DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Balai Penelitian dan Pengembangaan Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); www.peraturan.go.id 2022, No.847
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Penelitian dan Pengembangan Agama yang selanjutnya disebut Balai Litbang Agama adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Pembinaan terhadap Balai Litbang Agama dilaksanakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.
(3)Layanan teknis terhadap Balai Litbang Agama dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(4)Layanan administrasi terhadap Balai Litbang Agama dilakukan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.
(5)Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Litbang Agama menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi;
c.pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan hasil penelitian dan pengembangan;
d.pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja pada kementerian www.peraturan.go.id 2022, No.847 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Litbang Agama; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Litbang Agama.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Balai Litbang Agama terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan perpustakaan, informasi penelitian dan pengembangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Balai Litbang Agama dapat menyusun dan mengusulkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Balai Litbang Agama.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2022, No.847

BAB IV

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)Balai Litbang Agama terdiri atas:
1. a.Balai Litbang Agama Jakarta;
2. b.Balai Litbang Agama Semarang; dan
3. c.Balai Litbang Agama Makassar.
(2)Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 9

(1)Kepala Balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Balai Litbang Agama dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dengan satuan organisasi/satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau kementerian/lembaga.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Balai Penelitian dan Pengembangaan Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); www.peraturan.go.id 2022, No.847
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Penelitian dan Pengembangan Agama yang selanjutnya disebut Balai Litbang Agama adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.
(2)Pembinaan terhadap Balai Litbang Agama dilaksanakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.
(3)Layanan teknis terhadap Balai Litbang Agama dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(4)Layanan administrasi terhadap Balai Litbang Agama dilakukan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.
(5)Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Litbang Agama menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi;
c.pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan hasil penelitian dan pengembangan;
d.pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja pada kementerian www.peraturan.go.id 2022, No.847 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Litbang Agama; dan
f.pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Litbang Agama.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Balai Litbang Agama terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Balai Litbang Agama dapat menyusun dan mengusulkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Balai Litbang Agama.
(3)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2022, No.847

BAB IV

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

(1)Balai Litbang Agama terdiri atas:
1. a.Balai Litbang Agama Jakarta;
2. b.Balai Litbang Agama Semarang; dan
3. c.Balai Litbang Agama Makassar.
(2)Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 9

(1)Kepala Balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004