DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan penmjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
b.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan dalam proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung, sehingga perlu disempumakan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATACARAPENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILANPAJAK KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN ) ,... "" ""'.' "" ',,",'L" .....",',',\\..','.'.,~.~...~','~__.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung 1111 yang dimaksud dengan:

1.Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang me1aksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSANPENGADILANPAJAK.
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak; • •• •••• • •••••• ' ,' '.,.' , '., ',:,. '.")" ',11\ :',1 "',',1.', ,:.!. :':"',~. Menetapkan Mengingat Pasal 2 Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. BABII TEMPATKEDUDUKANPENGADILANPAJAK Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya.
2.Pemohon adalah pihak yang sengketanya telah diputus Pengadilan Pajak.
3.Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar bias a kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak.
4.Pemeriksaan dengan acara cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5.Pemeriksaan dengan acara biasa adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 64 yang termuat dalam Bab IV Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
6.Surat Pernyataan Bukti Tertulis Baru adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon yang berisi keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan bukti tertulis baru.
7.Hari adalah hari kalender.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

(1)Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar telah dibayar lunas.
(2)Syarat-syarat kelengkapan administrasi permohonan Peninjauan Kembali diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Pasa14 Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh Pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti. Pasa13
(1)Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan diantar seeara langsung.
(2)Permohonan Peninjauan Kembali diajukan 1 (satu) kali· kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
(3)Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
(4)Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dieabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.
(5)Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, keeuali yang diatur seeara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ten tang Pengadilan Pajak. BABIII TATACARAPENGAJUANPERMOHONANPENINJAUAN KEMBALIPUTUSANPENGADILANPAJAK diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana mernperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
(2)Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan karena terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda dilakukan dalarn jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan bukti tertulis baru yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan: dalam sejak diajukan terhitung Kernbali bulan Perrnohonan Peninjauan tenggang waktu 3 (tiga)
(1)Pasa16
(3)Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan lengkap, maka Panitera Pengadilan Pajak wajib:
1. a.membubuhkan cap, tanggal dan hari diterimanya permohonan Peninjauan Kembali pada surat permohonan Peninjauan Kembali;
2. b.membuat akta permohonan Peninjauan Kembali; dan
3. c.mencatat permohonan terse but ke dalam register induk perkara dan register permohonan Peninjauan Kembali khusus untuk itu.
(4)Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Pernohon.
(5).Besarnya biaya proses Peninjauan Kembali perkara Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Ketua Mahkarnah Agung. Pasa18 Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima di Pengadilan Pajak, Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan dimaksud dengan mengirimkan salinannya pada pihak lawan. Pasa17
(1)Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak harus disertai surat pernyataan bukti tertulis baru.
(2)Pernyataan ditemukannya bukti tertulis baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah.
(3)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Hakim Pengadilan Pajak.
1. a.apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah Pajak yang harus dibayar;
2. b.apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
3. c.apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)bulan sejak putusan dikirim.

Pasal 13

Berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali oleh Panitera dikirim kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya :30 (tiga puluh) hari sejak jawaban diterima pihak lawan.

Pasal 12

Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanyajawaban dari pihak lawan, Panitera wajib mengirimkan salinan jawaban dari pihak lawan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk diketahui.

Pasal 11

Jawaban pihak lawan yang diterima oleh Pengadilan Pajak, wajib dibubuhi cap, tanggal dan hari diterimanya jawaban permohonan Peninjauan Kembali.

Pasal 10

Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali cliajukan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pengiriman salinan dilakukan dengan maksud agar diketahui pihak lawan.

Pasal 9

Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alas an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jawaban pihak lawan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal cap pos pengiriman atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat salinan permohonan diterima. , '.'.',,'i .'.,';";,i,i )','.' Ii_.,'.', ~'.' '.',' .,.-'.' '.'':__,'\; ; I~(: ~

