DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2010

Nomor: 12
Tahun: 2010
Ditetapkan: 14 September 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Masa Kerja dan Tata Kerja Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. www.djpp.depkumham.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEANGGOTAAN, MASA KERJA DAN TATA KERJA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA.

BAB I

TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 1

Panitia seleksi calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 2

(1)Panitia seleksi terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan unsur lain yang dipandang perlu.
(2)Jumlah anggota panitia seleksi sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 3

Panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MASA KERJA PANITIA SELEKSI

Pasal 4

(1)Panitia Seleksi terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri Agama.
(3)Masa kerja Panitia Seleksi selama 3 (tiga) bulan.

BAB III

TATA KERJA PANITIA SELEKSI

Pasal 5

Panitia seleksi menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, tata cara seleksi, dan tata cara penetapan calon.

Pasal 6

(1)Panitia Seleksi memberitahukan kepada kementerian/lembaga pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam dan tokoh masyarakat Islam untuk mengusulkan calon anggota KPHI.
(2)Panitia seleksi dapat menerima pengusulan dari tokoh masyarakat Islam secara perorangan. www.djpp.depkumham.go.id
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biodata dan kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 7

Panitia Seleksi tidak dapat diusulkan dan/atau mengusulkan dirinya sebagai calon anggota KPHI.

Pasal 8

Seleksi calon anggota KPHI terdiri dari:

a.Seleksi administrasi;
b.Seleksi kompetensi; dan
c.Wawancara.

Pasal 9

(1)Panitia seleksi melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan berkas usulan calon anggota KPHI.
(2)Calon anggota KPHI yang memenuhi syarat administratif berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Pasal 10

Panitia seleksi menetapkan materi dan bentuk seleksi kompetensi dan wawancara.

Pasal 11

(1)Panitia seleksi menetapkan calon anggota KPHI berdasarkan hasil seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara.
(2)Panitia seleksi menetapkan calon anggota KPHI sebanyak 6 (enam) orang calon dari unsur Pemerintah, 12 (dua belas) orang calon dari unsur Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
(3)Penetapan calon anggota KPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan panitia seleksi yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. www.djpp.depkumham.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, SUSUNAN KEANGGOTAAN, MASA KERJA DAN TATA KERJA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA.

BAB I

TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 1

Panitia seleksi calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 2

(1)Panitia seleksi terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan unsur lain yang dipandang perlu.
(2)Jumlah anggota panitia seleksi sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 3

Panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MASA KERJA PANITIA SELEKSI

Pasal 4

(1)Panitia Seleksi terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri Agama.
(3)Masa kerja Panitia Seleksi selama 3 (tiga) bulan.

BAB III

TATA KERJA PANITIA SELEKSI

Pasal 5

Panitia seleksi menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, tata cara seleksi, dan tata cara penetapan calon.

Pasal 6

(1)Panitia Seleksi memberitahukan kepada kementerian/lembaga pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam dan tokoh masyarakat Islam untuk mengusulkan calon anggota KPHI.
(2)Panitia seleksi dapat menerima pengusulan dari tokoh masyarakat Islam secara perorangan. www.djpp.depkumham.go.id
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biodata dan kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 7

Panitia Seleksi tidak dapat diusulkan dan/atau mengusulkan dirinya sebagai calon anggota KPHI.

Pasal 8

Seleksi calon anggota KPHI terdiri dari:

a.Seleksi administrasi;
b.Seleksi kompetensi; dan
c.Wawancara.

Pasal 9

(1)Panitia seleksi melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan berkas usulan calon anggota KPHI.
(2)Calon anggota KPHI yang memenuhi syarat administratif berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Pasal 10

Panitia seleksi menetapkan materi dan bentuk seleksi kompetensi dan wawancara.

Pasal 11

(1)Panitia seleksi menetapkan calon anggota KPHI berdasarkan hasil seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara.
(2)Panitia seleksi menetapkan calon anggota KPHI sebanyak 6 (enam) orang calon dari unsur Pemerintah, 12 (dua belas) orang calon dari unsur Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam, dan tokoh masyarakat Islam.
(3)Penetapan calon anggota KPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan panitia seleksi yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.