DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG AKOMODASIYANG LAYAKUNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITASDI SATUANPENDIDIKAN PADA KEMENTERIANAGAMA Pasal I Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPAadalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
4.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DI SATUAN PENDIDlKAN PADA KEMENTERIANAGAMA.
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); Menetapkan

Pasal 3

(1)Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.penyediaan dukungan anggaran danj atau bantuan pendanaan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
4. d.penyediaan kurikulum.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3)Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas wajih menyampaikan data Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Menteri wajib memfasilitasi Satuan Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.madrasah;
2. b.pesantren;
3. c.satuan pendidikan keagamaan; dan
4. d.perguruan tinggi keagamaan. BABII FASILITASIPENYEDlAANAKOMODASIYANGLAYAK
  1. 10.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenedral Kementerian.
  2. 11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
  3. 12.Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
  4. 13.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pimpinan instansi vertikal Kementerian di tingkat provinsi.
  5. 14.Kantor Kementerian Agama KabupatenjKota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian di tingkat kabupaten/ kota.
  6. 15.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin pada Kantor Kementerian Agama. Pasal B
(1)Direktur Jenderal dan Kepala Pusat menyiapkan dan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi darr/atau kompetensi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pasa17
(1)Penyediaan saran a dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan danl atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur Jenderal dan KepalaPusat menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
(3)Direktur Jenderal dan Kepala Pusat mencantumkan rencana pengadaan danl atau pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam DIPAKementerian. Pasa16
(1)Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a dilakukan melalui pengalokasian dalarn APBNsesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan keuangan negara.
(2)Direktur Jenderal dan Kepala Pusat menuangkan pengalokasian dukungan anggaran danl atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dalam penyusunan DIPAKementerian.
(3)Sekretaris Jenderal mengoordinasikan penyusunan DIPAsebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kepala biro yang membidangi perencanaan pada Kementerian. Pasa15
(1)Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Menteri wajib menyediakan Akomodasiyang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(2)Penyediaan Akomodasiyang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan di Satuan Pendidikan secara inklusif darr/atau khusus. Pasa14
(1)Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, danIatau rencana strategis Kementerian.
(2)Selain memperhatikan dokumen pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian fasilitasi juga memperhatikan kebutuhan, pemerataan, atau afirmasi.

Pasal 11

(I) Penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

a.Kementerian;
b.perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi institusi terakreditasi; dan/ atau
c.organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan.

(2)Menteri menetapkan standar penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pendidik yang lulus pelatihan berhak mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.
(4)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan untuk menjadi Guru pembimbing khusus.
(5)Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 10

(1)Penyediaan guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan.
(2)Berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan guru pendidikan khusus dapat dilakukan secara bertahap dan bekerja sarna dengan pihak lain.

Pasal 9

Pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan calon pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.mata kuliah pendidikan inklusif tersendiri; dan/ atau
b.muatan pendidikan inklusif yang terintegrasi dalam mata kuliah tertentu.

(2)Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan calon pendidik;
2. b.penyediaan guru pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/ atau
3. c.penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
(3)Selain penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat menyediakan pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan khusus.

Pasal 14

(1)Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasa113 ayat (2) huruf a merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fungsi gerak, paling sedikit meliputi lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, celebral palsy, dan orang kecil,
(2)Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan signifikan di bawah rata- rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, down syndrome, dan memiliki gangguan dalam penyesuaian diri atau adaptif.
(3)Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf c merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fungsi pikir, emosi-sosial, dan perilaku, meliputi:
1. a.Psiko sosial, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian dan
2. b.Disabilitas perkembangan yang berpengaruh terhadap interaksi sosial antara lain autis dan hiperaktif, dan gangguan pemusatan perhatian.
3. c.Gangguan belajar spesifik berupa disleksia, diskalkulia, dan disgrafia.

Pasal 13

(1)Peserta Didik Penyandang Disabilitas diberikan Akomodasiyang Layakberdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik. BABIII BENTUKAKOMODASIYANGLAYAK Pasa112
(1)Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan:
1. a.standar kompetensi lulusan;
2. b.standar isi;
3. c.standar proses; dan
4. d.standar penilaian.
(2)Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3)Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.ragam disabilitas Peserta Didik; dan
2. b.perkembangan Peserta Didik.

Pasal 16

(I) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasa113 ayat (2).