Pasal 15

Berkas permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dalam keadaan telah dijahit/ dijilidy disusun dengan baik dalam bentuk dan urutan seperti yang ditentukan dalam bundel A dan bunde1 B:

a.Kelengkapan Berkas pada bundel A meliputi dokumen- dokumen dari para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti dan data pendukung yang sesuai ketentuan merupakan kategori dokumen yang dapat diarsipkan di Sekretariat Pengadilan Pajak dan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan sidang yang dihasilkan selama persiapan proses persidangan, yaitu:
1. 1.Surat Banding dan/ atau Surat Gugatan;
2. 2.Surat Uraian Banding {SUB)/Surat Tanggapan (ST);
3. 3.Surat Bantahan;
4. 4.Risalah Sengketa Banding;
5. 5.Penetapan Sidang dan/ atau Revisi Penetapan;
6. 6.Berita Acara Sidang;
7. 7.Rencana Umum Sidang (RUS);
8. 8.Rencana Umum Sidang Pengucapan Putusan;
9. 9.Panggilan Sidang;
10. 10.Pemberitahuarr/Undangan Sidang;
11. 11.Pemberitahuan Sidang Pengucapan Putusan;
12. 12.Laporan Risalah Sidang;
13. 13.Laporan Risalah Sidang Pengucapan Putusan;
14. 14.Surat Tugas Terbanding/Tergugat;
15. 15.Sur at Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukungnya;
16. 16.Berita Acara Sidang Pemeriksaan;
17. 17.Berita Acara Sidang Pengucapan Putusan; dan
18. 18.Salinan Resmi Putusan.

Pasal 14

Dalam hal pihak lawan tidak memberikan jawaban, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dilampaui.

Pasal 16

Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali mencatat dalam buku register tersendiri dengan kode (Nomor jBjPKjPJKj ) untuk acara biasa dan (Nomor jCjPKjPJKj ) untuk acara cepat setelah berkas dianggap lengkap.

b.Kelengkapan berkas pada bun del B meliputi dokumen- dokumen dari para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti dan data pendukung yang sesuai ketentuan merupakan kategori dokumen yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung, yaitu:
1. 1.Surat Pengantar;
2. 2.Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak dan softcopy dalam bentuk Rich Text Format (rtf};
3. 3.Bukti Pengiriman Resmi Putusan Pengadilan Pajak;
4. 4.Bukti Pengiriman Biaya Perkara Peninjauan Kembali;
5. 5.Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan softcopy dalam ben tuk pdf;
6. 6.Surat Permohonan Peninjauan Kembali dan softcopy dalam bentuk Rich Text Format (rtf);
7. 7.Surat-surat terkait Novum dan lampirannya;
8. 8.Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali;
9. 9.Kontra Memori Peninjauan Kembali dan softcopy dalam bentuk Rich Text Format (rtf);
10. 10.Surat Keterangan Tanpa Kontra Memori Peninjauan Kembali (dalam hal Termohon tidak memberikan Kontra Memori Peninjauan Kernbali];
11. 11.Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon; dan
12. 12.Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan penmjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
b.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan dalam proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung, sehingga perlu disempumakan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung 1111 yang dimaksud dengan:

1.Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang me1aksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSANPENGADILANPAJAK.
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak; • •• •••• • •••••• ' ,' '.,.' , '., ',:,. '.")" ',11\ :',1 "',',1.', ,:.!. :':"',~. Menetapkan Mengingat Pasal 2 Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. BABII TEMPATKEDUDUKANPENGADILANPAJAK Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya.
2.Pemohon adalah pihak yang sengketanya telah diputus Pengadilan Pajak.
3.Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar bias a kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak.
4.Pemeriksaan dengan acara cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5.Pemeriksaan dengan acara biasa adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 64 yang termuat dalam Bab IV Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
6.Surat Pernyataan Bukti Tertulis Baru adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon yang berisi keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan bukti tertulis baru.
7.Hari adalah hari kalender.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

