DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi;Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Eselonisasi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/1624/M.KT.01/2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja pada 2 (dua) Institut Agama Islam Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2021, No. 93

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 867); MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Agama Islam Negeri Sorong yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang www.peraturan.go.id 2021, No.93 agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(2)Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
(3)Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.

Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
e.pengawasan internal; dan
f.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri atas:

a.organ pengelola:
b.organ pertimbangan: dan
c.organ pengawasan. www.peraturan.go.id 2021, No. 93

Pasal 5

Organ pengelola Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Rektor dan Wakil Rektor;
b.Fakultas;
c.Pascasarjana;
d.Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
e.Lembaga; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 2 (dua) Wakil Rektor.
(2)Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(3)Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, www.peraturan.go.id 2021, No.93 dan kerja sama.
(4)Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 8

(1)Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik.
(2)Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi;
b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pengabdian kepada masyarakat;
d.pembinaan sivitas akademika; dan
e.pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…