DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan pelayanan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun www.peraturan.go.id 2017, No.445 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Ibadah Haji www.peraturan.go.id 2017, No.445 Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
2. b.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur; www.peraturan.go.id 2017, No.445
4. d.fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pariwisata;
6. f.struktur organisasi Perseroan Terbatas;
7. g.fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
8. h.bukti telah memberangkatkan Jemaah Haji selama 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau telah memiliki daftar tunggu Jemaah Haji, paling sedikit 100 (seratus) orang;
9. i.hasil akreditasi PIHK dalam tiga tahun terakhir paling rendah terakreditasi B; dan
10. j.surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa PIHK memiliki kinerja baik berdasarkan hasil pengawasan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
(3)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir.
(4)Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah batas waktu izin PIHK berakhir, permohonan ditolak dan izin PIHK otomatis tidak berlaku lagi.
(5)Dalam hal permohonan ditolak dan izin PIHK otomatis tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHK dapat mengajukan permohonan izin baru setelah 2 (dua) tahun sejak izin PIHK otomatis tidak berlaku.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.445

Pasal 14

(1)Pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun.
(2)Pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon Jemaah Haji.
(2a)Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji khusus setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.
(3)Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan pada Kantor Wilayah.

3.Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 15 diubah, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.beragama Islam;
2. b.berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
3. c.memiliki rekening tabungan atas nama Jemaah Haji;
4. d.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
5. e.memiliki Kartu Keluarga;
6. f.memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
7. g.dihapus;
8. h.bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji.
(2)Dalam hal calon Jemaah Haji belum memiliki KTP, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah. www.peraturan.go.id 2017, No.445

4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Prosedur pendaftaran Jemaah Haji sebagai berikut:
1. a.calon Jemaah Haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah;
2. b.calon Jemaah Haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Rupiah (IDR) pada BPS BPIH yang telah ditetapkan;
3. c.calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening Menteri pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan
4. d.calon Jemaah Haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada petugas Kantor Wilayah untuk mendapatkan Nomor Porsi.
(2)Calon Jemaah Haji yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperoleh Nomor Porsi dari SISKOHAT sesuai dengan urutan pendaftaran.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Jemaah Haji yang tidak melakukan pembayaran setoran awal BPIH Khusus pada BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak mendapatkan nomor registrasi dari PIHK, nomor registrasi dinyatakan batal secara sistem. www.peraturan.go.id 2017, No.445
(2)Jemaah Haji yang tidak menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus ke Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pendaftaran dinyatakan batal secara sistem.
(3)Dalam hal pendaftaran Jemaah Haji batal secara sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setoran awal BPIH Khusus dikembalikan kepada Jemaah Haji.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai batal secara sistem dan pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dan pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

9.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)PIHK memberangkatkan Jemaah Haji yang terdaftar di Kementerian Agama.
(2)PIHK memberangkatkan Jemaah Haji sebanyak jumlah minimal dan maksimal yang ditetapkan.
(3)Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan, PIHK wajib menggabungkan Jemaah Haji ke PIHK lain. www.peraturan.go.id 2017, No.445
(4)Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji lebih dari jumlah maksimal yang ditetapkan, PIHK wajib melimpahkan kelebihan Jemaah Haji ke PIHK lain.
(5)Penggabungan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) wajib diberitahukan oleh PIHK kepada Jemaah Haji dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(6)Penggabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah masa pelunasan BPIH Khusus berakhir.
(7)Pelimpahan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum masa pelunasan BPIH Khusus berakhir.

10.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Jemaah Haji yang tidak melunasi BPIH Khusus dan/atau membatalkan atau menunda keberangkatan, porsi Jemaah Haji menjadi sisa kuota haji khusus.
(2)Pengisian sisa kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sebagai berikut:
1. a.Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
2. b.sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
3. c.Jemaah Haji berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun dan telah mengajukan pemohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK;
4. d.penggabungan mahram suami/istri dan anak kandung/menantu/orang tua terpisah dan sudah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK; www.peraturan.go.id 2017, No.445
5. e.Jemaah Haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi BPIH Khusus pada tahun berjalan; dan
6. f.Jemaah Haji nomor porsi berikutnya.
(2)Dalam hal Jemaah Haji memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyertakan pendamping.

11.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah minimal dan maksimal Jemaah Haji yang diberangkatkan PIHK serta pengisian kuota haji khusus ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

