DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Ketentuan Umum b. Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan f. Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agama; pengetahuandanpemahamanmeningkatkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada· kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama serta MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA dana. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaanMenimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN AGAMA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan bagi anggota JDIHN. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN AGAMA. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan lnformasi Hukum (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); Menetapkan nonperaturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya.
7.Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen ukum dan Informasi Hukum.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. at" peraturan perundang-undangan,mengenai
3.Anggota JDIHN adalah biro hukum dan / atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provmsi, pemerintah kabupaten./kota, dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten Zkota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
4.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agama yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian Agama adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pad a putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
6.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan PasaI3

(1)Organisasi JDIH Kementerian Agama terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kementerian Agama; dan
2. b.anggota JDIH Kementerian Agama.
(2)Pusat JDIH Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Sekretariat Jenderal.
(3)Anggota JDIH Kemcnterian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.unit eselon I;
2. b.kantor wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
3. c.perguruan tinggi keagamaan negeri.
(4)Pusat JDIH Kementerian Agama dalam pengelolaannya melibatkan biro yang membidangi data dan informasi Pasa12 JDIH Kementerian Agama mempunyai tujuan untuk:
1. a.menjarnm terciptanya Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang terpadu di Kementerian serta terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
2. b.menjamm ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di segala bidang secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. c.mendukung peningkatan kualitas pembangunan h ukum nasional di segala bidang dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efesien, dan akuntabel; dan
4. d.mengembangkan kerja sama dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan lnformasi Hukum.
  1. 9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. penyelenggaraan JDIHh. Pasa15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pusat JDIH Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:
5. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kementerian Agama;
6. b.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN;
7. c.koordinasi dan konsultasi pcnyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diselenggarakan antarsesama Anggota JDIHN dalam pengembangan JDIH Kementerian Agama;
8. d.pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman resmi Pusat JDIHN;
9. e.pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
10. f.pemenuhan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. g.pelayanan dan penyebarluasan lnformasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum; pemantauan dan evaluasi Kementerian Agama; dan Pasa18
(1)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kementerian dilakukan melalui:
1. a.aplikasi JDIH Kementerian Agama; dan
2. b.arsip manual.
(2)Pengelolaan melalui aplikasi JDIH Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman jdih.kemenag.go.id.
(3)Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang sudah terbit untuk diarsip dan dikelola oleh pusat JDIH Kementerian Agama.

BAB III

TUGAS DANFUNGSI sebagai pendukung teknis pengelolaan aplikasi/laman JDIH Kementerian Agama.

Pasal 7

Pusat JDIH Kementerian Agama dan anggota JDIH Kementerian Agama melaksanakan tugas dan fungsi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa16 Anggota JDIH Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada pusat JDIH Kementerian Agama.

1.penyampaian laporan setiap tahun atas penyelenggaraan JOIH Kementerian Agama kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui Pusat ,JDIHN. Kernen terian.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan dan pengelolaan JDIH Kernenterian Agarna dibebankan pad a Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(2)Hasil pernantauan dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan pusat JDIH Kernenterian Agarna kepada Menteri dan Pusat JDIHN setiap bulan Desernber. BABV PEMANTAUAN,EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 9
(1)Dalam Pengelolaan Dokumcn dan Inforrnasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Jenderal membentuk tim teknis pengelola JDIH Kementerian Agama.
(2)Keanggotaan tim tcknis pengelola JOIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kementerian Agama;
2. b.biro yang membidangi data dan informasi;
3. c.unit eselon I; dan
4. d.instansi terkait lainnya. rnelakukanAgarna

BAB VI

PENDANAAN pemantauan dan evaluasi pengelolaan JOIH Kernenterian Agama paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Kernenterian{I} Pusat JDIH PIt. Salinan sesuai dengan aslinya ",?,- . '€rian Agarna RI '~ ;>.i kurn dan Kerja Sarna Luar Negeri, ~ WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021NOMOR 614 ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021 YAQUT CHOLIL QOUMAS MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021 Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri iru rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

ttd

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…