DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara efektif akan mendorong terwujudnya kemudahan berusaha demi peningkatan ekonomi nasional;
b.bahwa pengadilan memiliki fungsi mewujudkan sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut ketentuan Bab III, Bab VI, dan Bab VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATACARAPENUNJUKANARBITER OLEH PENGADILAN, HAK INGKAR, PEMERIKSAANPERMOHONANPELAKSANAAN DAN PEMBATALANPUTUSANARBITRASE KETUA MAHKAMAH AGUNG SALINAN Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 204);
8.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
9.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229);
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059);
11.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Ill! yang dimaksud dengan:

1.Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2.Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
3.Arbitrase Syariah adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase syariah yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
4.Perjanjian Arbitrase Syariah adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase Syariah yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase syariah tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
5.Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan pelaksanaan atau pembatalan putusan Arbitrase atau Arbitrase Syariah ke pengadilan.
6.Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon yang mengajukan permohonan pelaksanaan atau pembatalan putusan Arbitrase atau Arbitrase Syariah ke pengadilan.
7.Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
8.Lembaga Arbitrase /Lembaga Arbitrase Syariah adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga terse but juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATA CARA PENUNJUKANARBITER OLEH PENGADILAN,HAK INGKAR, PEMERIKSAAN PERMOHONAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALANPUTUSANARBITRASE. secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039);
12.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 995); Menetapkan Pasa13

(1)Kepaniteraan perdata berwenang menerima pendaftaran permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan Arbitrase di pengadilan negeri.
(2)Kepaniteraan gugatan berwenang menerima pendaftaran permohonan pelaksanaan dan pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di pengadilan agamay mahkamah syar'iyah.
(3)Majelis hakim berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase / putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Pengadilan negen berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan melaksanakan putusan Arbitrase.
(2)Pengadilan agamay mahkamah syar'iyah berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase Syariah dan melaksanakan putusan Arbitrase Syariah.

9.Ketertiban Umum adalah segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.
10.Ruang Lingkup Perdagangan adalah kegiatan antara lain mencakup bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.
11.Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan agamay mahkamah syar'iyah.
12.Panitera Pengadilan adalah pani tera pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
13.Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga Arbitrase /Lernbaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
14.Putusan Arbitrase Internasianal/Putusan Arbitrase Syariah Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu Lembaga Arbitrase / Lembaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional.
15.Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
16.Hari adalah hari kalender. Pasa15

(1)Dalam hal hak ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, para pihak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk permohonan kepada ketua Pengadilan.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan.
(3)Ketua Pengadilan memberikan putusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya permohonan tersebut.
(4)Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Pasa14
(1)Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan pemilihan Arbiter, para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan untuk menunjuk Arbiter atau majelis Arbitrase.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan dan usulan Arbiter atau majelis Arbitrase.
(3)Ketua Pengadilan menunjuk Arbiter atau majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lamb at 14 (empat belas) Hari sejak permohonan tersebut diajukan dalam bentuk penetapan.
(4)Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat diajukan hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak penetapan apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
(5)Hak ingkar terhadap seorang Arbiter dapat dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak at au kuasanya.
(6)Terhadap hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan dengan mendengar Pemohon dan tanggapan dari Termohon.
(7)Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas permohonan hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya permohonan tersebut.
(1)Putusan Arbitrase Internasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(2)Putusan Arbitrase Syariah Internasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter at au kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
(3)Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional didaftarkan dengan disertai:
1. a.lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional / Putusan Arbitrase Syariah Internasional, sesuai dengan ketentuan perihal
(1)Paling lamb at 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan.
(2)Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir putusan oleh Panitera Pengadilan dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan paling lamb at 3 (tiga) Hari sejak diterimanya Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.
(5)Dalam hal Arbiter pada ayat (1) merupakan Arbiter yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase / Lembaga Arbitrase Syariah, pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase./Lembaga Arbitrase Syariah atau kuasanya.
(6)Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen bukti penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.
(7)Dilampauinyajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional tidak dapat didaftar kan di Pengadilan.
(1)Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional secara sukarela, putusan Arbitrase yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
(2)Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dapat diajukan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.
1. b.lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional sesuai dengan keten tuan perihal autentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; dan
2. c.keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional / Putusan Arbitrase Syariah Internasional terse but ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/ Putusan Arbitrase Syariah Internasional.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah berkas pendaftaran lengkap.
(5)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(6)Dalam hal Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Arbiter yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah, pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional/ Putusan Arbitrase Syariah Internasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau kuasanya.
(7)Ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku terhadap pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional di Pengadilan.