(2)Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan dengan memperhatikan:
1. a.Standar Nasional Pendidikan; dan
2. b.Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasa115
(1)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter dan/ atau dokter spesialis.
(3)Dokter danj atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Satuan Pendidikan, Unit Layanan Disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(4)Ragam Penyandang Disabilitas juga dapat dibuktikan dengan Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(5)Selain ditetapkan oleh tenaga medis dan berdasarkan Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, ragam Penyandang Disabilitas juga dapat dibuktikan dengan mekanisme asesmen yang dilakukan oleh pendidik melalui asesmen fungsional.
(4)Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan setiap orang yang memiliki gangguan salah 1 (satu) fungsi dari panca indera, paling sedikit meliputi:
1. a.disabilitas netra;
2. b.disabilitas rungu; danj atau
3. c.disabilitas wicara.
(5)Disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan gangguan dalam penglihatan yang meliputi buta total dan kemampuan penglihatan rendah (low vision).
(6)Disabilitas rungu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan gangguan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen yang dapat berakibat pada gangguan kemampuan wicara.
(7)Disabilitas wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan gangguan komunikasi untuk mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal.

Pasal 18

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf b berupa:

a.pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter danj atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.fleksibilitasproses pembelajaran;
c.fleksibilitasbentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
d.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan danj atau capaian pembelajaran;
e.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
f.penyesuaian rasio antara jumlah guruj dosen dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
g.capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;

Pasal 17

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasall1 ayat

(2)huruf a berupa:
1. a.ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam ben tuk:
  1. 1.bidang miring;
  2. 2.lift; danjatau
  3. 3.bentuk lainnya.
2. b.pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter danj atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.fleksibilitas proses pembelajaran;
4. d.fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan;
5. e.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan danj atau capaian pembelajaran;
6. f.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
7. g.fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
8. h.asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
  1. 1.ijazah, sertifikat profesi,danjatau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; J. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/ atau
9. k.bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 19

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf c berupa:

a.pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter danj atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.fleksibilitasproses pembelajaran;
c.fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
d.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/ atau capaian pembelajaran;
e.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
f.fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis;
g.fleksibilitaswaktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
h.fleksibilitaswaktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental;
1. 1.mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
j.fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
k.ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
1. 1.pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
m.penyediaan ruang untuk melepas keteganganjruang relaksasi;
n.fleksibilitasdalam proses pembelajaran dan evaluasi;
o.fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi;
h.penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
1. 1.fleksibilitaswaktu penyelesaian tugas dan evaluasi; J. fleksibilitasmasa studi;
k.penyediaan ruang untuk melepas keteganganj'ruang relaksasi;
1. 1.ijazah, sertifikat profesi,danl atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; danl atau
n.bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPAadalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
4.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DI SATUAN PENDIDlKAN PADA KEMENTERIANAGAMA.
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); Menetapkan

Pasal 3

(1)Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
1. a.penyediaan dukungan anggaran danj atau bantuan pendanaan;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
4. d.penyediaan kurikulum.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3)Satuan Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas wajih menyampaikan data Peserta Didik Penyandang Disabilitas melalui sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Menteri wajib memfasilitasi Satuan Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.madrasah;
2. b.pesantren;
3. c.satuan pendidikan keagamaan; dan
4. d.perguruan tinggi keagamaan. BABII FASILITASIPENYEDlAANAKOMODASIYANGLAYAK
  1. 10.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenedral Kementerian.
  2. 11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
  3. 12.Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
  4. 13.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pimpinan instansi vertikal Kementerian di tingkat provinsi.
  5. 14.Kantor Kementerian Agama KabupatenjKota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian di tingkat kabupaten/ kota.
  6. 15.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin pada Kantor Kementerian Agama. Pasal B
(1)Direktur Jenderal dan Kepala Pusat menyiapkan dan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi darr/atau kompetensi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pasa17
(1)Penyediaan saran a dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan danl atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Direktur Jenderal dan KepalaPusat menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
(3)Direktur Jenderal dan Kepala Pusat mencantumkan rencana pengadaan danl atau pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam DIPAKementerian. Pasa16
(1)Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a dilakukan melalui pengalokasian dalarn APBNsesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan keuangan negara.
(2)Direktur Jenderal dan Kepala Pusat menuangkan pengalokasian dukungan anggaran danl atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dalam penyusunan DIPAKementerian.
(3)Sekretaris Jenderal mengoordinasikan penyusunan DIPAsebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kepala biro yang membidangi perencanaan pada Kementerian. Pasa15
(1)Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Menteri wajib menyediakan Akomodasiyang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(2)Penyediaan Akomodasiyang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan di Satuan Pendidikan secara inklusif darr/atau khusus. Pasa14
(1)Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, danIatau rencana strategis Kementerian.
(2)Selain memperhatikan dokumen pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian fasilitasi juga memperhatikan kebutuhan, pemerataan, atau afirmasi.

Pasal 11

(I) Penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:

a.Kementerian;
b.perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi institusi terakreditasi; dan/ atau
c.organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan.

