DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja Hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, tidak lagi dapat diterapkan untuk penegakkan disiplin kerja Hakim;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawah Mahkamah Agung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 Tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga- Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
11.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan:

1.Disiplin Kerja Hakim adalah kesanggupan Hakim untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja.
2.Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim karena melanggar ketentuan disiplin kerja.
3.Hakim adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung serta Hakim, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial dan Hakim Non Palu pada badan- badan peradilan di bawahnya.
4.Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
5.Hakim Yustisial adalah Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding yang ditugaskan pada Mahkamah Agung atau pada Pengadilan Tingkat Banding.
6.Hakim Non Palu adalah Hakim yang sedang menjalani sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.
7.Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, para Wakil Ketua dan para Ketua Muda/Kamar Mahkamah Agung.
8.Pimpinan Pengadilan adalah Ketua/Kepala, Wakil Ketua/ Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/ Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung.

BAB II

DISIPLIN KERJA HAKIM

Pasal 2

Hakim wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku di satuan kerjanya.

Pasal 3

Pimpinan Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Hakim yang menduduki Jabatan Struktural, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama selain wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 juga bertanggungjawab terhadap dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan Pasal 2 oleh Hakim di unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 4

(1)Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at.
(2)Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim diatur:
1. a.Jam kerja sebagai berikut:
  1. 1.hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s/d pukul 16.30 waktu setempat; dan
  2. 2.hari Jum’at dari pukul 08.00 s/d pukul 17.00 waktu setempat.
2. b.Jam istirahat sebagai berikut:
  1. 1.hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s/d pukul 13.00 waktu setempat; dan
  2. 2.hari Jum’at dari pukul 11.30 s/d pukul 13.00 waktu setempat.
3. c.Jam kerja sebagaimana ditentukan di atas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan persidangan dan pekerjaan yang harus dilakukan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara lain pemeriksaan setempat, sidang keliling, atau tugas/kebijakan lain.
(3)Daftar hadir dan daftar pulang kerja diatur sebagai berikut:
1. a.daftar hadir dan daftar pulang dilaksanakan melalui mesin (finger scan/mesin kartu) dan manual;
2. b.daftar hadir dan daftar pulang untuk Hakim Agung dilaksanakan secara manual;
3. c.daftar hadir dan daftar pulang secara manual diatur sebagai berikut:
  1. 1.daftar hadir dan daftar pulang dilaksanakan setiap hari dengan menulis nama, jam datang maupun pulang, dan menandatangani pada daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini;
  2. 2.setelah memasuki jam kerja, di bawah nomor terakhir daftar hadir Hakim dibubuhi garis bawah dengan tinta merah dan ditandatangani oleh penanggungjawab daftar hadir. Hakim yang datang terlambat melanjutkan pengisian daftar hadir di bawah garis tinta merah tersebut; dan
  3. 3.daftar pulang pada hari kerja dikeluarkan 15 (lima belas) menit sebelum jam pulang waktu setempat. Apabila ada kepentingan dinas keluar kantor sebelum jam pulang, dapat tidak mengisi daftar pulang dengan menyerahkan surat izin tertulis dari atasan langsung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini;
4. d.di setiap lingkungan setingkat eselon II pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, ditunjuk seorang petugas daftar hadir dan daftar pulang baik secara manual maupun mesin;
5. e.petugas tersebut pada butir d setiap akhir bulan merekap daftar hadir dan daftar pulang serta mengunggah daftar hadir dan daftar pulang melalui aplikasi komunikasi data nasional setiap minggu;
6. f.pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang sebagai berikut:
  1. 1.untuk para Wakil Ketua adalah Ketua Mahkamah Agung;
  2. 2.untuk Ketua Muda/Kamar Pembinaan dan Pengawasan adalah Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
  3. 3.untuk Ketua Muda/Kamar Perkara adalah Wakil Ketua Bidang Yudisial;
  4. 4.untuk Hakim Agung adalah Ketua Muda/Kamar masing-masing;
  5. 5.di lingkungan Mahkamah Agung untuk Kepaniteraan, Direktorat Jenderal dan Badan adalah Panitera atau Hakim yang menduduki jabatan sturuktural; dan
  6. 6.di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua/Kepala atau Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala atau Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
7. g.pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung bertanggung jawab memantau kepatuhan pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding melalui aplikasi komunikasi data nasional.
(4)Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, dengan ketentuan tidak mengurangi jumlah jam kerja yang seharusnya.
(5)Untuk keseragaman, jam kerja yang disebutkan dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding di bawah koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi.
(6)Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara kumulatif sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 5