BAB III

PENUNJUKAN ARBITER DAN HAK INGKAR Pasa17

Pasal 15

Dalam hal terdapat permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nasionaf /Putusan Arbitrase Syariah Nasional dan

Pasal 14

Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional yang telah ada catatan perintah tertulis dari ketua Pengadilan pada lembar asli dan salinan autentik putusan Arbitrase, dilaksanakan sesuai dengan tat a cara pelaksanaan putusan perdata.

Pasal 13

Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada para pihak paling lamb at 30 (tiga puluh) Hari setelah permohonan pelaksanaan putusan didaftarkan di Pengadilan.

Pasal 12

(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersifat final dan tidak ada upaya hukum.
(2)Dalam hal para pihak mengajukan upaya hukum terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan membuat surat keterangan bahwa pengajuan upaya hukum tidak memenuhi syarat dan selanjutnya ketua Pengadilan membuat penetapan.

Pasal 11

Dalam hal ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional bertentangan dengan kesusilaan dany atau Ketertiban Umum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketua Pengadilan menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui penetapan.

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan atas dasar:

a.permohonan Pemohon; dan
b.Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional. Pasa19 Perintah ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditulis pada lembar asli dan salin an autentik Putusan Arbitrase Nasional/ Putusan Arbitrase Syariah Nasional, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dinilai tidak bertentangan dengan kesusilaan dan/ atau Ketertiban Umum.

(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.

Pasal 17

Dalam hal ketua Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional tidak dalam Ruang Lingkup Perdagangan dan z atau bertentangan dengan Ketertiban Umum, ketua Pengadilan menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui putusan.

Pasal 16

(1)Dalam hal terdapat pihak yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional/ Putusan Arbitrase Syariah Internasional secara sukarela, salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat./Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(3)Terhadap Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional dapat diajukan permohonan pelaksanaan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.
(4)Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat /Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lamb at 14 (empat belas) Hari sejak permohonan eksekuatur didaftarkan, memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memutuskan menolak untuk mengakui atau mengabulkan eksekuatur dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
(5)Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat /Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan eksekuatur, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menulis eksekuatur terse but pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional yang dikeluarkan.
(6)Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusar/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak eksekuatur untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional, dapat diajukan kasasi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara efektif akan mendorong terwujudnya kemudahan berusaha demi peningkatan ekonomi nasional;
b.bahwa pengadilan memiliki fungsi mewujudkan sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut ketentuan Bab III, Bab VI, dan Bab VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 204);
8.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
9.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1229);
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2059);
11.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Ill! yang dimaksud dengan:

1.Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2.Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
3.Arbitrase Syariah adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase syariah yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
4.Perjanjian Arbitrase Syariah adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase Syariah yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu Perjanjian Arbitrase syariah tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
5.Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan pelaksanaan atau pembatalan putusan Arbitrase atau Arbitrase Syariah ke pengadilan.
6.Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon yang mengajukan permohonan pelaksanaan atau pembatalan putusan Arbitrase atau Arbitrase Syariah ke pengadilan.
7.Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
8.Lembaga Arbitrase /Lembaga Arbitrase Syariah adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga terse but juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATA CARA PENUNJUKANARBITER OLEH PENGADILAN,HAK INGKAR, PEMERIKSAAN PERMOHONAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALANPUTUSANARBITRASE. secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039);
12.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 995); Menetapkan Pasa13

(1)Kepaniteraan perdata berwenang menerima pendaftaran permohonan pelaksanaan dan pembatalan putusan Arbitrase di pengadilan negeri.
(2)Kepaniteraan gugatan berwenang menerima pendaftaran permohonan pelaksanaan dan pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di pengadilan agamay mahkamah syar'iyah.
(3)Majelis hakim berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase / putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Pengadilan negen berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase dan melaksanakan putusan Arbitrase.
(2)Pengadilan agamay mahkamah syar'iyah berwenang mengadili permohonan pembatalan putusan Arbitrase Syariah dan melaksanakan putusan Arbitrase Syariah.

