DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. pemberian tunjangan kinerja c. perhitungan tunjangan kinerja d. pembayaran tunjangan kinerja e. pelaporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); www.peraturan.go.id 2019, No. 580
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 851);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA. www.peraturan.go.id 2019, No. 580

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Agama.
5.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
6.Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
7.Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. www.peraturan.go.id 2019, No. 580
9.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja setiap Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang badan layanan umum. www.peraturan.go.id 2019, No. 580

BAB III

PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan:
1. a.kehadiran kerja; dan
2. b.capaian kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan.
(2)Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung capaian kinerja organisasi.

Pasal 5

(1)Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
1. a.hari kerja tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir; dan
2. b.waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan.
(2)Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan peraturan hari dan jam kerja pada Kementerian Agama.
(3)Daftar hadir secara nonelektronik dapat dilakukan jika:
1. a.perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
2. b.Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
3. c.terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak www.peraturan.go.id 2019, No. 580 dimungkinkan untuk dilakukan; atau
4. d.tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 6

(1)Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kinerja bulanan.
(2)Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh atasan langsung.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Capaian Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

(1)Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:
1. a.tanpa alasan yang sah:
  1. 1.tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari; www.peraturan.go.id 2019, No. 580
  2. 2.terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  3. 3.pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  4. 4.Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung, sebesar 2% (dua per seratus);
  5. 5.tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan
  6. 6.tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
2. b.dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
  1. 1.bagi Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
  2. 2.jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
(2)Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus). www.peraturan.go.id 2019, No. 580
(3)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(4)Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin atau pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung paling banyak 1 (satu) kali kejadian dalam 1 (satu) bulan.
(5)Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a harus disampaikan kepada pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.

Pasal 9

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a terdiri atas:

a.cuti sakit;
b.cuti tahunan;
c.cuti bersalin;
d.cuti alasan penting; dan
e.cuti besar.

Pasal 10

(1)Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
1. a.sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dipotong sebesar 0% (nol per seratus) per hari;
2. b.sakit selama 15 (lima belas) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dipotong sebesar sebesar 1,5% (satu www.peraturan.go.id 2019, No. 580 koma lima per seratus) per hari; dan
3. c.sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dipotong sebesar 3% (tiga per seratus) per hari.
(2)Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus).

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…