DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010

Nomor: 10
Tahun: 2010
Ditetapkan: 10 Agustus 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 814

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.592 2 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1591/M.PAN- RB/7/2010 Tanggal 14 Juli 2010 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama.

Pasal 2

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
b.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan daerah;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; dan
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5923

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 10 (sepuluh) unit kerja, sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. i.Inspektorat Jenderal; dan
10. j.Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Agama dibantu oleh 5 (lima) staf ahli dan 2 (dua) pusat.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama;
2. b.Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama;
3. c.Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan;
4. d.Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan
5. e.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan
2. b.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.592 4

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
b.koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian Agama;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Agama;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Agama.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
d.Biro Organisasi dan Tata Laksana;
e.Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
f.Biro Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan data perencanaan, koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan perencanaan di lingkungan Kementerian Agama serta urusan tata usaha dan rumah tangga. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5925

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengembangan sistem dan data perencanaan;
b.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran; dan
d.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 11

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan;
b.Bagian Perencanaan dan Anggaran I;
c.Bagian Perencanaan dan Anggaran II; dan
d.Bagian Perencanaan dan Anggaran III.

Isi peraturan

Teks814PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.592 2 Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1591/M.PAN- RB/7/2010 Tanggal 14 Juli 2010 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama.

Pasal 2

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
b.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan daerah;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; dan
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5923

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 10 (sepuluh) unit kerja, sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. c.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. d.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. e.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. f.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. g.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. h.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. i.Inspektorat Jenderal; dan
10. j.Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Agama dibantu oleh 5 (lima) staf ahli dan 2 (dua) pusat.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama;
2. b.Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama;
3. c.Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan;
4. d.Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan
5. e.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(4)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pusat Kerukunan Umat Beragama; dan
2. b.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.592 4

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
b.koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian Agama;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Agama;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Agama.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
d.Biro Organisasi dan Tata Laksana;
e.Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
f.Biro Umum.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pengembangan sistem dan data perencanaan;
b.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran; dan
d.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 11

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Pengembangan Sistem dan Data Perencanaan;
b.Bagian Perencanaan dan Anggaran I;
c.Bagian Perencanaan dan Anggaran II; dan
d.Bagian Perencanaan dan Anggaran III.

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014