DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 www.peraturan.go.id 2016, No.383 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji:
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara www.peraturan.go.id 2016, No.383 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 899);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
3.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. www.peraturan.go.id 2016, No.383

BAB II

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:

a.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan
b.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pasal 3

Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler bersumber dari:

a.biaya langsung yang dibayar oleh calon Jemaah haji (direct cost) ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS BPIH);
b.biaya tidak langsung (indirect cost) yang berasal dari nilai manfaat pengembangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler;
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: dan/atau
d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Biaya langsung yang dibayar oleh calon Jemaah haji (direct cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk:

a.penerbangan haji dari Indonesia ke Arab Saudi Pergi dan Pulang (PP);
b.sewa pemondokan di Makkah;
c.sewa pemondokan di Madinah; dan
d.biaya hidup (living cost) di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2016, No.383

Pasal 5

Biaya tidak langsung (indirect cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipergunakan untuk:

a.pelayanan Jemaah haji di Indonesia;
b.pelayanan Jemaah haji di Arab Saudi;
c.operasional haji di Indonesia;
d.operasional haji di Arab Saudi; dan
e.dana cadangan (safe guarding).

Pasal 6

Biaya pelayanan Jemaah haji di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit dipergunakan untuk:

a.penerbitan paspor;
b.pengurusan dan penyelesaian paspor;
c.pengurusan dan penyelesaian visa;
d.pengadaan dan pengiriman buku paket manasik ibadah haji;
e.penyelenggaraan bimbingan manasik dan perjalanan haji;
f.asuransi jiwa dan kecelakaan Jemaah haji;
g.pengadaan dan pendistribusian gelang identitas Jemaah haji dan petugas;
h.pengadaan dan pendistribusian Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH);
i.akomodasi di asrama haji embarkasi dan embarkasi haji antara;
j.konsumsi di asrama haji embarkasi dan embarkasi haji antara;
k.insentif ketua rombongan (karom) dan ketua regu (karu);
l.subsidi/selisih penerbangan; dan
m.biaya Manasik Haji.

Pasal 7

Biaya pelayanan Jemaah haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit dipergunakan untuk: www.peraturan.go.id 2016, No.383

a.subsidi/selisih sewa pemondokan di Makkah;
b.subsidi/selisih sewa pemondokan di Madinah;
c.subsidi/selisih distribusi/layanan kloter di Makkah;
d.sewa cadangan pemondokan di Makkah;
e.sewa cadangan pemondokan di Madinah;
f.sewa hotel transit di Jeddah;
g.General Service Fee (GSF) Jemaah Haji;
h.peningkatan pelayanan (upgrade) Naqobah;
i.peningkata pelayanan (upgrade) di Armina;
j.transportasi Shalawat di Arab Saudi;
k.konsumsi selama di Madinah;
l.konsumsi selama di Makkah;
m.konsumsi masa kedatangan dan kepulangan Jemaah haji di bandara;
n.konsumsi selama di Arafah dan Mina;
o.konsumsi untuk Jemaah haji tersesat;
p.pelayanan bongkar muat dan angkutan barang Jemaah haji;
q.safari wukuf bagi Jemaah haji;
r.badal haji bagi Jemaah haji; dan
s.penanganan pemulangan Jemaah haji sakit pasca operasional.

Pasal 8

Biaya operasional haji di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, paling sedikit dipergunakan untuk:

