DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

berisi tentang pengertian-pengertian; perencanaan kebutuhan tenaga hakim; tahapan pengadaan hakim

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015, proses pengadaan Hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; https://jdih.mahkamahagung.go.id/
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Hakim; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 Tanggal 7 Oktober 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SERTA PENGADAAN TENAGA HAKIM. https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.
2.Penyusunan Kebutuhan adalah analisis kebutuhan jumlah tenaga hakim yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja pengadilan.
3.Penetapan Kebutuhan adalah penetapan kebutuhan jumlah tenaga hakim.
4.Pengadaan hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan tenaga Hakim di pengadilan.
5.Calon Hakim adalah peserta seleksi hakim yang dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan calon Hakim.
6.Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh calon Hakim pengadilan.
7.Pendidikan Calon Hakim adalah suatu proses pembelajaran untuk menghasilkan hakim yang menguasai bidang teknis dan manajemen peradilan.

Pasal 2

(1)Mahkamah Agung menyusun perencanaan kebutuhan tenaga Hakim.
(2)Penyusunan kebutuhan tenaga Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisis beban kerja.
(3)Penyusunan kebutuhan tenaga Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan.
(4)Berdasarkan penyusunan kebutuhan tenaga Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebutuhan tenaga Hakim setelah https://jdih.mahkamahagung.go.id/ mendapatkan persetujuan dari Presiden sesuai kemampuan keuangan negara.

Pasal 3

Pengadaan Hakim dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan tenaga Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 4

Pengadaan tenaga Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pengumuman lowongan;
c.pelamaran;
d.seleksi;
e.pengumuman hasil seleksi;
f.pendidikan; dan
g.pengusulan pengangkatan menjadi Hakim.

Pasal 5

Dalam menyusun perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman nilai hasil seleksi, Ketua Mahkamah Agung membentuk Panitia Seleksi Pengadaan tenaga Hakim.

Pasal 6

Panitia Seleksi Pengadaan tenaga Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.unsur Pimpinan dan Hakim Agung
b.Pejabat Struktural Mahkamah Agung
c.Akademisi;
d.Psikolog/Assesor; dan
e.Kesekretariatan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Pasal 7

(1)Panitia Seleksi Pengadaan tenaga Hakim mengumumkan lowongan tenaga Hakim secara terbuka kepada masyarakat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah lowongan tenaga hakim;
2. b.nama badan peradilan; dan
3. c.persyaratan pelamar.

Pasal 8

Seleksi pengadaan tenaga Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a.seleksi administrasi;
b.seleksi kompetensi dasar;
c.seleksi kompetensi bidang;
d.seleksi substansi hukum;
e.psikotes;
f.wawancara; dan
g.baca kitab, khusus untuk calon Hakim Pengadilan Agama.

Pasal 9

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan tenaga Hakim mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagai calon Hakim secara terbuka.

Pasal 10

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai calon Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…