(1)Hakim yang hendak meninggalkan kantor sebelum jam pulang wajib mendapat izin tertulis dari Ketua/Kepala atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(2)Bagi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitera/Hakim yang menduduki jabatan struktural, atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan adanya keperluan dinas berdasarkan perintah/disposisi pimpinan, maka surat tugas/disposisi pimpinan tersebut berlaku sebagai izin tertulis.
(4)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(5)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Pasal 6

(1)Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan di luar kedinasan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.
(2)Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengadilan Tingkat Banding wajib meminta izin kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.
(3)Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan di luar kedinasan wajib memberitahukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.
(4)Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan di luar kedinasan wajib meminta izin kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
(5)Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diberikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(6)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.
(7)Meninggalkan kantor untuk kepentingan dinas cukup menyampaikan pemberitahuan.

Pasal 7

(1)Wakil Ketua Mahkamah Agung yang hendak meninggalkan kantor di luar kedinasan sebelum jam pulang wajib mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung.
(2)Ketua Muda/Kamar Perkara yang hendak meninggalkan kantor sebelum jam pulang di luar kedinasan wajib mendapat izin dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
(3)Ketua Muda/Kamar Pembinaan atau Pengawasan yang hendak meninggalkan kantor di luar kedinasan sebelum jam pulang wajib mendapat izin dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
(4)Hakim Agung yang hendak meninggalkan kantor sebelum jam pulang wajib mendapat izin tertulis dari Ketua Muda/Kamar atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(5)Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) disebabkan adanya keperluan dinas berdasarkan perintah/disposisi pimpinan, maka surat tugas/disposisi pimpinan tersebut berlaku sebagai izin tertulis.
(6)Permintaan izin dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Pasal 8

(1)Hakim yang tidak masuk kerja di luar kedinasan wajib mendapat izin tertulis dari Ketua/Kepala atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(2)Bagi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitera/Hakim yang menduduki jabatan struktural, atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan adanya keperluan dinas berdasarkan perintah/disposisi pimpinan, maka surat tugas/disposisi pimpinan tersebut berlaku sebagai izin tertulis.
(4)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan untuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
(5)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis.
(6)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Pasal 9

(1)Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.
(2)Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak masuk kerja pada hari kerja di luar kedinasan wajib meminta izin kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.
(3)Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
(4)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat
(3)hanya dapat diberikan untuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
(5)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat
(3)diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait atau Ketua/Kepala Pengadilan diberikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(6)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Pasal 10

(1)Wakil Ketua Mahkamah Agung yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung dengan memberikan alasannya.
(2)Ketua Muda/Kamar Perkara yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin secara tertulis kepada Wakil Ketua Bidang Yudisial dengan memberikan alasannya.
(3)Ketua Muda/Kamar Pembinaan atau Pengawasan yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin secara tertulis kepada Wakil Ketua Bidang Non Yudisial dengan memberikan alasannya.
(4)Hakim Agung yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin secara tertulis kepada Ketua Muda/Kamar masing-masing dengan memberikan alasannya.
(5)Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (4) disebabkan adanya keperluan dinas berdasarkan perintah/disposisi pimpinan, maka surat tugas/disposisi pimpinan tersebut berlaku sebagai izin tertulis.
(6)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) hanya dapat diberikan untuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
(7)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat
(4)dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberikan secara tertulis sesuai Lampiran III peraturan ini.
(8)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja Hakim sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, tidak lagi dapat diterapkan untuk penegakkan disiplin kerja Hakim;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 Tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga- Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
11.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan:

