria- kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pasa15 .' ,":,' ,'.;. :.... ,' -_ .: . . :. :.: . . : -_ '. "',,, ':.:'" ... . .. : _ ..... ... ' - '. . SALINANSESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1266 .... YASONNAH. LAOLY ttd . _,- . . .. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ..... ttd MUHAMMADHATIAALI Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal :21 Agustus 2015 KETUA MAHKAMAHAGUNG .: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan lUI dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Membuka PDF…