DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2012

Nomor: 12
Tahun: 2012
Ditetapkan: 9 Agustus 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama Pusat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.803 2
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN AGAMA PUSAT.

Pasal 1

Membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama Pusat, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut ULP Kemenag Pusat. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8033

Pasal 2

(1)ULP Kemenag Pusat merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk secara khusus menangani pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama Pusat.
(2)ULP Kemenag Pusat mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian Agama Pusat; dan
2. b.menyerahkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA atau PPK di lingkungan Kementerian Agama Pusat.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ULP Kemenag Pusat mengacu pada standar prosedur operasional pengadaan barang/jasa.
(2)Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, ULP Kemenag Pusat dapat menggunakan tenaga ahli, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Pasal 4

ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretariat; dan
c.Kelompok Kerja.

Pasal 5

(1)Kepala ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Biro Umum Kementerian Agama Pusat dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Kepala ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksana dan kegiatan ULP Kemenag Pusat;
2. b.menyampaikan hasil evaluasi dan usulan calon pemenang kepada KPA atau PPK; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala, setiap bulan, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Sekretaris Jenderal. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.803 4

Pasal 6

(1)Sekretariat ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara ex officio oleh Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Kementerian Agama Pusat.
(2)Sekretaris ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pelaksana administrasi, pelaksana perencanaan dan pelaksana hukum dan sanggah yang masing-masing terdiri dari 3 orang.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja dan anggaran ULP Kemenag Pusat;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
3. c.menyampaikan hasil evaluasi dan usulan calon pemenang Pengadaan kepada Kepala ULP Kemenag Pusat;
4. d.memfasilitasi penyusunan dokumen kontrak/Surat Perintah Kerja; dan
5. e.menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

(1)Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa;
2. b.mengadministrasikan pengadaan barang/jasa; dan
3. c.menyusun jadwal tugas Kelompok Kerja Pengadaan.
(2)Pelaksana Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.melakukan survei harga pasar dari barang/jasa terkait;
2. b.mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. c.mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
4. d.menyusun standar teknis pengadaan barang/jasa.
(3)Pelaksana Hukum dan Sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8035
1. a.meneliti kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa;
2. b.memeriksa keabsahan dan falidasi dokumen pengadaan barang /jasa;
3. c.menyiapkan dokumen kontrak/perjanjian; dan
4. d.menerima, mempelajari, dan menyiapkan jawaban atas pengaduan dan/atau sanggahan banding.

Pasal 8

(1)Kelompok Kerja ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
1. a.Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
2. b.Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi; dan
3. c.Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.
(2)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator dan beranggota dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
(3)Kelompok Kerja ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/jasa;
2. b.menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. c.menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
4. d.menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
5. e.melakukan koreksi aritmatik;
6. f.melakukan negosiasi teknis dan harga;
7. g.melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
8. h.mengusulkan calon pemenang penyedia barang/jasa; dan
9. i.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Ketua ULP Kemenag.

Pasal 9

(1)ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Bagan ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.803 6

Pasal 10

Dalam hal pengadaan barang/jasa bernilai di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Pusat dapat mengangkat pejabat pengadaan barang/jasa.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.803 2
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN AGAMA PUSAT.

Pasal 1

Membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama Pusat, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut ULP Kemenag Pusat. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8033

Pasal 2

(1)ULP Kemenag Pusat merupakan sebuah kepanitiaan yang dibentuk secara khusus menangani pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama Pusat.
(2)ULP Kemenag Pusat mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian Agama Pusat; dan
2. b.menyerahkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA atau PPK di lingkungan Kementerian Agama Pusat.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ULP Kemenag Pusat mengacu pada standar prosedur operasional pengadaan barang/jasa.
(2)Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, ULP Kemenag Pusat dapat menggunakan tenaga ahli, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Pasal 4

ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.Kepala;
b.Sekretariat; dan
c.Kelompok Kerja.

Pasal 5

(1)Kepala ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Biro Umum Kementerian Agama Pusat dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Kepala ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:
1. a.memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksana dan kegiatan ULP Kemenag Pusat;
2. b.menyampaikan hasil evaluasi dan usulan calon pemenang kepada KPA atau PPK; dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala, setiap bulan, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Sekretaris Jenderal. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.803 4

Pasal 6

(1)Sekretariat ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara ex officio oleh Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Kementerian Agama Pusat.
(2)Sekretaris ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pelaksana administrasi, pelaksana perencanaan dan pelaksana hukum dan sanggah yang masing-masing terdiri dari 3 orang.
(3)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja dan anggaran ULP Kemenag Pusat;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
3. c.menyampaikan hasil evaluasi dan usulan calon pemenang Pengadaan kepada Kepala ULP Kemenag Pusat;
4. d.memfasilitasi penyusunan dokumen kontrak/Surat Perintah Kerja; dan
5. e.menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

(1)Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa;
2. b.mengadministrasikan pengadaan barang/jasa; dan
3. c.menyusun jadwal tugas Kelompok Kerja Pengadaan.
(2)Pelaksana Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.melakukan survei harga pasar dari barang/jasa terkait;
2. b.mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. c.mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
4. d.menyusun standar teknis pengadaan barang/jasa.
(3)Pelaksana Hukum dan Sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8035
1. a.meneliti kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa;
2. b.memeriksa keabsahan dan falidasi dokumen pengadaan barang /jasa;
3. c.menyiapkan dokumen kontrak/perjanjian; dan
4. d.menerima, mempelajari, dan menyiapkan jawaban atas pengaduan dan/atau sanggahan banding.

Pasal 8

(1)Kelompok Kerja ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
1. a.Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
2. b.Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi; dan
3. c.Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.
(2)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator dan beranggota dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
(3)Kelompok Kerja ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/jasa;
2. b.menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. c.menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
4. d.menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
5. e.melakukan koreksi aritmatik;
6. f.melakukan negosiasi teknis dan harga;
7. g.melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
8. h.mengusulkan calon pemenang penyedia barang/jasa; dan
9. i.membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Ketua ULP Kemenag.

Pasal 9

(1)ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Bagan ULP Kemenag Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.803 6

Pasal 10

Dalam hal pengadaan barang/jasa bernilai di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Pusat dapat mengangkat pejabat pengadaan barang/jasa.