Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik ; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASIPERKARADI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN) Menimbang httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.id/
httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.icl/ serangkaian proses penenmaan gugatarr/ permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ agama/ tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
Secara ElektronikPerkara adalah5. Administrasi
Dalarn Peraturan Mahkarnah Agung mi yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANMAHKAMAHAGUNG TENTANG ADMINISTRASI PERKARADI PENGADILANSECARAELEKTRONIK. Menetapkan
BAB I
httpsr/ / jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 4
BAB II PENGGUNALAYANANADMINISTRASIPERKARA SECARA ELEKTRONIK Pasal 3 Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Pasa12 Peraturan 1111 dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modem. Bagian Kesatu Pendaftaran httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ BABIII ADMINISTRASIPERKARA SECARAELEKTRONIK Pasal 6
https/ /jdih.mahkamahagung.go.id,' persetujuan secara tertulis; memberikanyangsertaelektroniksecara Pasal 12
BAB II
Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. BABIV ADMINISTRASIPANGGILANSECARAELEKTRONIK Pasall0 Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan setelah dianggap lengkap melalui proses verifikasi. Pasa19 Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik. Pasa18 Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Pasa17 Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara dan pedoman yang berlaku, pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan. httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.id/
Panitera pengadilan merupakan pejabat berwenang untuk me1akukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. BABVI TATAKELOLAADMINISTRASIPERKARA Pasal 17
Pengadilan menerbitkan salinan putusanj penetapan secara elektronik. BABV PENERBITANSALINANPUTUSANjPENETAPAN
Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ https:j j jdih.mahkamahagung.go.idj Pasa123 Administrasi perkara berbasis teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan standar layanan dan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan dalarn surat keputusan Ketua Mahkarnah Agung. pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik.
Pasa120 Pengadilan yang telah sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik dalarn Sistem Informasi Pengadilan:
secara langsung dengan menghadap kepaniteraan pengadilan.
atasjawabbertanggungPengadilanKetua/ Kepala https:j j jdih.mahkamahagung.go.idj Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa125 Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/ atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara tiap-tiap peradilan. BABVIII KETENTUAN PERALIHAN https/ / jdih.mahkamahagung.go.id/ SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 454 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATIA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara pengadilan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. BABVII KETENTUAN PERALIHAN https/ / jdih.mahkamahagung.go.id/ SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 454 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATIA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan