DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen. Pengadilan niaga berwenang mengadili Gugatan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Konvensional. Pengadilan agama berwenang mengadili Gugatan terhadap PUJK yang usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, termasuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa kewenangan pengajuan gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diberikan undang-undang tetapi belum diatur mengenai tata cara pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, dan pelaksanaan putusan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA MENGADILI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadilan adalah pengadilan niaga dan pengadilan agama.
2.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3.Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:

a.lembaga jasa keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
b.pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
1. 4.Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
2. 5.Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
3. 6.Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan ke Pengadilan oleh OJK dalam hal terjadi sengketa yang berdasarkan penilaian OJK terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen, dan/atau lembaga jasa keuangan untuk mendapat putusan Pengadilan.
4. 7.Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan Pelindungan kepada Konsumen.
5. 8.Tindakan Pengawasan adalah pemberian sanksi administratif, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu, perintah tertulis, dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan OJK lainnya.
6. 9.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

PUJK terdiri atas:

a.lembaga jasa keuangan meliputi:
1. 1.bank umum;
2. 2.bank perekonomian rakyat;
3. 3.perusahaan efek;
4. 4.dana pensiun;
5. 5.perusahaan asuransi;
6. 6.perusahaan reasuransi;
7. 7.perusahaan pembiayaan;
8. 8.perusahaan pembiayaan infrastruktur;
9. 9.perusahaan modal ventura;
10. 10.lembaga keuangan mikro; dan
11. 11.lembaga jasa keuangan lainnya;
b.pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c.pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman dalam menyelesaikan perkara gugatan Pelindungan Konsumen oleh OJK; dan
b.melengkapi hukum acara perdata yang berlaku dalam praktik peradilan.

Pasal 4

(1)Pengadilan niaga berwenang mengadili Gugatan terhadap PUJK Konvensional.
(2)Pengadilan agama berwenang mengadili Gugatan terhadap PUJK yang usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 5

(1)Perkara Gugatan Pelindungan Konsumen oleh OJK meliputi:
1. a.Gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau
2. b.Gugatan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(2)Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

BAB II

PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 6

Gugatan diajukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)OJK berdasarkan penilaiannya dapat mengajukan Gugatan.
(2)OJK dapat mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Konsumen.
(3)Dalam mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat tugas kepada pegawainya atau memberikan surat kuasa khusus kepada pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi kuasa dalam mengajukan gugatan perdata.

Pasal 8

(1)Gugatan diajukan OJK setelah mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam gugatan.
(2)Pengumuman daftar Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hak Konsumen untuk menyatakan keluar dari Gugatan; dan
2. b.jangka waktu pengajuan pernyataan keluar.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit melalui:
1. a.situs dan media sosial resmi OJK;
2. b.surat kabar nasional; dan
3. c.papan pengumuman di kantor OJK.
(4)Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada OJK.
(5)Konsumen yang menyatakan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimasukkan dalam daftar Konsumen di dalam gugatan.

Pasal 9

(1)Konsumen yang mengajukan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.
(2)Konsumen yang tidak mengajukan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) serta tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat mengajukan gugatan kembali.

Pasal 10

(1)Pihak yang menjadi tergugat dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:
1. a.PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin; dan/atau
2. b.pihak lain dengan iktikad tidak baik yang menyebabkan kerugian.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pendaftaran, pencatatan, persetujuan, penetapan, dan/atau pemberian izin.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…