DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menenma, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Badan dao /atau Pejabat Pemerintahan;
b.bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur hukum acara penilaian ada atau tidak ada un sur penyalahgunaan Wewenang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMAN BERACARADALAMPENILAIANUNSUR PENYALAHGUNAANWEWENANG TENTANG PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 4 TAHUN2015 KETUA MAIIKAMAII AGUNG Menimbang Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau pcnyelenggara negara lainnya untuk mengambil Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .•2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Penyalahgunaan Wewenang. dalamBeracara UnsurPenilaianPedoman menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang : Menetapkan Mengingat

(1)Pengadilan berwenang menenma, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan Pasa12

BAB III

MATERIPERMOHONAN Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pasal 7

Pasa16

(4)Dalam hal berkas Permohonan dinilai telah lengkap, berkas Permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Tanda Terima Berkas setelah membayar panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk untuk itu.
(5)Dalam hal berkas Permohonan dinilai belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan berkas kurang lengkap.
(6)Dalam hal kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka Panitera memberitahukan bahwa Permohonan terse but tidak diregistrasi dalam Buku Register Perkara disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
(7)Permohonan dapat diajukan kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan Permohonan.
(1)Panggilan sidang pertama disertai dengan:
1. a.Penetapan Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 ayat (3).

Pasal 9

(1)Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan tersebut diregistrasi.
(2)Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memeriksa Permohonan tersebut paling lamb at 2 (dua) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan.
(3)Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Majelis.
(4)Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pemohon.
(5)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi Pemohon untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah. Pasa18
(3)Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam Buku Register Perkara dan dicabut oleh Pemohon, Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
(1)Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

b.Perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (3).
c.Perintah untuk mempersiapkan saksi dan / atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan Zatau ahli.

(2)Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani Permohonan dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, danl atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian atau pengiriman.
(3)Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dikirim kepada Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.
(4)Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila surat panggilan telah dikirimkan kepada pihak tersebut.
1. a.Surat at au tulisan.
2. b.Keterangan saksi.
3. c.Keterangan ahli.
4. d.Pengakuan Pemohon.
5. e.Pengetahuan hakim. Alat bukti dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang meliputi:

Pasal 13

(1)Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Perrnohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 12

(1)Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:
1. a.Pemeriksaan pokok Permohonan.
2. b.Pemeriksaan bukti surat atau tulisan.
3. c.Mendengarkan keterangan saksi.
4. d.Mendengarkan keterangan ahli.
5. e.Pemeriksaan alat-alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
(2)Pemeriksaan pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dimulai dengan rnemberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

Pasal 11

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang meliputi:

a.Maksud dan tujuan Permohonan.
b.Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
c.Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
d.Pendapat Majelis terhadap pokok Perrnohonan mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 darr/atau Pasal 24 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; dan
e.Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Pasal 16

BAB VII PUTUSAN Alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan.' atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gam bar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

BAB VII

PUTUSAN Alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan.' atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gam bar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

Pasal 15

Saksi darr/ atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh Pemohon atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Pasal 14

f.Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Amar putusan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang berbunyi:
a."Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tidak berwenang, darr/ at au Pemohon tidak mernpunyai kedudukan hukum (legal standing).
b.Dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan: "Mengabulkan Permohonan Pemohon". "Menyatakan Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan Wewenang". "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan / atau Tindakan Pejabat Pemerintahan". Dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan: "Mengabulkan Permohonan Pemohon"; "Menyatakan Keputusan dan / atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang"; "Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar", dalam hal Pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
c."Menolak Permohonan Pemohon", dalam hal Keputusan dari/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang apabila Pemohonnya Badan Pemerintahan, atau dalam hal Keputusan darr/ atau Tindakan Pemohon ada unsur penyalahgunaan Wewenang apabila Pemohonnya Pejabat Pemerintahan; atau
d."Menyatakan Permohonan gugur", dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.

Pasal 17

(1)Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(2)Permohonan banding diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan yang memutus Permohonan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung keesokan hari setelah putusan diucapkan, bagi pihak yang hadir.
(3)Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak hadir pada saat pengucapan putusan, tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setelah pemberitahuan amar putusan dikirimkan.
(4)Apabila hari keempat belas jatuh pada hari libur, penentuan hari keempat belas jatuh pada hari kerja berikutnya.
(5)Dalam hal Permohonan banding diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(6)Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diajukan upaya hukum. Pasa120 BABVIII BANDINGTERHADAPPUTUSANPENGADILAN Pengadilan wajib memutus Permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan. Pasa119 Biaya perkara penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dibe bankan kepada Pemohon.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menenma, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Badan dao /atau Pejabat Pemerintahan;
b.bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur hukum acara penilaian ada atau tidak ada un sur penyalahgunaan Wewenang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMAN BERACARADALAMPENILAIANUNSUR PENYALAHGUNAANWEWENANG TENTANG PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 4 TAHUN2015 KETUA MAIIKAMAII AGUNG Menimbang Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau pcnyelenggara negara lainnya untuk mengambil Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .•2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Penyalahgunaan Wewenang. dalamBeracara UnsurPenilaianPedoman menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang : Menetapkan Mengingat

