DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

a. Ketentuan Umum b. Organisasi Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal c. Pelaksanaan Tugas Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal d. Pembinaan dan Pengawasan e. Sasaran Akreditasi f. Banding g. Pembiayaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG TIM AKREDITASILEMBAGAPEMERIKSAHALAL Mengingat Menimbang Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap kehalalan produk.
3.Akreditasi LPH adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk penilaian kesesuaian, kornpetensi, dan kelayakan LPH.
4.Tim Akreditasi LPH adalah sejumlah orang yang berada dalam kelembagaan untuk melakukan Akreditasi LPHdan bertanggungjawab kepada BPJPH. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERIAGAMATENTANGTIMAKREDITASI LEMBAGAPEMERIKSAHALAL. Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasa12

(1)Akreditasi LPHdilakukan oleh BPJPH.
(2)Dalam melaksanakan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH membentuk Tim Akreditasi LPH.
(3)Tim Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memilikimasa kerja selama 4 (empat)tahun.
(4)Tim Akreditasi LPHsebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bertugas;
1. a.merumuskan kebijakan operasional;
2. b.melakukan sosialisasi kebijakan;
3. c.melaksanakan Akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan
4. d.memberikan masukan dan telaah terkait penyelenggaraan Akreditasi LPHkepada BPJPH.
(5)Tim Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas unsur:
1. a.akademisi;
2. b.praktisi;
3. c.ulama; dan
4. d.aparatur sipil negara, yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk.
  1. 5.Tim Banding adalah sejumlah orang yang melakukan pemeriksaan banding atas hasil penetapan Akreditasi LPHdan bertanggungjawab kepada BPJPH.
  2. 6.Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk,
  3. 7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  4. 8.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
  5. 9.Kepala Badan adalah KepalaBPJPH. Pasa17 Dewan Pengarah mempunyai tugas:

Pasal 6

Tim Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 5

(1)Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berjumlah 5 (lima)orang.
(2)Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota; dan
2. b.anggota.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara ex officio oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi standardisasi pada BPJPH.

Pasal 4

(1)Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan)orang.
(2)Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.

Pasal 3

Tim Akreditasi LPH terdiri atas:

a.Dewan Pengarah; dan
b.Dewan Pelaksana. asesmen;
d.melakukan verifikasi persyaratan pendirian LPH dan dokumen pendukung;
e.memberikan hasil penilaian dan kualifikasi LPH berupa rekomendasi kepada Kepala Badan;
f.melakukan penjaminan mutu Akreditasi LPH;dan
g.melaporkan pelaksanaan tugas dan target perjanjian kinerja kepada Kepala Badan setiap tahun. Pasa18 Dewan Pelaksana mempunyai tugas:
a.menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Tim Akreditasi LPH;
b.merekrut asesor dan penilai hasil asesmen;
c.membentuk tim asesmen dan tim penilai hasil keberatan atas nilai dan kualifikasi Akreditasi LPH kepada Kepala Badan;
g.merumuskan kerja sarna kelembagaan dalam pengembangan penyelenggaraan Akreditasi LPH;dan
h.melaporkan pelaksanaan tugas dan target perjanjian kinerja kepada Kepala Badan setiap tahun. permohonanevaluasihasilf. merekomendasikan mendukung pengembangan JPH;
c.menyusun instrumen Akreditasi LPH;
d.mernantau, rnengevaluasi, dan menelaah terkait penyelenggaraan Akreditasi LPH;
e.merumuskan kebijakan Akreditasi LPH yang
a.merumuskan kebijakan pelaksanaan Akreditasi LPH;
b.mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan Tim Akreditasi LPH kepada Kepala Badan; kesekretariatan. denganberhubunganyanglaine. tugas penyelenggaraanAkreditasi LPH;
b.menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Tim AkreditasiLPH;
c.menyusun jadwal dan tugas tim asesmen dan tim penilai hasil asesmen;
d.memfasilitasi sosialisasi kebijakan Akreditasi LPH yang dilakukan TimAkreditasi LPH;dan administratif

BAB II

ORGANISASITIM AKREDITASI LEMBAGAPEMERIKSAHALAL Pasal 9 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal B, Dewan Pelaksana dapat sewaktu-waktu menugaskan asesor dan/ atau penilai hasil asesmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kebutuhan.

Pasal 12

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Akreditasi LPHditetapkan sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ex officio oleh unit kerja yang membidangistandardisasi pada BPJPH.
(3)Sekretariat mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan tugas

Pasal 11

Tim penilai hasil asesmen mempunyai tugas:

a.menilai laporan hasil asesmen; dan
b.memberikan pertimbangan hasil penilaian, kualifikasi, dan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pelaksana untuk diteruskan kepada KepalaBadan. Pasall0 Tim asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas:
a.melakukan verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung yang diajukan oleh LPH;
b.melakukan asesmen terhadap permohonan akreditasi LPH;dan
c.menyusun dan menyampaikan laporan hasil asesmen kepada tim penilai hasil asesmen.

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan, Tim Akreditasi LPH:
1. a.menyusun perencanaan sosialisasi;
2. b.menyusun bahan sosialisasi;
3. c.melaksanakan sosialisasi; dan
4. d.mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi.
(2)Rumusan kebijakan operasional akreditasi disampaikan oleh Tim Akreditasi LPH kepada Kepala Badan.
1. d.pemerintah, organisasi lembaga keagamaan tinggi dalam ben tuk kemasyarakatan Islam, Islam, dan perguruan Pasa113
(1)Kebijakan Operasional Akreditasi LPH dirumuskan untuk:
1. a.meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi;
2. b.meningkatkan kelayakan dan kualifikasi LPH sesuai dengan standar nasional dan/ atau internasional yang diakui;
3. c.meningkatkan profesionalitas dan kualifikasi Auditor Halal sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan meningkatkan partisipasi

BAB III

PELAKSANAANTUGASTIM AKREDITASI LEMBAGAPEMERIKSAHALAL

Pasal 15

(1)Dalarn melaksanakan Akreditasi LPH, Tim Akreditasi LPH menerbitkan rekomendasi untuk:
1. a.penetapan pendirian LPH;
2. b.perpanjangan Akreditasi LPH;
3. c.penambahan lingkup kegiatan LPH; dan
4. d.peningkatan kelayakan dan kualifikasi LPH.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada Kepala Badan.
(2)Pelaksanaan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.konsultasi; dan/ atau
3. c.pendampingan.
(3)Pelaksanaan sosialisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
1. a.sebelum dan saat pelaksanaan akreditasi; darr/atau
2. b.dalam bentuk kegiatan tersendiri.
(4)Dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan Tim Akreditasi LPH dapat bekerja sarna dengan:
1. a.kementeriarr/Iembaga;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.organisasi kernasyarakatan Islam; darr/atau
4. d.lernbaga swadaya rnasyarakat yang bergerak di bidang Halal.
(5)Kerja sarna sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sarna.

Pasal 19

(1)Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)Pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Akreditasi LPH dan mendukung upaya pengembangan JPH.

Pasal 18

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2)huruf a dilakukan paling sedikit terhadap:
1. a.pelaksanaan kebijakan operasional Tim Akreditasi;
2. b.pelaksanaan sosialisasi kebijakan;
3. c.pelaksanaan akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH;dan
4. d.pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Tim Akreditasi LPH.

Pasal 17

(1)BPJPH melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja TimAkreditasi LPH.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemantauan; dan
2. b.pelaporan dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…