(1)Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar biaya perkara yang ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar telah dibayar lunas.
(2)Syarat-syarat kelengkapan administrasi permohonan Peninjauan Kembali diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Pasa14 Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis oleh Pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus untuk itu dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti. Pasa13
(1)Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan Pajak diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dengan diantar seeara langsung.
(2)Permohonan Peninjauan Kembali diajukan 1 (satu) kali· kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
(3)Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
(4)Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus dan dalam hal sudah dieabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.
(5)Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, keeuali yang diatur seeara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ten tang Pengadilan Pajak. BABIII TATACARAPENGAJUANPERMOHONANPENINJAUAN KEMBALIPUTUSANPENGADILANPAJAK diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana mernperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
(2)Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan karena terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda dilakukan dalarn jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan bukti tertulis baru yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan: dalam sejak diajukan terhitung Kernbali bulan Perrnohonan Peninjauan tenggang waktu 3 (tiga)
(1)Pasa16
(3)Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan lengkap, maka Panitera Pengadilan Pajak wajib:
1. a.membubuhkan cap, tanggal dan hari diterimanya permohonan Peninjauan Kembali pada surat permohonan Peninjauan Kembali;
2. b.membuat akta permohonan Peninjauan Kembali; dan
3. c.mencatat permohonan terse but ke dalam register induk perkara dan register permohonan Peninjauan Kembali khusus untuk itu.
(4)Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Pernohon.
(5).Besarnya biaya proses Peninjauan Kembali perkara Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Ketua Mahkarnah Agung. Pasa18 Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima di Pengadilan Pajak, Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan dimaksud dengan mengirimkan salinannya pada pihak lawan. Pasa17
(1)Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak harus disertai surat pernyataan bukti tertulis baru.
(2)Pernyataan ditemukannya bukti tertulis baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah.
(3)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Hakim Pengadilan Pajak.
1. a.apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah Pajak yang harus dibayar;
2. b.apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
3. c.apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)bulan sejak putusan dikirim.

Pasal 13

Berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali oleh Panitera dikirim kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya :30 (tiga puluh) hari sejak jawaban diterima pihak lawan.

Pasal 12

Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanyajawaban dari pihak lawan, Panitera wajib mengirimkan salinan jawaban dari pihak lawan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk diketahui.

Pasal 11

Jawaban pihak lawan yang diterima oleh Pengadilan Pajak, wajib dibubuhi cap, tanggal dan hari diterimanya jawaban permohonan Peninjauan Kembali.

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 15

a.Kelengkapan Berkas pada bundel A meliputi dokumen- dokumen dari para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti dan data pendukung yang sesuai ketentuan merupakan kategori dokumen yang dapat diarsipkan di Sekretariat Pengadilan Pajak dan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan sidang yang dihasilkan selama persiapan proses persidangan, yaitu:
1. 1.Surat Banding dan/ atau Surat Gugatan;
2. 2.Surat Uraian Banding {SUB)/Surat Tanggapan (ST);
3. 3.Surat Bantahan;
4. 4.Risalah Sengketa Banding;
5. 5.Penetapan Sidang dan/ atau Revisi Penetapan;
6. 6.Berita Acara Sidang;
7. 7.Rencana Umum Sidang (RUS);
8. 8.Rencana Umum Sidang Pengucapan Putusan;
9. 9.Panggilan Sidang;
10. 10.Pemberitahuarr/Undangan Sidang;
11. 11.Pemberitahuan Sidang Pengucapan Putusan;
12. 12.Laporan Risalah Sidang;
13. 13.Laporan Risalah Sidang Pengucapan Putusan;
14. 14.Surat Tugas Terbanding/Tergugat;
15. 15.Sur at Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukungnya;
16. 16.Berita Acara Sidang Pemeriksaan;
17. 17.Berita Acara Sidang Pengucapan Putusan; dan
18. 18.Salinan Resmi Putusan.

Pasal 14

Dalam hal pihak lawan tidak memberikan jawaban, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dilampaui.

Pasal 16

b.Kelengkapan berkas pada bun del B meliputi dokumen- dokumen dari para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti dan data pendukung yang sesuai ketentuan merupakan kategori dokumen yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung, yaitu:
1. 1.Surat Pengantar;
2. 2.Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak dan softcopy dalam bentuk Rich Text Format (rtf};
3. 3.Bukti Pengiriman Resmi Putusan Pengadilan Pajak;
4. 4.Bukti Pengiriman Biaya Perkara Peninjauan Kembali;
5. 5.Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan softcopy dalam ben tuk pdf;
6. 6.Surat Permohonan Peninjauan Kembali dan softcopy dalam bentuk Rich Text Format (rtf);
7. 7.Surat-surat terkait Novum dan lampirannya;
8. 8.Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali;
9. 9.Kontra Memori Peninjauan Kembali dan softcopy dalam bentuk Rich Text Format (rtf);
10. 10.Surat Keterangan Tanpa Kontra Memori Peninjauan Kembali (dalam hal Termohon tidak memberikan Kontra Memori Peninjauan Kernbali];
11. 11.Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon; dan
12. 12.Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori.