DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Indikator Penetapan Beban Kerja; Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu; Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu; Ketentuan Lain-lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU Mengingat Menimbang Pasal I Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam. W

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

(1)Perhitungan beban kerja yang ditentukan dari indikator jumlah peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan tipologi KUAKecamatan.
(2)Tipologi KUAKecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Kementerian Agama. JenderalSekretarisdengandikoordinasikan Pasa13
(1)Oirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BABIII TATACARAPERHITUNGANKEBUTUHAN JABATANFUNGSIONALPENGHULU pertahun diberi nilai 2 (dua); dan Pasal 5
(1)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan tipologi A sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus:
1. a.lebih dari 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 9 (sembilan);
2. b.1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) sampai dengan 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 8 (delapan); dan
3. c.1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) sampai dengan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 7 (tujuh).
(2)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan tipologi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus:
1. a.1.201 (seribu dua ratus satu) sampai dengan 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 6 (enam);
2. b.961 (sembilan ratus enam puluh satu) sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) peristiwa nikah pertahun mempunyai diberi nilai 5 (lima); dan
3. c.721 (tujuh ratus dua puluh satu) sampai dengan 960 (sembilan ratus enam puluh) peristiwa nikah pertahun mempunyai diberi nilai 4 (empat).
(5)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan tipologi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus:
1. a.481 (empat ratus delapan puluh satu) sampai dengan 720 (tujuh ratus dua puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 3 (tiga);
2. b.241 (dua ratus empat puluh satu) sampai dengan 480 (empat ratus delapan puluh) peristiwa nikah Pasa18 Komposisi kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan jenjang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 7

Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu dihitung berdasarkan nilai indikator jumlah peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditambah dengan nilai kumulasi indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalarn, terluar, dan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BABIV PENETA PAN KEBUTUHAN JABATANFUNGSIONAL PENGHULU Pasa16 Perhitungan beban kerja yang ditentukan dari indikator jumlah penduduk yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dikumulasi dengan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberi nilai 1.

c.kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 1 (satu).

(6)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan tipologi D1 dan tipologi D2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e dihitung dengan rumus kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) peristiwa nikah pertahun diberi nilai 1 (satu). Pasall0 Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
(1)Pada setiap provinsi diangkat Penghulu jenjang ahli utama paling banyak 5 (lima)orang.
(2)Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah kebutuhan jumlah Penghulu secara keseluruhan pada provinsi tersebut.
(3)Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada KUA Kecamatan di ibu kota provinsi. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN /\t.~lG'1 _I~ ~~~/~ r Drs.M. Mudhofir,· M.Si ~ :;I~. ~:62081019890310011 'l Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI Kepala Biro Hukum dan Kerja Sarna Luar Negeri, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOM OR 311 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2020 penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. denganiniMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…