DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 463 ayat (5) sampai dengan ayat

(8)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk menenma, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
1. b.bahwa belum ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Mahkamah Agung perlu rnengatur tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyeiesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG· TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARANADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAHAGUNG KETUA MAHKAMAHAGUNG ( SALINAN·) . ..... ..... . ... : .-., . .' . . . . . . ... MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIANPELANGGARANADMINISTRATIFPEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAI-IAGUNG. :. _. .. , :' '.' ....

4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009' tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); -,.':. Menetapkan Mengingat ,'. provmsi,
4.Komisi Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaterr/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
5.Badan Pengawas Pernilu yang selanjutnya .disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang rnengawasi Penyelenggaraan Pernilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Pengawas Pernilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pernilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pernilu di seluruh wilayah provinsi.
7.Badan Pengawas Pernilu Kabupaterr/Kcta yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten /Kota adalah lembaga Penyelenggara Pernilu yang mengawasi

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung mi yang dirnaksud dengan:

1.Pernilihan Umurn yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk rnemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk mernilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Kornisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3.Komisi Pernilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di
8.Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, tidak termasuk tindak pidana Pemilihan Umum dan pelanggaran kode etik.
9.Penye1esaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah penyelesaian perselisihan antara calon anggota OPR, OPO, OPRO provinsi, OPRO Kabupaterr/Kota at au Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang. dikenai sanksi administratif pembatalan melawan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU ten tang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota OPR, OPO, OPRO provinsi, OPRO Kabupaten /Kota.
10.Pemohon adalah Calon Anggota OPR, OPO, OPRO Provinsi, OPRO Kabupaten /Kota at au Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dikenai ,sanksi administratif pembatalan berdasarkan keputusan KPU tentang pembatalan sebagai calon.
11.Termohon adalah KPU yang menerbitkan Keputusan tentang Calon Anggota OPR, OPO, OPRO Provinsi, OPRO Kabupaterr/Kota, atau Keputusan tentang pembata.lan Pasangan Calon Presiden dan Wakil 'Presiden', yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagairriana dimaksud Pasal 463 ayat (3} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
12.Permohonan adalah upaya hukum oleh calon anggota DPR, OPD, DPRD Provinsi, OPRO Kabupaterr/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan oleh KPU akibat dikeluarkannya Keputusan KPU ten tang pernbatalan calon anggota OPR, OPD, DPRD Provinsi, 'OPRO .s. Pasa13

(1)Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat:

13.Objek Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

14.Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik berupa flash disk dan yang sejerusnya.
15.Hari adalah hari kerja.

d.kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
e.tenggang waktu pengajuan Permohonan;
f.alasan-alasan Permohonan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Termohon dari aspek kewenangan, prosedur dan/ atau substansi berdasarkan peraturan pcrundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
g.hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:
1. 1.mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. 2.menyatakan batal objek Permohonan;
3. 3.memerintahkan Termohon untuk : mencabut objek Permohonan tersebut;
4. 4.memerintahkan Termohon untuk menerbitkari keputusan ten tang penetapan Pemohon sebagai Calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
5. 5.perintah membayar biaya perkara.
h.Permohonan ditandatangani oleh Pernohon" kuasanya.
1. 1.nama;
2. 2.kewarganegaraan;
3. 3.tempat tinggal;
4. 4.pekerjaan Pemohon;
5. 5.identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan
6. 6.alamat surat elektronik dan nomor telepon.
b.identitas Termohon meliputi:
1. 1.nama jabatan; dan
2. 2.tempat kedudukan.
c.penyebutan secara lengkap dan jelas objek Permohonan;
a.identitas Pemohon meliputi:

BAB II

PENYELESAIANPELANGGARANADMINISTRATIF PEMILIHANUMUM Kabupaterr/Kota atau Pasangan Calon Presiden darr/ atau Wakil Presiden yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaahan berkas paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan diterima.
(2)Setelah berkas Permohonan dinyatakan lengkap oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Pemohon membayar biaya Permohonan, untuk selanjutnya berkas Permohonan diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itujuga.
(3)Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung mengirimkan surat Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk diberikan kesempatan mengajukan jawaban dengan melampirkan alat bukti berupa:
1. a.keputusan KPU objek Permohonan; dan
2. b.putusan Bawaslu.

Pasal 4

Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
1. a.keputusan KPU objek Permohonan; dan
2. b.putusan Bawaslu.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam Media Penyimpan Data Elektronik. ........... .', .:,' . . "'. .. : _,- Pasal 8 Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas perkara diterima :;··61eh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. " . :: ....... ". "Bagian Kelima Pemeriksaan Persidangan -,' .:' ,.:,,' . ,' .... " Pasa17 Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur danl atau substansi yang terjadi secara terstruktur,. sisternatis dan . masif sesuai dengan ketentuan peraturan penirid~rig-· undangan dan asas-asas umum pemerintahanyang baik ... . .... . :.',.- .. Pasa16 Majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan claIal:h ..•. proses pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkari keyakinan hakim. -,' "
(4)Termohon wajib mengmm jawaban kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya Permohonan Pemohon.
(5)Ketua Mahkamah Agung rneneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung paling lama pada hari berikutnya untuk menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. .. ':"- 8 - diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku .pada t~rigiar.:

BAB III

KETENTUANPENUTUP , peninjauan kembali.

Pasal 11

Putusan perselisihan pelanggaran administra~i umum, bersifat final danrnengikat serta 1:idakda:patdi~jUka.n putusan.

(2)Salinan putusan dikirim kepada para pihak pa:.da: yang sarna dengan had pembacaan putusan. objek Permohonan; dan , " ,
1. d.rnemerintahkan KPU untuk menerbitkah kePlitusatl', " tentang penetapan Pemohon sebagai CaTol1 Ahggota " DPR/DPD /DPRD Provinsi/DPRD KabllpateIi/bpR.D Kota atau pasangan Calon Presiden dan Wdkil " Presiden. c. " ,'-

Pasal 10

diminutasi padaperkaraBerkas(1) a. . ' ..: - " : .: memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan rnengabulkan Permohonan Pemohon; menyatakan batal Keputusan KPU;b. ,',', "Dalam hal Permohonan berdasarkan hukum, ",amar putusan menyatakan:

(2)Pasa19
(1)Dalam hal Permohonan tidak beralasan huku~)' ' Perrnohonan Pemohon dinyatakan ditolak. ", :", ,",:.'- 9 - r SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAI-IUN 2017 NOMOR 1441 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD BATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 463 ayat (5) sampai dengan ayat

(8)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk menenma, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
1. b.bahwa belum ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Mahkamah Agung perlu rnengatur tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009' tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); -,.':. Menetapkan Mengingat ,'. provmsi,
4.Komisi Pemilihan Umum Kabupaterr/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaterr/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
5.Badan Pengawas Pernilu yang selanjutnya .disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang rnengawasi Penyelenggaraan Pernilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Pengawas Pernilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pernilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pernilu di seluruh wilayah provinsi.
7.Badan Pengawas Pernilu Kabupaterr/Kcta yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten /Kota adalah lembaga Penyelenggara Pernilu yang mengawasi

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung mi yang dirnaksud dengan:

1.Pernilihan Umurn yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk rnemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk mernilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Kornisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3.Komisi Pernilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di
8.Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, tidak termasuk tindak pidana Pemilihan Umum dan pelanggaran kode etik.
9.Penye1esaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah penyelesaian perselisihan antara calon anggota OPR, OPO, OPRO provinsi, OPRO Kabupaterr/Kota at au Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang. dikenai sanksi administratif pembatalan melawan KPU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU ten tang pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Keputusan KPU tentang pembatalan calon anggota OPR, OPO, OPRO provinsi, OPRO Kabupaten /Kota.
10.Pemohon adalah Calon Anggota OPR, OPO, OPRO Provinsi, OPRO Kabupaten /Kota at au Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dikenai ,sanksi administratif pembatalan berdasarkan keputusan KPU tentang pembatalan sebagai calon.
11.Termohon adalah KPU yang menerbitkan Keputusan tentang Calon Anggota OPR, OPO, OPRO Provinsi, OPRO Kabupaterr/Kota, atau Keputusan tentang pembata.lan Pasangan Calon Presiden dan Wakil 'Presiden', yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagairriana dimaksud Pasal 463 ayat (3} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
12.Permohonan adalah upaya hukum oleh calon anggota DPR, OPD, DPRD Provinsi, OPRO Kabupaterr/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikenai sanksi administratif pembatalan oleh KPU akibat dikeluarkannya Keputusan KPU ten tang pernbatalan calon anggota OPR, OPD, DPRD Provinsi, 'OPRO .s. Pasa13

(1)Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat:

13.Objek Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang sanksi administratif pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat

(3)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

14.Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik berupa flash disk dan yang sejerusnya.
15.Hari adalah hari kerja.

d.kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
e.tenggang waktu pengajuan Permohonan;
f.alasan-alasan Permohonan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Termohon dari aspek kewenangan, prosedur dan/ atau substansi berdasarkan peraturan pcrundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
g.hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:
1. 1.mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. 2.menyatakan batal objek Permohonan;
3. 3.memerintahkan Termohon untuk : mencabut objek Permohonan tersebut;
4. 4.memerintahkan Termohon untuk menerbitkari keputusan ten tang penetapan Pemohon sebagai Calon Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
5. 5.perintah membayar biaya perkara.
h.Permohonan ditandatangani oleh Pernohon" kuasanya.
1. 1.nama;
2. 2.kewarganegaraan;
3. 3.tempat tinggal;
4. 4.pekerjaan Pemohon;
5. 5.identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan
6. 6.alamat surat elektronik dan nomor telepon.
b.identitas Termohon meliputi:
1. 1.nama jabatan; dan
2. 2.tempat kedudukan.
c.penyebutan secara lengkap dan jelas objek Permohonan;
a.identitas Pemohon meliputi:

BAB II

PENYELESAIANPELANGGARANADMINISTRATIF PEMILIHANUMUM Kabupaterr/Kota atau Pasangan Calon Presiden darr/ atau Wakil Presiden yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung.

Pasal 5

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaahan berkas paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan diterima.
(2)Setelah berkas Permohonan dinyatakan lengkap oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Pemohon membayar biaya Permohonan, untuk selanjutnya berkas Permohonan diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itujuga.
(3)Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung mengirimkan surat Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk diberikan kesempatan mengajukan jawaban dengan melampirkan alat bukti berupa:
1. a.keputusan KPU objek Permohonan; dan
2. b.putusan Bawaslu.

Pasal 4

Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
1. a.keputusan KPU objek Permohonan; dan
2. b.putusan Bawaslu.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam Media Penyimpan Data Elektronik. ........... .', .:,' . . "'. .. : _,- Pasal 8 Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas perkara diterima :;··61eh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. " . :: ....... ". "Bagian Kelima Pemeriksaan Persidangan -,' .:' ,.:,,' . ,' .... " Pasa17 Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur danl atau substansi yang terjadi secara terstruktur,. sisternatis dan . masif sesuai dengan ketentuan peraturan penirid~rig-· undangan dan asas-asas umum pemerintahanyang baik ... . .... . :.',.- .. Pasa16 Majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan claIal:h ..•. proses pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkari keyakinan hakim. -,' "
(4)Termohon wajib mengmm jawaban kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya Permohonan Pemohon.
(5)Ketua Mahkamah Agung rneneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung paling lama pada hari berikutnya untuk menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. .. ':"- 8 - diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku .pada t~rigiar.:

BAB III

KETENTUANPENUTUP , peninjauan kembali.

Pasal 11

Putusan perselisihan pelanggaran administra~i umum, bersifat final danrnengikat serta 1:idakda:patdi~jUka.n putusan.

(2)Salinan putusan dikirim kepada para pihak pa:.da: yang sarna dengan had pembacaan putusan. objek Permohonan; dan , " ,
1. d.rnemerintahkan KPU untuk menerbitkah kePlitusatl', " tentang penetapan Pemohon sebagai CaTol1 Ahggota " DPR/DPD /DPRD Provinsi/DPRD KabllpateIi/bpR.D Kota atau pasangan Calon Presiden dan Wdkil " Presiden. c. " ,'-

Pasal 10

(2)Pasa19
(1)Dalam hal Permohonan tidak beralasan huku~)' ' Perrnohonan Pemohon dinyatakan ditolak. ", :", ,",:.'- 9 - r SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAI-IUN 2017 NOMOR 1441 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD BATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.