(2)Menteri menetapkan standar penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pendidik yang lulus pelatihan berhak mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.
(4)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persyaratan untuk menjadi Guru pembimbing khusus.
(5)Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

Pasal 10

(1)Penyediaan guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan.
(2)Berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan guru pendidikan khusus dapat dilakukan secara bertahap dan bekerja sarna dengan pihak lain.

Pasal 9

Pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan calon pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.mata kuliah pendidikan inklusif tersendiri; dan/ atau
b.muatan pendidikan inklusif yang terintegrasi dalam mata kuliah tertentu.

(2)Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan calon pendidik;
2. b.penyediaan guru pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/ atau
3. c.penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
(3)Selain penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat menyediakan pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan khusus.

Pasal 14

(1)Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasa113 ayat (2) huruf a merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fungsi gerak, paling sedikit meliputi lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, celebral palsy, dan orang kecil,
(2)Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan signifikan di bawah rata- rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, down syndrome, dan memiliki gangguan dalam penyesuaian diri atau adaptif.
(3)Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf c merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fungsi pikir, emosi-sosial, dan perilaku, meliputi:
1. a.Psiko sosial, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian dan
2. b.Disabilitas perkembangan yang berpengaruh terhadap interaksi sosial antara lain autis dan hiperaktif, dan gangguan pemusatan perhatian.
3. c.Gangguan belajar spesifik berupa disleksia, diskalkulia, dan disgrafia.

Pasal 13

(1)Peserta Didik Penyandang Disabilitas diberikan Akomodasiyang Layakberdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik. BABIII BENTUKAKOMODASIYANGLAYAK Pasa112
(1)Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan:
1. a.standar kompetensi lulusan;
2. b.standar isi;
3. c.standar proses; dan
4. d.standar penilaian.
(2)Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(3)Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.ragam disabilitas Peserta Didik; dan
2. b.perkembangan Peserta Didik.

Pasal 16

(I) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasa113 ayat (2).

(2)Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan dengan memperhatikan:
1. a.Standar Nasional Pendidikan; dan
2. b.Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasa115
(1)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter dan/ atau dokter spesialis.
(3)Dokter danj atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Satuan Pendidikan, Unit Layanan Disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
(4)Ragam Penyandang Disabilitas juga dapat dibuktikan dengan Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(5)Selain ditetapkan oleh tenaga medis dan berdasarkan Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, ragam Penyandang Disabilitas juga dapat dibuktikan dengan mekanisme asesmen yang dilakukan oleh pendidik melalui asesmen fungsional.
(4)Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan setiap orang yang memiliki gangguan salah 1 (satu) fungsi dari panca indera, paling sedikit meliputi:
1. a.disabilitas netra;
2. b.disabilitas rungu; danj atau
3. c.disabilitas wicara.
(5)Disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan gangguan dalam penglihatan yang meliputi buta total dan kemampuan penglihatan rendah (low vision).
(6)Disabilitas rungu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan gangguan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen yang dapat berakibat pada gangguan kemampuan wicara.
(7)Disabilitas wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan gangguan komunikasi untuk mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal.

Pasal 18

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf b berupa:

a.pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter danj atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.fleksibilitasproses pembelajaran;
c.fleksibilitasbentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
d.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan danj atau capaian pembelajaran;
e.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
f.penyesuaian rasio antara jumlah guruj dosen dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
g.capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;

Pasal 17

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasall1 ayat

(2)huruf a berupa:
1. a.ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam ben tuk:
  1. 1.bidang miring;
  2. 2.lift; danjatau
  3. 3.bentuk lainnya.
2. b.pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter danj atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.fleksibilitas proses pembelajaran;
4. d.fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan;
5. e.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan danj atau capaian pembelajaran;
6. f.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
7. g.fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
8. h.asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
  1. 1.ijazah, sertifikat profesi,danjatau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; J. surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; dan/ atau
9. k.bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 19

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)huruf c berupa:

a.pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter danj atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.fleksibilitasproses pembelajaran;
c.fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
d.fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/ atau capaian pembelajaran;
e.fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
f.fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis;
g.fleksibilitaswaktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
h.fleksibilitaswaktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental;
1. 1.mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
j.fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
k.ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
1. 1.pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
m.penyediaan ruang untuk melepas keteganganjruang relaksasi;
n.fleksibilitasdalam proses pembelajaran dan evaluasi;
o.fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi;
h.penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
1. 1.fleksibilitaswaktu penyelesaian tugas dan evaluasi; J. fleksibilitasmasa studi;
k.penyediaan ruang untuk melepas keteganganj'ruang relaksasi;
1. 1.ijazah, sertifikat profesi,danl atau sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.surat keterangan dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan untuk menginformasikan ragam disabilitas dan capaian kemampuan Peserta Didik; danl atau
n.bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.