DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2010

Nomor: 11
Tahun: 2010
Ditetapkan: 25 Agustus 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kriteria Penggunaan Sisa Kuota Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; www.djpp.depkumham.go.id
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;
7.Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1431H; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KRITERIA PENGGUNAAN SISA KUOTA HAJI NASIONAL.

Pasal 1

Sisa kuota haji nasional adalah sisa kuota dari setiap provinsi setelah berakhirnya masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Pasal 2

Sisa kuota haji nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada:

a.Provinsi dengan memperhatikan masa tunggu jemaah haji di setiap provinsi yang pengisiannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
b.Kementerian Agama Tingkat Pusat yang pengisiannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 3

(1)Pengisian sisa kuota haji nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi jemaah haji yang telah terdaftar dan mempunyai nomor porsi dengan mengutamakan jemaah haji sebagai berikut:
1. a.belum pernah menunaikan ibadah haji;
2. b.berusia 60 tahun ke atas;
3. c.penggabungan suami-isteri yang dibuktikan dengan Akta Nikah/Kartu Keluarga;
4. d.penggabungan anak dengan orang tua yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran; atau
5. e.pendamping bagi jemaah haji yang tidak mampu mandiri (udzur) dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Apabila dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuota haji nasional belum terpenuhi, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat melakukan pengisian sisa kuota haji nasional untuk Kementerian Agama Tingkat Pusat dengan pertimbangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Penyelesaian administrasi jemaah haji sisa kuota haji nasional dilaksanakan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
(2)Jemaah haji sisa kuota haji nasional diberangkatkan dari embarkasi sesuai domisili.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2010 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 422 www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; www.djpp.depkumham.go.id
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;
7.Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1431H; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KRITERIA PENGGUNAAN SISA KUOTA HAJI NASIONAL.

Pasal 1

Sisa kuota haji nasional adalah sisa kuota dari setiap provinsi setelah berakhirnya masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Pasal 2

Sisa kuota haji nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada:

a.Provinsi dengan memperhatikan masa tunggu jemaah haji di setiap provinsi yang pengisiannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
b.Kementerian Agama Tingkat Pusat yang pengisiannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 3

(1)Pengisian sisa kuota haji nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi jemaah haji yang telah terdaftar dan mempunyai nomor porsi dengan mengutamakan jemaah haji sebagai berikut:
1. a.belum pernah menunaikan ibadah haji;
2. b.berusia 60 tahun ke atas;
3. c.penggabungan suami-isteri yang dibuktikan dengan Akta Nikah/Kartu Keluarga;
4. d.penggabungan anak dengan orang tua yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran; atau
5. e.pendamping bagi jemaah haji yang tidak mampu mandiri (udzur) dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. www.djpp.depkumham.go.id
(2)Apabila dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuota haji nasional belum terpenuhi, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat melakukan pengisian sisa kuota haji nasional untuk Kementerian Agama Tingkat Pusat dengan pertimbangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Penyelesaian administrasi jemaah haji sisa kuota haji nasional dilaksanakan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
(2)Jemaah haji sisa kuota haji nasional diberangkatkan dari embarkasi sesuai domisili.