(1)Pengadilan berwenang menenma, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan Pasa12

BAB III

MATERIPERMOHONAN Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pasal 7

Pasa16

(4)Dalam hal berkas Permohonan dinilai telah lengkap, berkas Permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Tanda Terima Berkas setelah membayar panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk untuk itu.
(5)Dalam hal berkas Permohonan dinilai belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan berkas kurang lengkap.
(6)Dalam hal kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka Panitera memberitahukan bahwa Permohonan terse but tidak diregistrasi dalam Buku Register Perkara disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
(7)Permohonan dapat diajukan kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan Permohonan.
(1)Panggilan sidang pertama disertai dengan:
1. a.Penetapan Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 ayat (3).

Pasal 9

(1)Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan tersebut diregistrasi.
(2)Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memeriksa Permohonan tersebut paling lamb at 2 (dua) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan.
(3)Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Majelis.
(4)Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pemohon.
(5)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal tersebut menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi Pemohon untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah. Pasa18
(3)Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam Buku Register Perkara dan dicabut oleh Pemohon, Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
(1)Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

b.Perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat (3).
c.Perintah untuk mempersiapkan saksi dan / atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan Zatau ahli.

(2)Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani Permohonan dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, danl atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian atau pengiriman.
(3)Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dikirim kepada Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.
(4)Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila surat panggilan telah dikirimkan kepada pihak tersebut.
1. a.Surat at au tulisan.
2. b.Keterangan saksi.
3. c.Keterangan ahli.
4. d.Pengakuan Pemohon.
5. e.Pengetahuan hakim. Alat bukti dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang meliputi:

Pasal 13

(1)Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Perrnohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 12

(1)Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:
1. a.Pemeriksaan pokok Permohonan.
2. b.Pemeriksaan bukti surat atau tulisan.
3. c.Mendengarkan keterangan saksi.
4. d.Mendengarkan keterangan ahli.
5. e.Pemeriksaan alat-alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.
(2)Pemeriksaan pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dimulai dengan rnemberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

Pasal 11

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan dalam penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang meliputi:

a.Maksud dan tujuan Permohonan.
b.Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
c.Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
d.Pendapat Majelis terhadap pokok Perrnohonan mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 darr/atau Pasal 24 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; dan
e.Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Pasal 16

BAB VII

PUTUSAN Alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan.' atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gam bar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

Pasal 15

Saksi darr/ atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh Pemohon atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Pasal 14

f.Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Amar putusan penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang berbunyi:
a."Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pengadilan tidak berwenang, darr/ at au Pemohon tidak mernpunyai kedudukan hukum (legal standing).
b.Dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan: "Mengabulkan Permohonan Pemohon". "Menyatakan Keputusan dan/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan Wewenang". "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan / atau Tindakan Pejabat Pemerintahan". Dalam hal Pemohon Pejabat Pemerintahan: "Mengabulkan Permohonan Pemohon"; "Menyatakan Keputusan dan / atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang"; "Memerintahkan kepada Negara untuk mengembalikan kepada Pemohon uang yang telah dibayar", dalam hal Pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
c."Menolak Permohonan Pemohon", dalam hal Keputusan dari/ atau Tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang apabila Pemohonnya Badan Pemerintahan, atau dalam hal Keputusan darr/ atau Tindakan Pemohon ada unsur penyalahgunaan Wewenang apabila Pemohonnya Pejabat Pemerintahan; atau
d."Menyatakan Permohonan gugur", dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.

Pasal 17

(1)Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(2)Permohonan banding diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan yang memutus Permohonan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung keesokan hari setelah putusan diucapkan, bagi pihak yang hadir.
(3)Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak hadir pada saat pengucapan putusan, tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setelah pemberitahuan amar putusan dikirimkan.
(4)Apabila hari keempat belas jatuh pada hari libur, penentuan hari keempat belas jatuh pada hari kerja berikutnya.
(5)Dalam hal Permohonan banding diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(6)Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diajukan upaya hukum. Pasa120 BABVIII BANDINGTERHADAPPUTUSANPENGADILAN Pengadilan wajib memutus Permohonan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang pertama dilakukan. Pasa119 Biaya perkara penilaian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dibe bankan kepada Pemohon.