DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsonal Umum pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama; www.peraturan.go.id 2018, No.537 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara www.peraturan.go.id 2018, No.537 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4.Kualifikasi Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu. www.peraturan.go.id 2018, No.537
5.Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
6.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
7.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
8.Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pasal 2

(1)Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(2)Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja pada Kementerian Agama untuk:

a.penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b.penentuan pangkat dan jabatan;
c.pengembangan karier;
d.pengembangan kompetensi;
e.penilaian kinerja;
f.penggajian dan tunjangan; dan
g.pemberhentian. www.peraturan.go.id 2018, No.537

Pasal 4

(1)Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Kualifikasi Pendidikan dan Tugas Jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Nilai dan kelas jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1)Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pengubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(2)Usul pengubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nomenklatur jabatan;
2. b.Tugas Jabatan;
3. c.Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi; dan
4. d.kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
(4)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(5)Pengubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.537

Pasal 6

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan formasi Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Menteri mendelegasikan wewenang pengangkatan PNS dari jabatan fungsional umum menjadi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan bagi jabatan fungsional umum pada Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal;
2. b.kepala biro kepegawaian, bagi jabatan fungsional umum pada sekretariat jenderal;
3. c.kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, bagi jabatan fungsional umum pada kantor wilayah kementerian agama daerah provinsi, kantor kementerian agama kabupaten/kota, madrasah negeri, dan kantor urusan agama kecamatan;
4. d.kepala biro pada universitas dan institut dan/atau kepala bagian pada sekolah tinggi yang menangani urusan kepegawaian dan tata laksana, bagi jabatan fungsional umum pada perguruan tinggi keagamaan negeri;
5. e.sekretaris Badan bagi jabatan fungsional umum pada balai penelitian dan pengembangan serta balai pendidikan dan pelatihan keagamaan;
6. f.sekretaris Direktorat Jenderal bagi jabatan fungsional umum pada kantor asrama haji, dan kantor urusan haji Indonesia di Jeddah; dan
7. g.sekretaris Direktorat Jenderal bagi jabatan fungsional umum pada madrasah aliyah negeri insan cendekia. www.peraturan.go.id 2018, No.537

Pasal 7

PNS yang diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap satuan kerja di Kementerian Agama menetapkan nama Jabatan Pelaksana pada masing-masing unit kerja di bawahnya berdasarkan peta jabatan.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap satuan kerja di Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menetapkan dokumen informasi faktor jabatan yang disusun oleh masing-masing pimpinan satuan kerja di bawahnya.
(3)Dokumen informasi faktor jabatan bagi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk ditetapkan nilai dan kelas jabatannya melalui proses evaluasi jabatan.

Pasal 9

PNS yang telah melaksanakan uraian kegiatan Jabatan Pelaksana dan belum menduduki Jabatan Pelaksana, diangkat dalam Jabatan Pelaksana melalui pengangkatan penyesuaian dalam Jabatan Pelaksana.

Pasal 10

Sebelum ditetapkan nilai dan kelas jabatan bagi Jabatan Pelaksana, pemangku Jabatan Pelaksana menerima pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan nilai dan kelas jabatan pada jabatan fungsional umum yang semula dijabatnya. www.peraturan.go.id 2018, No.537

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsonal Umum pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara www.peraturan.go.id 2018, No.537 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4.Kualifikasi Pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu. www.peraturan.go.id 2018, No.537
5.Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
6.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
7.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
8.Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pasal 2

(1)Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(2)Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja pada Kementerian Agama untuk:

a.penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b.penentuan pangkat dan jabatan;
c.pengembangan karier;
d.pengembangan kompetensi;
e.penilaian kinerja;
f.penggajian dan tunjangan; dan
g.pemberhentian. www.peraturan.go.id 2018, No.537

Pasal 4

(1)Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Kualifikasi Pendidikan dan Tugas Jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Nilai dan kelas jabatan untuk setiap Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1)Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pengubahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(2)Usul pengubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nomenklatur jabatan;
2. b.Tugas Jabatan;
3. c.Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi; dan
4. d.kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
(4)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(5)Pengubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. www.peraturan.go.id 2018, No.537

Pasal 6

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan formasi Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Menteri mendelegasikan wewenang pengangkatan PNS dari jabatan fungsional umum menjadi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan bagi jabatan fungsional umum pada Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal;
2. b.kepala biro kepegawaian, bagi jabatan fungsional umum pada sekretariat jenderal;
3. c.kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, bagi jabatan fungsional umum pada kantor wilayah kementerian agama daerah provinsi, kantor kementerian agama kabupaten/kota, madrasah negeri, dan kantor urusan agama kecamatan;
4. d.kepala biro pada universitas dan institut dan/atau kepala bagian pada sekolah tinggi yang menangani urusan kepegawaian dan tata laksana, bagi jabatan fungsional umum pada perguruan tinggi keagamaan negeri;
5. e.sekretaris Badan bagi jabatan fungsional umum pada balai penelitian dan pengembangan serta balai pendidikan dan pelatihan keagamaan;
6. f.sekretaris Direktorat Jenderal bagi jabatan fungsional umum pada kantor asrama haji, dan kantor urusan haji Indonesia di Jeddah; dan
7. g.sekretaris Direktorat Jenderal bagi jabatan fungsional umum pada madrasah aliyah negeri insan cendekia. www.peraturan.go.id 2018, No.537

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap satuan kerja di Kementerian Agama menetapkan nama Jabatan Pelaksana pada masing-masing unit kerja di bawahnya berdasarkan peta jabatan.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap satuan kerja di Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menetapkan dokumen informasi faktor jabatan yang disusun oleh masing-masing pimpinan satuan kerja di bawahnya.
(3)Dokumen informasi faktor jabatan bagi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk ditetapkan nilai dan kelas jabatannya melalui proses evaluasi jabatan.

Pasal 9

PNS yang telah melaksanakan uraian kegiatan Jabatan Pelaksana dan belum menduduki Jabatan Pelaksana, diangkat dalam Jabatan Pelaksana melalui pengangkatan penyesuaian dalam Jabatan Pelaksana.