1.Disiplin Kerja Hakim adalah kesanggupan Hakim untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja.
2.Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim karena melanggar ketentuan disiplin kerja.
3.Hakim adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung serta Hakim, Hakim Ad Hoc, Hakim Yustisial dan Hakim Non Palu pada badan- badan peradilan di bawahnya.
4.Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
5.Hakim Yustisial adalah Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding yang ditugaskan pada Mahkamah Agung atau pada Pengadilan Tingkat Banding.
6.Hakim Non Palu adalah Hakim yang sedang menjalani sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu.
7.Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, para Wakil Ketua dan para Ketua Muda/Kamar Mahkamah Agung.
8.Pimpinan Pengadilan adalah Ketua/Kepala, Wakil Ketua/ Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/ Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung.

BAB II

DISIPLIN KERJA HAKIM

Pasal 2

Hakim wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku di satuan kerjanya.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at.
(2)Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim diatur:
1. a.Jam kerja sebagai berikut:
  1. 1.hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s/d pukul 16.30 waktu setempat; dan
  2. 2.hari Jum’at dari pukul 08.00 s/d pukul 17.00 waktu setempat.
2. b.Jam istirahat sebagai berikut:
  1. 1.hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s/d pukul 13.00 waktu setempat; dan
  2. 2.hari Jum’at dari pukul 11.30 s/d pukul 13.00 waktu setempat.
3. c.Jam kerja sebagaimana ditentukan di atas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan persidangan dan pekerjaan yang harus dilakukan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara lain pemeriksaan setempat, sidang keliling, atau tugas/kebijakan lain.
(3)Daftar hadir dan daftar pulang kerja diatur sebagai berikut:
1. a.daftar hadir dan daftar pulang dilaksanakan melalui mesin (finger scan/mesin kartu) dan manual;
2. b.daftar hadir dan daftar pulang untuk Hakim Agung dilaksanakan secara manual;
3. c.daftar hadir dan daftar pulang secara manual diatur sebagai berikut:
  1. 1.daftar hadir dan daftar pulang dilaksanakan setiap hari dengan menulis nama, jam datang maupun pulang, dan menandatangani pada daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini;
  2. 2.setelah memasuki jam kerja, di bawah nomor terakhir daftar hadir Hakim dibubuhi garis bawah dengan tinta merah dan ditandatangani oleh penanggungjawab daftar hadir. Hakim yang datang terlambat melanjutkan pengisian daftar hadir di bawah garis tinta merah tersebut; dan
  3. 3.daftar pulang pada hari kerja dikeluarkan 15 (lima belas) menit sebelum jam pulang waktu setempat. Apabila ada kepentingan dinas keluar kantor sebelum jam pulang, dapat tidak mengisi daftar pulang dengan menyerahkan surat izin tertulis dari atasan langsung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini;
4. d.di setiap lingkungan setingkat eselon II pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, ditunjuk seorang petugas daftar hadir dan daftar pulang baik secara manual maupun mesin;
5. e.petugas tersebut pada butir d setiap akhir bulan merekap daftar hadir dan daftar pulang serta mengunggah daftar hadir dan daftar pulang melalui aplikasi komunikasi data nasional setiap minggu;
6. f.pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang sebagai berikut:
  1. 1.untuk para Wakil Ketua adalah Ketua Mahkamah Agung;
  2. 2.untuk Ketua Muda/Kamar Pembinaan dan Pengawasan adalah Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
  3. 3.untuk Ketua Muda/Kamar Perkara adalah Wakil Ketua Bidang Yudisial;
  4. 4.untuk Hakim Agung adalah Ketua Muda/Kamar masing-masing;
  5. 5.di lingkungan Mahkamah Agung untuk Kepaniteraan, Direktorat Jenderal dan Badan adalah Panitera atau Hakim yang menduduki jabatan sturuktural; dan
  6. 6.di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua/Kepala atau Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala atau Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
7. g.pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung bertanggung jawab memantau kepatuhan pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding melalui aplikasi komunikasi data nasional.
(4)Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, dengan ketentuan tidak mengurangi jumlah jam kerja yang seharusnya.
(5)Untuk keseragaman, jam kerja yang disebutkan dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding di bawah koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi.
(6)Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara kumulatif sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 5

