Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Menimbang KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2014 KETUA MAHI{AMAH AGUNG
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
Mengingat
Pasa13 Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh periyidik Iiarus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana. _ ... " .". Pasa12 Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana kor upsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Pasal 1 BAB I DASAR PENENTUAN UANG PENGGANTI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.
Menetapkan MEMUTUSKAN:
Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Pasa16 Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Pasa15 (I) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.
BAB II
BABIV EKSEKUSI UANGPENGGANTI
BABIII PEDOMANPENENTUANBESARANPENJARAPENGGANTI . . ., ".-.... -::.:' _' ~....:.'.-. : .
diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana. .. _,' :.. .: .-.
(I) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebe1um pidana penjara pokoknya selesai dijalani
SALINANSESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOrvrOR2041 ttd YASONNAH. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan : di Jakarta pada tanggal : 31 Desember 2014 KETUA MAHKAMAHAGUNG Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pengganti .' . \. . . ., . Ternyata setelah dikaji lebih mendalam,·terdapat:.b~b~r~pa p~rl11a~~r~hari/f~fk~i1:i : :: : . uang pengganti yang belum dapat terjawabdi dalarY; uri:d:~:~~~lJhd~lig;~d~:6fH;~i·H. . ;}\\ Tahun 1999 )0. Undang-Undang Nornor 20··.Tahurl··.20oi.telltang·· .••.pernbii~~~~sarii/ .:... f;:;r)r Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK):··..Perrnasalahdl1wper~k~~lahan ya~g h~tl8:aki ••.\ i iii:/i .. ,. dijawab dengan adanya peraturan·Mahk~hiahAgungial~k::~el1gehai:/ U>:···"··· (i it; ;i\ tidek dibayarkanterpidsne atau hanya dibayatkan.5e6~gjj~fI.· strategi yang diatur di dalam Inpres tersebut. pasca reformasi. Salah satu indikator tersebut adalah dengan diraiiflkasinYci Unii~d Nations Conventionagainst Corruption(Konvensi Perserik~t~n Bangsa-B~tlg~k Anti korupsi, UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nornor 7 rahun 2006. peng~s~han< UNCAC tersebut diikuti dengan membentuk PerahJrah Pr~s,den NomSI' 55:+~k~n 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan ~orJpirJa:~gk~ / Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Strahas ppk), ::~u::~a(::K~m~:~pe~::~::a~i:~::n. :a~~:.:::iu~::C:~t:::~~:nZ,T~e;~~~it;h) •i:~!~,i,'m Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang· Aksl Penceg~h'ah d~ri Peh1b~f~riH~~r( . .'".:~':'.:.~:.~.:.:.:.:' (:.~.~.~::~\::..~::/. .'.., ...:.:..:::.::;..::::.:::::........ . . Inpres tersebut mengamanatkan Mahkam~hAgung,ri,~I~lUiS~krMaris'~Jq~fTa11 i •••.•••.:.•.•:.:•.•i: .•:·•.• ,•.:.i.·.•:•.•.,.·•.:•...'.•.:.·•• Agung, untuk menjawab persoalan ketiadaan stahdaf ~erighituJ1g~H hLJi(SMah penjara sebagai pengganti uang pehgganti dalam tiricl~1<;bi~arla korLlpsi. td~AUn..:::.::....:. i) ..•:' ukurankeberhasilanprogramtersebutdilihaldbhgari ad~~~~P~r"ttral1ttA~q~~*~h}cJ: i(,!% @ I. PENJELASAN UMUM Pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utarna P~rnerintah Ind()~e~ia : PENJElASAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 . . ... . ".: . TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DAlAM TINDAK PIDANAK()RUPSI . · . Bahwa dengan adanya pemahaman besaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh Terdakwa, maka para Hakim pada tingkat judex facti diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka Hakim dapat Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan .: terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa kendati Terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya. .. ,," Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu pengaturan yang jelas mengenai parameter perhitungan besaran uang pengganti. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dad besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karenanya, . dalam peraturan Mahkamah Agung ini, parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya, belum terdapat kesamaan pandangan mengenai parameter penentuan besaran uang pengganti dimana dalam beberapa kondisi sering dihitung berdasarkan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan, namun pada kondisi lain dihitung berdasarkan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti. Maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung dengan cara mengakumulasikan ancaman pidana pokok dengan pidana tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan. Dengan korporasi dianggap sebagai subjek hukum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dapat pula diterapkan kepada Terdakwa yang merupakan korporasi. Kendati demikian, penjara pengganti atas uang pengganti tidak dapat dijatuhkan, jika subjek hukum yang didakwa dalam perkara korupsi merupakan korporasi. Bahwa dalam beberapa putusan, Majelis Hakim menjatuhkan pembayaran uang pengganti kepada pihak lain, selain Terdakwa dalam persidangan tersebut. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada pihak lain selain Terdakwa, merupakan suatu pelanggaran terhadap asas presumption of innocence dan fair trial. Oleh karenanya, Hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selain kepada Terdakwa. Kendati demikian, apabila dalam suatu persidangan Hakim masih tidak mengetahui secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa, maka besaran uang pengganti dijatuhkan sesuai proposional sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa. Hal ini hanya dapat terjadi jika Hakim benar-benar telah menggali keterangan besaran harta benda yang diperoleh Terdakwa akan tetapi, tetap tidak dapat mengetahuinya secara pasti, menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa. Bahwa dengan mengetahui besaran harta benda yang diperoeh masing-masing Terdakwa, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti secara tanggung renteng dapat tidak terjadi. _,' . Selanjutnya Jaksa wajib melaporkan penghitungan lama penjara pengganti yanq pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana. . ," .. ", ." .. :.... UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 .tidak menqatur penghitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana apabila sudan membayarkan sebagian uang pengganti kepada Negara. Hal ini menimbulkan .... suatu ketidakadilan bagi Terpidana, yang sudah membayarkan sebagian uanq .. pengganti, akan tetapi tetap harus menjalani penjara pengganti layaknya sama sekali tidak membayar uang pengganti. Dengan demikian, dalam hal Terpidana membayarkan sebagian dari jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya.. -- ' ..... Penjatuhan pidana tambahan perampasan barang dan uang penqqantl secara .': berbarengan, pada prakteknya sering menimbulkan persinggungan. Bahkan dalarn . beberapa kasus Majelis Hakim melakukan double counting dalam menjatuhkan :.... besaran pidana tambahan uang pengganti dan perampasan aset. Oleh karenanya, ... penentuan besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan harus dikuranqi terleblh dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan. .' " Bahwa perampasan aset dalam pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kemudian Jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti. Oleh karenanya, uang pengganti mempunyai sifat imperatif dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini yang membedakan uang pengganti dengan denda yang mempunyai sifat alternatif dengan pidana kurungan penggantinya. Kurangnya pengaturan terkait penyitaan barang dalam pidana tambahan uang pengganti menimbulkan permasalahan tersendiri, khususnya berkaitan dengan mekanisme eksekusi penyitaan harta benda terpidana yang dilakukan oleh Jaksa. Dengan demikian, dalam peraturan ini perlu diatur mengenai mekanisme eksekusi penyitaan harta benda Terpidana yang dilakukan oleh Jaksa. Selanjutnya, dalam hal maksimal ancaman pidana pokok adalah penjara seumur hidup, maka maksimum penjara penggantinya adalah selama 20 tahun. Penjatuhan pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi selain yang terkait dengan kerugian keuangan Negara dapat dijatuhkan jika atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh hasil korupsi sementara itu tidak sernua hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan pasal18 ayat (1) huruf a. Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang diterima penerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut pad a prinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara. Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak . berada di tangan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pad a saat penyidikan dan perampasan. Dalam kasus-kasus . seperti itu maka untuk menghindari Terdakwa menikmati hasil korupsi tersebut di . kemudian hari maka atas selisih harta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang penqqanti,
Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 18. Khusus mengenai pembayaran uang pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak mengatur secara khusus bahwa uang pengganti ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3. Dengan demikian, pada prinsipnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undanq-Undanq . Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001. Cukup Jelas
Cukup Jelas II. PASAL DEMI PASAL harus dijalani Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan. ..... _. ,.-6- .: ~.:.:. : .. Tuntutan yang demikian selain tidak memiliki dasar hukum, pada prinslpnya juga .. melanggar prinsip-prinsip peradilan yang fair (fair trial), oleh karena pihak ketiqa tersebut dikenakan tuntutan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk melakukan .... pembelaan diri layaknya terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Selain itu apabila pengadilan mengabulkan tuntutan JPUyang dernikian rnaka akan timbul permasalahan hukum dalam eksekusinya. Untuk itu apabila penqadilan mendapatkan perkara dimana dalam surat tuntutannya JPU memasukan tuntutan agar terdapat pihak ketiga, baik saksi maupun terdakwa dalam perkara lain yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, pengadilan menolak .: tuntutan tersebut dan menyarankan agar JPU mendakwa pihak ketiqa terlebih . dahulu dalam perkara tersendiri.
Membuka PDF…