DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Mahkamah Agung ini memutuskan tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama meliputi ketentuan umum, kewenangan pengadaan hakim, pelaksanaan pengadaan hakim, anggaran pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Agung berwenang untuk melaksanakan pengadaan Hakim secara mandiri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadaan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGADAAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Hakim adalah kegiatan memenuhi kebutuhan Hakim pada setiap pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung secara mandiri, dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pendidikan, dan pengangkatan calon Hakim sampai menjadi Hakim yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan prosedur Yang baku.
2.Pengadilan Tingkat Pertama adalah pengadilan pada empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syar’iyah, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.
3.Hakim adalah pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 2

Pengadaan Hakim dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemandirian;
b.profesionalitas;
c.proporsionalitas;
d.kejujuran;
e.objektivitas;
f.keterbukaan;
g.efektivitas;
h.efisiensi; dan
i.akuntabilitas.

BAB II

KEWENANGAN PENGADAAN HAKIM

Pasal 3

(1)Mahkamah Agung berwenang melaksanakan Pengadaan Hakim.
(2)Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebutuhan Hakim selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kebutuhan Hakim setiap tahun.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN HAKIM

Pasal 4

Pengadaan Hakim dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur yang baku dan jumlah yang proporsional.

Pasal 5

(1)Pengadaan Hakim peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dipilih dari:
1. a.calon pegawai negeri sipil dengan status sebagai calon Hakim; dan/atau
2. b.pegawai negeri sipil Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi calon Hakim.
(2)Pengadaan Hakim peradilan militer dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengadaan Hakim dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pengumuman;
c.pendaftaran;
d.pelaksanaan seleksi;
e.pengumuman hasil seleksi;
f.pengangkatan calon Hakim;
g.pendidikan calon Hakim; dan
h.pengangkatan sebagai Hakim.

Pasal 7

(1)Pengadaan Hakim dilaksanakan oleh panitia seleksi Pengadaan Hakim.
(2)Susunan, tugas, dan kewenangan panitia seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 8

(1)Panitia seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyusun dan menetapkan perencanaan seleksi Pengadaan Hakim setiap tahun.
(2)Perencanaan seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.formasi yang dibutuhkan;
2. b.jadwal pengadaan; dan
3. c.sarana dan prasarana.

Pasal 9

Panitia seleksi Pengadaan Hakim mengumumkan kebutuhan jabatan Hakim untuk setiap lingkungan peradilan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 10

(1)Pendaftar calon Hakim peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar calon Hakim juga harus memenuhi persyaratan khusus yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…