(1)Hakim yang hendak meninggalkan kantor sebelum jam pulang wajib mendapat izin tertulis dari Ketua/Kepala atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(2)Bagi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitera/Hakim yang menduduki jabatan struktural, atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan adanya keperluan dinas berdasarkan perintah/disposisi pimpinan, maka surat tugas/disposisi pimpinan tersebut berlaku sebagai izin tertulis.
(4)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(5)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Pasal 6

(1)Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan di luar kedinasan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.
(2)Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengadilan Tingkat Banding wajib meminta izin kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.
(3)Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan di luar kedinasan wajib memberitahukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.
(4)Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan di luar kedinasan wajib meminta izin kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
(5)Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diberikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(6)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.
(7)Meninggalkan kantor untuk kepentingan dinas cukup menyampaikan pemberitahuan.

Pasal 7

(1)Wakil Ketua Mahkamah Agung yang hendak meninggalkan kantor di luar kedinasan sebelum jam pulang wajib mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung.
(2)Ketua Muda/Kamar Perkara yang hendak meninggalkan kantor sebelum jam pulang di luar kedinasan wajib mendapat izin dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
(3)Ketua Muda/Kamar Pembinaan atau Pengawasan yang hendak meninggalkan kantor di luar kedinasan sebelum jam pulang wajib mendapat izin dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
(4)Hakim Agung yang hendak meninggalkan kantor sebelum jam pulang wajib mendapat izin tertulis dari Ketua Muda/Kamar atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(5)Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) disebabkan adanya keperluan dinas berdasarkan perintah/disposisi pimpinan, maka surat tugas/disposisi pimpinan tersebut berlaku sebagai izin tertulis.
(6)Permintaan izin dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Pasal 8

(1)Hakim yang tidak masuk kerja di luar kedinasan wajib mendapat izin tertulis dari Ketua/Kepala atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(2)Bagi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitera/Hakim yang menduduki jabatan struktural, atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan adanya keperluan dinas berdasarkan perintah/disposisi pimpinan, maka surat tugas/disposisi pimpinan tersebut berlaku sebagai izin tertulis.
(4)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan untuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
(5)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis.
(6)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Pasal 9

(1)Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.
(2)Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak masuk kerja pada hari kerja di luar kedinasan wajib meminta izin kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding.
(3)Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
(4)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat
(3)hanya dapat diberikan untuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
(5)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat
(3)diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait atau Ketua/Kepala Pengadilan diberikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah ini.
(6)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.

Pasal 10

(1)Wakil Ketua Mahkamah Agung yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung dengan memberikan alasannya.
(2)Ketua Muda/Kamar Perkara yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin secara tertulis kepada Wakil Ketua Bidang Yudisial dengan memberikan alasannya.
(3)Ketua Muda/Kamar Pembinaan atau Pengawasan yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin secara tertulis kepada Wakil Ketua Bidang Non Yudisial dengan memberikan alasannya.
(4)Hakim Agung yang tidak masuk kerja di luar kedinasan pada hari kerja wajib meminta izin secara tertulis kepada Ketua Muda/Kamar masing-masing dengan memberikan alasannya.
(5)Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (4) disebabkan adanya keperluan dinas berdasarkan perintah/disposisi pimpinan, maka surat tugas/disposisi pimpinan tersebut berlaku sebagai izin tertulis.
(6)Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) hanya dapat diberikan untuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
(7)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat
(4)dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberikan secara tertulis sesuai Lampiran III peraturan ini.
(8)Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui faksimile atau surat/pesan elektronik.