9.Ketertiban Umum adalah segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.
10.Ruang Lingkup Perdagangan adalah kegiatan antara lain mencakup bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.
11.Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan agamay mahkamah syar'iyah.
12.Panitera Pengadilan adalah pani tera pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
13.Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga Arbitrase /Lernbaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
14.Putusan Arbitrase Internasianal/Putusan Arbitrase Syariah Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu Lembaga Arbitrase / Lembaga Arbitrase Syariah atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional.
15.Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
16.Hari adalah hari kalender. Pasa15

(1)Dalam hal hak ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan Arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, para pihak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk permohonan kepada ketua Pengadilan.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan.
(3)Ketua Pengadilan memberikan putusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya permohonan tersebut.
(4)Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Pasa14
(1)Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan pemilihan Arbiter, para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan untuk menunjuk Arbiter atau majelis Arbitrase.
(2)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ketua Pengadilan mendengar para pihak disertai dengan alasan ketidaksepakatan dan usulan Arbiter atau majelis Arbitrase.
(3)Ketua Pengadilan menunjuk Arbiter atau majelis Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lamb at 14 (empat belas) Hari sejak permohonan tersebut diajukan dalam bentuk penetapan.
(4)Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat diajukan hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak penetapan apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa Arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.
(5)Hak ingkar terhadap seorang Arbiter dapat dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak at au kuasanya.
(6)Terhadap hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan dengan mendengar Pemohon dan tanggapan dari Termohon.
(7)Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas permohonan hak ingkar paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya permohonan tersebut.
(1)Putusan Arbitrase Internasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
(2)Putusan Arbitrase Syariah Internasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter at au kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
(3)Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional didaftarkan dengan disertai:
1. a.lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional / Putusan Arbitrase Syariah Internasional, sesuai dengan ketentuan perihal
(1)Paling lamb at 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan.
(2)Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir putusan oleh Panitera Pengadilan dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan paling lamb at 3 (tiga) Hari sejak diterimanya Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.
(5)Dalam hal Arbiter pada ayat (1) merupakan Arbiter yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase / Lembaga Arbitrase Syariah, pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase./Lembaga Arbitrase Syariah atau kuasanya.
(6)Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen bukti penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak.
(7)Dilampauinyajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional tidak dapat didaftar kan di Pengadilan.
(1)Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional secara sukarela, putusan Arbitrase yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
(2)Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dapat diajukan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.
1. b.lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional sesuai dengan keten tuan perihal autentikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; dan
2. c.keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional / Putusan Arbitrase Syariah Internasional terse but ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/ Putusan Arbitrase Syariah Internasional.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah berkas pendaftaran lengkap.
(5)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(6)Dalam hal Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Arbiter yang ditunjuk oleh Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah, pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional/ Putusan Arbitrase Syariah Internasional dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Arbitrase/Lembaga Arbitrase Syariah atau kuasanya.
(7)Ketentuan mengenai jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku terhadap pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional di Pengadilan.

BAB III

PENUNJUKAN ARBITER DAN HAK INGKAR Pasa17

Pasal 15

Dalam hal terdapat permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nasionaf /Putusan Arbitrase Syariah Nasional dan

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersifat final dan tidak ada upaya hukum.
(2)Dalam hal para pihak mengajukan upaya hukum terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan membuat surat keterangan bahwa pengajuan upaya hukum tidak memenuhi syarat dan selanjutnya ketua Pengadilan membuat penetapan.

Pasal 11

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan atas dasar:

a.permohonan Pemohon; dan
b.Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional. Pasa19 Perintah ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditulis pada lembar asli dan salin an autentik Putusan Arbitrase Nasional/ Putusan Arbitrase Syariah Nasional, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dinilai tidak bertentangan dengan kesusilaan dan/ atau Ketertiban Umum.

(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.

Pasal 17

Pasal 16

(1)Dalam hal terdapat pihak yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional/ Putusan Arbitrase Syariah Internasional secara sukarela, salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat./Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(3)Terhadap Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional dapat diajukan permohonan pelaksanaan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.
(4)Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat /Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lamb at 14 (empat belas) Hari sejak permohonan eksekuatur didaftarkan, memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memutuskan menolak untuk mengakui atau mengabulkan eksekuatur dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
(5)Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat /Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan eksekuatur, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menulis eksekuatur terse but pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional yang dikeluarkan.
(6)Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusar/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak eksekuatur untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional, dapat diajukan kasasi.