12.Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikembalikan oleh Kementerian Agama kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat pada tahun berjalan.
(2)Pengembalian BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelunasan.
(3)Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikurangi biaya- biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(4)Pengembalian BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) www.peraturan.go.id 2017, No.445 dilakukan setelah PIHK menyampaikan dokumen yang berisi:
1. a.daftar Jemaah Haji yang akan berangkat tahun berjalan;
2. b.bukti asli lembar setoran BPIH Khusus awal dan lunas;
3. c.bukti transfer setoran BPIH Khusus awal dan lunas asli dari BPS BPIH ke rekening Menteri Agama; dan
4. d.surat pernyataan tanggung jawab PIHK tentang penggunaan BPIH Khusus yang diketahui oleh pihak Asosiasi PIHK.
  1. 13.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan pelayanan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun www.peraturan.go.id 2017, No.445 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Ibadah Haji www.peraturan.go.id 2017, No.445 Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
2. b.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur; www.peraturan.go.id 2017, No.445
4. d.fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pariwisata;
6. f.struktur organisasi Perseroan Terbatas;
7. g.fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
8. h.bukti telah memberangkatkan Jemaah Haji selama 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau telah memiliki daftar tunggu Jemaah Haji, paling sedikit 100 (seratus) orang;
9. i.hasil akreditasi PIHK dalam tiga tahun terakhir paling rendah terakreditasi B; dan
10. j.surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa PIHK memiliki kinerja baik berdasarkan hasil pengawasan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
(3)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir.
(4)Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah batas waktu izin PIHK berakhir, permohonan ditolak dan izin PIHK otomatis tidak berlaku lagi.
(5)Dalam hal permohonan ditolak dan izin PIHK otomatis tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHK dapat mengajukan permohonan izin baru setelah 2 (dua) tahun sejak izin PIHK otomatis tidak berlaku.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.445

Pasal 14

(1)Pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun.
(2)Pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon Jemaah Haji.
(2a)Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji khusus setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir.
(3)Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan pada Kantor Wilayah.

3.Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c Pasal 15 diubah, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.beragama Islam;
2. b.berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
3. c.memiliki rekening tabungan atas nama Jemaah Haji;
4. d.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
5. e.memiliki Kartu Keluarga;
6. f.memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
7. g.dihapus;
8. h.bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji.
(2)Dalam hal calon Jemaah Haji belum memiliki KTP, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah. www.peraturan.go.id 2017, No.445

4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Prosedur pendaftaran Jemaah Haji sebagai berikut:
1. a.calon Jemaah Haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah;
2. b.calon Jemaah Haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Rupiah (IDR) pada BPS BPIH yang telah ditetapkan;
3. c.calon Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening Menteri pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan
4. d.calon Jemaah Haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada petugas Kantor Wilayah untuk mendapatkan Nomor Porsi.
(2)Calon Jemaah Haji yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperoleh Nomor Porsi dari SISKOHAT sesuai dengan urutan pendaftaran.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Jemaah Haji yang tidak melakukan pembayaran setoran awal BPIH Khusus pada BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak mendapatkan nomor registrasi dari PIHK, nomor registrasi dinyatakan batal secara sistem. www.peraturan.go.id 2017, No.445
(2)Jemaah Haji yang tidak menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus ke Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pendaftaran dinyatakan batal secara sistem.
(3)Dalam hal pendaftaran Jemaah Haji batal secara sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setoran awal BPIH Khusus dikembalikan kepada Jemaah Haji.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai batal secara sistem dan pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

9.Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)PIHK memberangkatkan Jemaah Haji yang terdaftar di Kementerian Agama.
(2)PIHK memberangkatkan Jemaah Haji sebanyak jumlah minimal dan maksimal yang ditetapkan.
(3)Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan, PIHK wajib menggabungkan Jemaah Haji ke PIHK lain. www.peraturan.go.id 2017, No.445
(4)Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji lebih dari jumlah maksimal yang ditetapkan, PIHK wajib melimpahkan kelebihan Jemaah Haji ke PIHK lain.
(5)Penggabungan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) wajib diberitahukan oleh PIHK kepada Jemaah Haji dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(6)Penggabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah masa pelunasan BPIH Khusus berakhir.
(7)Pelimpahan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum masa pelunasan BPIH Khusus berakhir.

10.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Jemaah Haji yang tidak melunasi BPIH Khusus dan/atau membatalkan atau menunda keberangkatan, porsi Jemaah Haji menjadi sisa kuota haji khusus.
(2)Pengisian sisa kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sebagai berikut:
1. a.Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
2. b.sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
3. c.Jemaah Haji berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun dan telah mengajukan pemohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK;
4. d.penggabungan mahram suami/istri dan anak kandung/menantu/orang tua terpisah dan sudah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK; www.peraturan.go.id 2017, No.445
5. e.Jemaah Haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi BPIH Khusus pada tahun berjalan; dan
6. f.Jemaah Haji nomor porsi berikutnya.
(2)Dalam hal Jemaah Haji memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyertakan pendamping.

11.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah minimal dan maksimal Jemaah Haji yang diberangkatkan PIHK serta pengisian kuota haji khusus ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

12.Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikembalikan oleh Kementerian Agama kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat pada tahun berjalan.
(2)Pengembalian BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelunasan.
(3)Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikurangi biaya- biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(4)Pengembalian BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) www.peraturan.go.id 2017, No.445 dilakukan setelah PIHK menyampaikan dokumen yang berisi:
1. a.daftar Jemaah Haji yang akan berangkat tahun berjalan;
2. b.bukti asli lembar setoran BPIH Khusus awal dan lunas;
3. c.bukti transfer setoran BPIH Khusus awal dan lunas asli dari BPS BPIH ke rekening Menteri Agama; dan
4. d.surat pernyataan tanggung jawab PIHK tentang penggunaan BPIH Khusus yang diketahui oleh pihak Asosiasi PIHK.
  1. 13.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: