DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat teI'W'..1judnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan;
b.bahwa untuk mewujudkan proses administrasi dan persidangan perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah A.sUng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 · Tahun 2020 tentang Administrc.si dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
c.bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kedua Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam huruf ·::i, telah berhasil mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi biaya administrasi dan persidangan sehingga meningkatkan akses pencari keadilan terhadap layanan pengadilan;
d.bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik; L Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);

2.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblac Tahun 1927 Nomor 227);
3.Het Herzi,ene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undar.g Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0r 5077);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Ir:donesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Ir:donesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No:nor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas TJndang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilar: Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu:i 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Feradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah·.1n 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10.Undang-Undarg Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang I:iformasi clan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ncmor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
16.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahu:i 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamal: Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643);
17.Qanun Aceh N0mor 7 Tahun 2013 tentang Huku:n Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang d:maksud dengan:

1.Pengadilan Pengaju adalah pengadilan yang men:alankan kewenangan mengadili pada tingkat pertama atas perkara yang diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya c.isingkat PTSP adalah unit pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal yaitu pengajuan permohonan s 1mpai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan melalui satu pintu secara elektronik.
3.Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
4.Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan/ atau Peninjauan Kembali secara Elektronik adalah serangkaian proses pengajuan dan penerimaan upaya hukum kasasi dan/ atau penmJauan kembali, penerimaan pembayaran biaya upaya hukum, penyimpanan dan pengelolaan dokumen ele~tronik, pengiriman doKumen elektronik perkara dari per:gadilan pengaju, penerimaan dan penomoran perkara oleh Mahkamah Agung, penunjukan Majelis Hakim Agung, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti, penetapan hari sidang, serta pengiriman salinan petikan dan/atau putusan ke Pengadilan Pengaju secara elektronik.
5.Persidangan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
6.Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di dalam SIP.
7.Berkas Perkara adalah berkas perkara dalam bentuk Dokumen Elektronik.
8.Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi.
9.Validasi adalah proses mencocokkan, menjamin, dan menyatakan Dokumen Elektronik telah sesuai dengan dokumen asli yang dibuat dan diajukan oleh para pihak ke pengadilan, atau yang dibuat oleh Hakim atau pejabat pengadilan yang berwenang, sehingga berlaku dan memiliki kekuatan hukum dalam proses administrasi dan persidangan perkara.
10.Para Pihak ad3.lah penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, turut terlawan, pembantah, terbantah, turut terbantah, pemohon, termohon dan/ a tau turut termohon dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara serta terdakwa, te:rpidana, pemohon, atau ahli warisnya, termohon, dan/ atau Penuntut/Oditur pada perkara pidana, jinayat, dan pidana militer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Adwinistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
11.Inzage adalah tahapan dalam proses administrasi upaya hukum yang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk memeriksa kelengkapan dan/ atau mempelajari Berkas Per kart_ kasasi atau peninjauan kembali yang ada di Pengadilan Pengaju sebelum dikirimkan ke Mahkamah Agung.
12.Hari adalah hari kalender sesuai dengan tenggat walctu yang diatur dalam ketentuan peraturan pen.;.ndang- undangan untuk setiap jenis perkara.
13.Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang dilakukan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas.
14.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan salah satu dasar hukum dan panduan bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Para Pihak dalam melaksanakan administrasi dan persidangan perkara kasasi dan perinjauan kembali secara elektronik.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;
b.mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
c.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara; dan
d.mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Pasal 4

Pengaturan administrasi dan persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik di Mahkamah Agung berlal<:u untuk upaya hukum:

a.kasasi atau peninjauan kembali perkara perdata umum, perdata khusi.:..s, perdata agama, tata usaha negara dan banding arbitrase;
b.kasasi atau peninjauan kembali perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer;
c.kasasi demi kepentingan hukum untuk perkara pidana, jinayat, dan pidana militer; dan
d.peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Umum Pasa!S

(1)Layanan permohonan kasasi dan pen1nJauan kembali secara elektronik digunakan oleh Para Pihak setelah terdaftar sebagai pengguna SIP.
(2)Tata cara pendaftaran Para Pihak sebagai pengguna SIP diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi rerkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB III

PERMOHONAN DAN PENCABUTAN PERMOHONAN KA.SAS! DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

(1)Permohonan kasasi dan peninjauan kembali untuk semua jenis perkara diajukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIP.
(2)Dalam ha! pemohon datang ke Pengadilan Pengaju dan mengajukan permohonan kasasi atau perunJauan kembali secar t lisan, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, Panitera Pengadilan Pengaju harus membantu pemohon menuangkan permohonannya secara elektronik untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatc.11 akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja yang diberlakukan sesuai dengan zona waktu Pengadilan Pengaju pada Hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara.

Pasal 7

(1)Pemohon wajib melampirkan alasan/memori peninjauan kembali dalam pendaftaran permohonan peninjauan kembali.
(2)Permohonan peninjauan kembali yang tidak di:engkapi dengan alasan/memori peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diproses lebih lanjut dan tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

Pasal 8

Panitera Pengadilan Pengaju membuat akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali secara elektronik setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Terhadap permohonan kasasi perkara pidana, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer yang terdakwanya sedang dalam tahanan, Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan secara elektronik laporan kasasi dan status penahanan terdakwa kepada Mahkamah Agung pada Hari yang sama dengan dinyatakannya permohonan kasasi oleh terrlakwa atau penuntut umum.
(2)Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang salinan penetapannya disampaikan secara elektronik oleh Panitera Muda Perkara kepada Pengadilan Pengaju, Penuntut Umum, dan rumah tahanan secara elektronik melalui SIP.

Pasal 10

(1)Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari setelah permohonan kasasi atau peninjauan kembali diregistrasi, Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon.
(2)Dalam hal tern Lohan telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara elektronik.
(3)Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti telah dikirimnya pemberitahuan secara elektronik berlaku sebagai relaas pemberitahuan.
(4)Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung.

Pasal 11

(1)Pengiriman memori kasasi atas permohonan kasasi yang didaftarkan secara elektronik harus dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(2)Pengiriman memori kasasi secara elektronik d[akukan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja yang diberlakukan sesuai zona waktu Pengadilan Pengaju pada Hari terakhir tenggat waktu pengajuan memori kasasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk masing-masingjenis perkara.
(3)Apabila memori kasasi tidak dikirimkan secara elektronik sebagaimana Jimaksud pada ayat (1) atau melewati tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan kasasi tidak diteruskan ke Mahkamah Agung.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat teI'W'..1judnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan;
b.bahwa untuk mewujudkan proses administrasi dan persidangan perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah A.sUng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 · Tahun 2020 tentang Administrc.si dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
c.bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kedua Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam huruf ·::i, telah berhasil mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi biaya administrasi dan persidangan sehingga meningkatkan akses pencari keadilan terhadap layanan pengadilan;
d.bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblac Tahun 1927 Nomor 227);
3.Het Herzi,ene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undar.g Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0r 5077);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Ir:donesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Ir:donesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No:nor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas TJndang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilar: Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu:i 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Feradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah·.1n 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10.Undang-Undarg Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang I:iformasi clan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ncmor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
16.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahu:i 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamal: Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643);
17.Qanun Aceh N0mor 7 Tahun 2013 tentang Huku:n Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang d:maksud dengan:

1.Pengadilan Pengaju adalah pengadilan yang men:alankan kewenangan mengadili pada tingkat pertama atas perkara yang diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya c.isingkat PTSP adalah unit pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal yaitu pengajuan permohonan s 1mpai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan melalui satu pintu secara elektronik.
3.Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
4.Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan/ atau Peninjauan Kembali secara Elektronik adalah serangkaian proses pengajuan dan penerimaan upaya hukum kasasi dan/ atau penmJauan kembali, penerimaan pembayaran biaya upaya hukum, penyimpanan dan pengelolaan dokumen ele~tronik, pengiriman doKumen elektronik perkara dari per:gadilan pengaju, penerimaan dan penomoran perkara oleh Mahkamah Agung, penunjukan Majelis Hakim Agung, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti, penetapan hari sidang, serta pengiriman salinan petikan dan/atau putusan ke Pengadilan Pengaju secara elektronik.
5.Persidangan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
6.Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di dalam SIP.
7.Berkas Perkara adalah berkas perkara dalam bentuk Dokumen Elektronik.
8.Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi.
9.Validasi adalah proses mencocokkan, menjamin, dan menyatakan Dokumen Elektronik telah sesuai dengan dokumen asli yang dibuat dan diajukan oleh para pihak ke pengadilan, atau yang dibuat oleh Hakim atau pejabat pengadilan yang berwenang, sehingga berlaku dan memiliki kekuatan hukum dalam proses administrasi dan persidangan perkara.
10.Para Pihak ad3.lah penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, turut terlawan, pembantah, terbantah, turut terbantah, pemohon, termohon dan/ a tau turut termohon dalam perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara serta terdakwa, te:rpidana, pemohon, atau ahli warisnya, termohon, dan/ atau Penuntut/Oditur pada perkara pidana, jinayat, dan pidana militer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Adwinistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
11.Inzage adalah tahapan dalam proses administrasi upaya hukum yang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk memeriksa kelengkapan dan/ atau mempelajari Berkas Per kart_ kasasi atau peninjauan kembali yang ada di Pengadilan Pengaju sebelum dikirimkan ke Mahkamah Agung.
12.Hari adalah hari kalender sesuai dengan tenggat walctu yang diatur dalam ketentuan peraturan pen.;.ndang- undangan untuk setiap jenis perkara.
13.Tanda Tangan Manual adalah tanda tangan yang dilakukan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas.
14.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;
b.mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
c.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara; dan
d.mewujudkan pengadilan yang modern dan profesional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Pasal 4

