DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, www.peraturan.go.id 2016, No. 231 Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Perubahan Keempat tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN. www.peraturan.go.id 2016, No. 231

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan.
2.Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.
3.Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi keagamaan bergelar.
4.Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah.
5.Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, yang selanjutnya disingkat KOPERTAIS adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pembinaan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
6.Menteri adalah Menteri Agama.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama. www.peraturan.go.id 2016, No. 231

BAB II

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 2

Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.

Pasal 3

Penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas.

Pasal 4

Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

Pasal 5

(1)Ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia.
(2)Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan menggunakan bahan dan ukuran kertas:
1. a.Security printing dengan security paper, hologram, cap timbul dan anti copying marks;
2. b.Ukuran A4;
3. c.Berat Kertas 120-230 gram; dan
4. d.Tata kertas landscape.
(3)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nomor registrasi Ijazah di atas sebelah kiri;
2. b.nomor keputusan pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT dan Nilai Akreditasi di atas sebelah kiri;
3. c.lambang Negara di tengah bagian atas;
4. d.tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2016, No. 231
5. e.nama dan Lambang Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. f.nama Fakultas dan Jurusan/Program Studi;
7. g.nama lengkap penerima Ijazah;
8. h.tempat dan tanggal lahir penerima Ijazah;
9. i.nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), dan NIM Kopertais (NIMKO)/Nomor Induk Registrasi Masuk (NIRM), Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL) untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
10. j.gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
11. k.tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
12. l.tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
13. m.tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani ijazah;
14. n.stempel Perguruan Tinggi; dan
15. o.foto penerima ijazah.

Pasal 6

(1)Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
(2)Ijazah ditandatangani oleh:
1. a.Rektor dan Dekan Fakultas untuk Universitas dan/atau Institut;
2. b.Ketua dan pemimpin unit pengelola Program Studi untuk Sekolah Tinggi;
3. c.Rektor/Ketua dan Direktur Pascasarjana untuk Pascasarjana; dan
4. d.Rektor dan Dekan untuk Pascasarjana yang terintegrasi di Fakultas.
(3)Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, ijazah ditandatangani oleh Pejabat yang menggantikannya.

Pasal 7

(1)Ijazah diserahkan kepada alumni paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah wisuda. www.peraturan.go.id 2016, No. 231
(2)Dalam hal ijazah tidak diambil oleh alumni dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, Perguruan tinggi wajib menyimpan ijazah paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Ijazah yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun, disimpan sebagai arsip.

Pasal 8

(1)Dalam hal Ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
(2)Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.keterangan bahwa Ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
2. b.keterangan tentang muatan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). dan
3. c.Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 9

Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, maka Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Pengesahan Salinan Ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
(2)Pengesahan Salinan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.
(3)Pengesahan Salinan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk: www.peraturan.go.id 2016, No. 231
1. a.Universitas dan Institut dilakukan oleh Wakil Dekan terkait bidang Akademik; dan
2. b.Sekolah Tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, www.peraturan.go.id 2016, No. 231 Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Perubahan Keempat tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN. www.peraturan.go.id 2016, No. 231

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan.
2.Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.
3.Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi keagamaan bergelar.
4.Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah.
5.Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, yang selanjutnya disingkat KOPERTAIS adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pembinaan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
6.Menteri adalah Menteri Agama.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama. www.peraturan.go.id 2016, No. 231

BAB II

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 2

Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.

Pasal 3

Penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas.

Pasal 4

Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

Pasal 5

(1)Ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia.
(2)Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan menggunakan bahan dan ukuran kertas:
1. a.Security printing dengan security paper, hologram, cap timbul dan anti copying marks;
2. b.Ukuran A4;
3. c.Berat Kertas 120-230 gram; dan
4. d.Tata kertas landscape.
(3)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nomor registrasi Ijazah di atas sebelah kiri;
2. b.nomor keputusan pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT dan Nilai Akreditasi di atas sebelah kiri;
3. c.lambang Negara di tengah bagian atas;
4. d.tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2016, No. 231
5. e.nama dan Lambang Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. f.nama Fakultas dan Jurusan/Program Studi;
7. g.nama lengkap penerima Ijazah;
8. h.tempat dan tanggal lahir penerima Ijazah;
9. i.nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), dan NIM Kopertais (NIMKO)/Nomor Induk Registrasi Masuk (NIRM), Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL) untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
10. j.gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
11. k.tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
12. l.tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
13. m.tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani ijazah;
14. n.stempel Perguruan Tinggi; dan
15. o.foto penerima ijazah.

Pasal 6

(1)Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
(2)Ijazah ditandatangani oleh:
1. a.Rektor dan Dekan Fakultas untuk Universitas dan/atau Institut;
2. b.Ketua dan pemimpin unit pengelola Program Studi untuk Sekolah Tinggi;
3. c.Rektor/Ketua dan Direktur Pascasarjana untuk Pascasarjana; dan
4. d.Rektor dan Dekan untuk Pascasarjana yang terintegrasi di Fakultas.
(3)Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, ijazah ditandatangani oleh Pejabat yang menggantikannya.

Pasal 7

(1)Ijazah diserahkan kepada alumni paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah wisuda. www.peraturan.go.id 2016, No. 231
(2)Dalam hal ijazah tidak diambil oleh alumni dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, Perguruan tinggi wajib menyimpan ijazah paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Ijazah yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun, disimpan sebagai arsip.

Pasal 8

(1)Dalam hal Ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
(2)Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.keterangan bahwa Ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
2. b.keterangan tentang muatan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). dan
3. c.Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 9

Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, maka Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Pengesahan Salinan Ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
(2)Pengesahan Salinan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.
(3)Pengesahan Salinan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk: www.peraturan.go.id 2016, No. 231
1. a.Universitas dan Institut dilakukan oleh Wakil Dekan terkait bidang Akademik; dan
2. b.Sekolah Tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.