DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013

Nomor: 1
Tahun: 2013
Ditetapkan: 29 Januari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sekolah Menengah Agama Katolik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 3 Negara;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Menengah Agama Katolik yang selanjutnya disebut SMAK adalah lembaga pendidikan keagamaan Katolik setingkat Sekolah Menengah Atas.
2.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
3.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada SMAK sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
4.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
5.Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SMAK berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat Katolik yang memahami dan mengamalkan nilai–nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi tenaga terampil di bidang agama, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 4
(2)SMAK bertujuan membentuk peserta didik yang secara integral mampu memahami dan mengamalkan nilai–nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi tenaga terampil di bidang agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pendidikan SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

BAB II

KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 4

(1)Pendirian SMAK wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2)Pendirian SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
2. b.memiliki struktur organisasi;
3. c.memiliki surat pengusulan pendirian dari Uskup/Gereja Katolik;
4. d.mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. e.melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendirian SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Kurikulum SMAK terdiri atas kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik dan kurikulum pendidikan umum.
(2)Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Kitab Suci; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 5
2. b.Doktrin Gereja Katolik;
3. c.Etika/Moral Kristiani;
4. d.Sejarah Gereja Katolik.
5. e.Pastoral;
6. f.Kateketik; dan
7. g.Liturgi.
(3)Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan persetujuan gereja Katolik dan/atau Uskup.

Pasal 6

(1)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
1. a.Pendidikan Agama;
2. b.Pancasila;
3. c.Pendidikan Kewarganegaraan;
4. d.Bahasa Indonesia;
5. e.Bahasa Inggris;
6. f.Matematika;
7. g.Ilmu Pengetahuan Alam;
8. h.Ilmu Pengetahuan Sosial;
9. i.Seni dan Budaya; dan
10. j.Kewirausahaan.
(2)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Katolik dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP dan standar isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Proses pembelajaran pada SMAK dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
(2)Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Katolik sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 6

BAB III

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Pendidik pada SMAK harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tenaga kependidikan pada SMAK terdiri atas kepala sekolah, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 10

Calon peserta didik pada SMAK harus memiliki ijazah pendidikan SMP atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 11

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada pendidikan SMAK berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 3 Negara;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Menengah Agama Katolik yang selanjutnya disebut SMAK adalah lembaga pendidikan keagamaan Katolik setingkat Sekolah Menengah Atas.
2.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
3.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada SMAK sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
4.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
5.Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SMAK berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat Katolik yang memahami dan mengamalkan nilai–nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi tenaga terampil di bidang agama, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 4
(2)SMAK bertujuan membentuk peserta didik yang secara integral mampu memahami dan mengamalkan nilai–nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi tenaga terampil di bidang agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pendidikan SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

BAB II

KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 4

(1)Pendirian SMAK wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2)Pendirian SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
2. b.memiliki struktur organisasi;
3. c.memiliki surat pengusulan pendirian dari Uskup/Gereja Katolik;
4. d.mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. e.melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendirian SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Kurikulum SMAK terdiri atas kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik dan kurikulum pendidikan umum.
(2)Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Kitab Suci; www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 5
2. b.Doktrin Gereja Katolik;
3. c.Etika/Moral Kristiani;
4. d.Sejarah Gereja Katolik.
5. e.Pastoral;
6. f.Kateketik; dan
7. g.Liturgi.
(3)Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan persetujuan gereja Katolik dan/atau Uskup.

Pasal 6

(1)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
1. a.Pendidikan Agama;
2. b.Pancasila;
3. c.Pendidikan Kewarganegaraan;
4. d.Bahasa Indonesia;
5. e.Bahasa Inggris;
6. f.Matematika;
7. g.Ilmu Pengetahuan Alam;
8. h.Ilmu Pengetahuan Sosial;
9. i.Seni dan Budaya; dan
10. j.Kewirausahaan.
(2)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Katolik dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh BSNP dan standar isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Proses pembelajaran pada SMAK dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
(2)Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Katolik sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai. www.djpp.depkumham.go.id 2013, No.177 6

BAB III

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Pendidik pada SMAK harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tenaga kependidikan pada SMAK terdiri atas kepala sekolah, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 10

Calon peserta didik pada SMAK harus memiliki ijazah pendidikan SMP atau satuan pendidikan sederajat.

Pasal 11

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada pendidikan SMAK berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024