Pengaturan administrasi dan persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik di Mahkamah Agung berlal<:u untuk upaya hukum:

a.kasasi atau peninjauan kembali perkara perdata umum, perdata khusi.:..s, perdata agama, tata usaha negara dan banding arbitrase;
b.kasasi atau peninjauan kembali perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer;
c.kasasi demi kepentingan hukum untuk perkara pidana, jinayat, dan pidana militer; dan
d.peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Umum Pasa!S

(1)Layanan permohonan kasasi dan pen1nJauan kembali secara elektronik digunakan oleh Para Pihak setelah terdaftar sebagai pengguna SIP.
(2)Tata cara pendaftaran Para Pihak sebagai pengguna SIP diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi rerkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB III

PERMOHONAN DAN PENCABUTAN PERMOHONAN KA.SAS! DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

(1)Permohonan kasasi dan peninjauan kembali untuk semua jenis perkara diajukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SIP.
(2)Dalam ha! pemohon datang ke Pengadilan Pengaju dan mengajukan permohonan kasasi atau perunJauan kembali secar t lisan, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, Panitera Pengadilan Pengaju harus membantu pemohon menuangkan permohonannya secara elektronik untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatc.11 akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja yang diberlakukan sesuai dengan zona waktu Pengadilan Pengaju pada Hari terakhir tenggat waktu permohonan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis perkara.

Pasal 7

(1)Pemohon wajib melampirkan alasan/memori peninjauan kembali dalam pendaftaran permohonan peninjauan kembali.
(2)Permohonan peninjauan kembali yang tidak di:engkapi dengan alasan/memori peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diproses lebih lanjut dan tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Terhadap permohonan kasasi perkara pidana, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer yang terdakwanya sedang dalam tahanan, Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan secara elektronik laporan kasasi dan status penahanan terdakwa kepada Mahkamah Agung pada Hari yang sama dengan dinyatakannya permohonan kasasi oleh terrlakwa atau penuntut umum.
(2)Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang salinan penetapannya disampaikan secara elektronik oleh Panitera Muda Perkara kepada Pengadilan Pengaju, Penuntut Umum, dan rumah tahanan secara elektronik melalui SIP.

Pasal 10

(1)Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari setelah permohonan kasasi atau peninjauan kembali diregistrasi, Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon.
(2)Dalam hal tern Lohan telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara elektronik.
(3)Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti telah dikirimnya pemberitahuan secara elektronik berlaku sebagai relaas pemberitahuan.
(4)Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung.

Pasal 11

(1)Pengiriman memori kasasi atas permohonan kasasi yang didaftarkan secara elektronik harus dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(2)Pengiriman memori kasasi secara elektronik d[akukan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja yang diberlakukan sesuai zona waktu Pengadilan Pengaju pada Hari terakhir tenggat waktu pengajuan memori kasasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk masing-masingjenis perkara.
(3)Apabila memori kasasi tidak dikirimkan secara elektronik sebagaimana Jimaksud pada ayat (1) atau melewati tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan kasasi tidak diteruskan ke Mahkamah Agung.