DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengubah ketentuan pasal 11, 12, 13, 14, 15, 22, 25A Menyisipkan Pasal 25A dan 25B

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemecahan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dan Fakultas Ushuluddin dan Adab serta pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/385/M.KT.01/2024 mengenai Penataan Organisasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Sugriwa Denpasar dan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1245);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1245), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf d, huruf e, dan huruf f, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Universitas terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.Syariah;
c.Ushuluddin dan Adab;
d.Ekonomi dan Bisnis Islam;
e.Dakwah dan Komunikasi Islam; dan
f.Sains dan Teknologi.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Adab, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam serta Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Adab, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
(3)Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kelembagaan.
(4)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(5)Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(6)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam serta Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(7)Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kelembagaan, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(8)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan himpunan sumber daya pendukung pada Fakultas.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat
(2)huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.
(2)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

8.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 25B

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan sesuai dengan aslinya - - - Kementerian Agarna Rl v Kepala Biro Hukum dan Ke~a Sarna Luar Negeri BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 362 ASEP N. MULYANA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2024 MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, YAQAOLIL QOUMAS Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemecahan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dan Fakultas Ushuluddin dan Adab serta pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/385/M.KT.01/2024 mengenai Penataan Organisasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Sugriwa Denpasar dan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1245);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1245), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf d, huruf e, dan huruf f, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Universitas terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
b.Syariah;
c.Ushuluddin dan Adab;
d.Ekonomi dan Bisnis Islam;
e.Dakwah dan Komunikasi Islam; dan
f.Sains dan Teknologi.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Adab, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam serta Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium, Bengkel, atau Studio; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Adab, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
(3)Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kelembagaan.
(4)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(5)Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(6)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam serta Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(7)Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kelembagaan, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(8)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan himpunan sumber daya pendukung pada Fakultas.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat
(2)huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.
(2)Laboratorium, Bengkel, atau Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

8.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.