1.akomodasi petugas kloter di embarkasi;
2.akomodasi PPIH di embarkasi;
3.konsumsi petugas kloter di embarkasi;
4.konsumsi PPIH di embarkasi;
5.operasional asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
6.pemeliharaan asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
7.langganan daya dan jasa asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
8.operasional PPIH tingkat pusat; www.peraturan.go.id 2016, No.383
9.operasional PPIH embarkasi;
10.operasional PPIH embarkasi antara;
11.operasional kantor wilayah kementerian agama provinsi;
12.operasional kantor kementerian agama kabupaten/kota;
13.operasional kantor urusan agama (KUA) kecamatan;
14.peningkatan fasilitas asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
15.pengembangan asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
16.rehabilitasi asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
17.operasional infrastruktur sistem keuangan;
18.penguatan tata kelola asrama;
19.pembinaan dan bimbingan Jemaah haji dan petugas haji;
20.operasional Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT);
21.pemeliharaan SISKOHAT;
22.sewa jaringan untuk SISKOHAT;
23.jasa konsultan;
24.pendataan dan penataan aset barang milik haji;
25.pengadaan sarana pendukung pelayanan haji;
26.sosialisasi dan iklan layanan masyarakat melalui media elektronik, media cetak, internet, dan tatap muka;
27.pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BPIH;
28.penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman;
29.penyiapan pelaksanaan transportasi udara dan perlindungan Jemaah haji;
30.Media Center Haji;
31.sistem informasi pelaksanaan haji;
32.pengendalian penyelenggaraan ibadah haji;
33.koordinasi penyelenggaraan ibadah haji;
34.monitoring penyelenggaraan ibadah haji;
35.evaluasi penyelenggaraan ibadah haji;
36.operasional penyelenggaraan haji;
37.pengendalian penyelenggaraan haji; dan
38.pelaporan penyelenggaraan ibadah haji. www.peraturan.go.id 2016, No.383

Pasal 9

Biaya operasional haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, paling sedikit dipergunakan untuk:

a.akomodasi petugas haji dan Amirul hajj;
b.konsumsi petugas haji dan Amirul hajj;
c.General Service Fee (GSF) untuk transportasi/naqobah petugas kloter;
d.honor petugas haji;
e.sewa kantor;
f.sewa wisma;
g.sewa gudang;
h.sewa tempat pelayanan;
i.transportasi petugas haji;
j.perlengkapan Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi;
k.operasional Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi;
l.Media Center Haji;
m.biaya penunjang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH);
n.penasehat hukum;
o.notaris;
p.penerjemah;
q.honor pegawai Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi;
r.pemeliharaan dan/atau sewa kendaraan operasional haji; dan
s.keprotokolan dan pelayanan delegasi.

Pasal 10

Dana cadangan (safe guarding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipergunakan untuk:

a.mengantisipasi selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
b.biaya pelayanan kepada Jemaah haji, petugas haji, dan operasional yang disebabkan keadaan memaksa/di luar dugaan dan kuasa (force majeure) yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, di perjalanan, dan di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2016, No.383

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji:
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara www.peraturan.go.id 2016, No.383 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 899);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
3.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. www.peraturan.go.id 2016, No.383

BAB II

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:

a.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan
b.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pasal 3

Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler bersumber dari:

a.biaya langsung yang dibayar oleh calon Jemaah haji (direct cost) ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS BPIH);
b.biaya tidak langsung (indirect cost) yang berasal dari nilai manfaat pengembangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler;
c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: dan/atau
d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Biaya langsung yang dibayar oleh calon Jemaah haji (direct cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk:

a.penerbangan haji dari Indonesia ke Arab Saudi Pergi dan Pulang (PP);
b.sewa pemondokan di Makkah;
c.sewa pemondokan di Madinah; dan
d.biaya hidup (living cost) di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2016, No.383

Pasal 5

Biaya tidak langsung (indirect cost) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipergunakan untuk:

a.pelayanan Jemaah haji di Indonesia;
b.pelayanan Jemaah haji di Arab Saudi;
c.operasional haji di Indonesia;
d.operasional haji di Arab Saudi; dan
e.dana cadangan (safe guarding).

Pasal 6

Biaya pelayanan Jemaah haji di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit dipergunakan untuk:

a.penerbitan paspor;
b.pengurusan dan penyelesaian paspor;
c.pengurusan dan penyelesaian visa;
d.pengadaan dan pengiriman buku paket manasik ibadah haji;
e.penyelenggaraan bimbingan manasik dan perjalanan haji;
f.asuransi jiwa dan kecelakaan Jemaah haji;
g.pengadaan dan pendistribusian gelang identitas Jemaah haji dan petugas;
h.pengadaan dan pendistribusian Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH);
i.akomodasi di asrama haji embarkasi dan embarkasi haji antara;
j.konsumsi di asrama haji embarkasi dan embarkasi haji antara;
k.insentif ketua rombongan (karom) dan ketua regu (karu);
l.subsidi/selisih penerbangan; dan
m.biaya Manasik Haji.

Pasal 7

Biaya pelayanan Jemaah haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit dipergunakan untuk: www.peraturan.go.id 2016, No.383

a.subsidi/selisih sewa pemondokan di Makkah;
b.subsidi/selisih sewa pemondokan di Madinah;
c.subsidi/selisih distribusi/layanan kloter di Makkah;
d.sewa cadangan pemondokan di Makkah;
e.sewa cadangan pemondokan di Madinah;
f.sewa hotel transit di Jeddah;
g.General Service Fee (GSF) Jemaah Haji;
h.peningkatan pelayanan (upgrade) Naqobah;
i.peningkata pelayanan (upgrade) di Armina;
j.transportasi Shalawat di Arab Saudi;
k.konsumsi selama di Madinah;
l.konsumsi selama di Makkah;
m.konsumsi masa kedatangan dan kepulangan Jemaah haji di bandara;
n.konsumsi selama di Arafah dan Mina;
o.konsumsi untuk Jemaah haji tersesat;
p.pelayanan bongkar muat dan angkutan barang Jemaah haji;
q.safari wukuf bagi Jemaah haji;
r.badal haji bagi Jemaah haji; dan
s.penanganan pemulangan Jemaah haji sakit pasca operasional.

Pasal 8

Biaya operasional haji di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, paling sedikit dipergunakan untuk:

1.akomodasi petugas kloter di embarkasi;
2.akomodasi PPIH di embarkasi;
3.konsumsi petugas kloter di embarkasi;
4.konsumsi PPIH di embarkasi;
5.operasional asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
6.pemeliharaan asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
7.langganan daya dan jasa asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
8.operasional PPIH tingkat pusat; www.peraturan.go.id 2016, No.383
9.operasional PPIH embarkasi;
10.operasional PPIH embarkasi antara;
11.operasional kantor wilayah kementerian agama provinsi;
12.operasional kantor kementerian agama kabupaten/kota;
13.operasional kantor urusan agama (KUA) kecamatan;
14.peningkatan fasilitas asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
15.pengembangan asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
16.rehabilitasi asrama haji embarkasi, asrama haji embarkasi antara, dan asrama haji transit;
17.operasional infrastruktur sistem keuangan;
18.penguatan tata kelola asrama;
19.pembinaan dan bimbingan Jemaah haji dan petugas haji;
20.operasional Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT);
21.pemeliharaan SISKOHAT;
22.sewa jaringan untuk SISKOHAT;
23.jasa konsultan;
24.pendataan dan penataan aset barang milik haji;
25.pengadaan sarana pendukung pelayanan haji;
26.sosialisasi dan iklan layanan masyarakat melalui media elektronik, media cetak, internet, dan tatap muka;
27.pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan BPIH;
28.penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman;
29.penyiapan pelaksanaan transportasi udara dan perlindungan Jemaah haji;
30.Media Center Haji;
31.sistem informasi pelaksanaan haji;
32.pengendalian penyelenggaraan ibadah haji;
33.koordinasi penyelenggaraan ibadah haji;
34.monitoring penyelenggaraan ibadah haji;
35.evaluasi penyelenggaraan ibadah haji;
36.operasional penyelenggaraan haji;
37.pengendalian penyelenggaraan haji; dan
38.pelaporan penyelenggaraan ibadah haji. www.peraturan.go.id 2016, No.383

Pasal 9

Biaya operasional haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, paling sedikit dipergunakan untuk:

a.akomodasi petugas haji dan Amirul hajj;
b.konsumsi petugas haji dan Amirul hajj;
c.General Service Fee (GSF) untuk transportasi/naqobah petugas kloter;
d.honor petugas haji;
e.sewa kantor;
f.sewa wisma;
g.sewa gudang;
h.sewa tempat pelayanan;
i.transportasi petugas haji;
j.perlengkapan Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi;
k.operasional Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi;
l.Media Center Haji;
m.biaya penunjang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH);
n.penasehat hukum;
o.notaris;
p.penerjemah;
q.honor pegawai Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi;
r.pemeliharaan dan/atau sewa kendaraan operasional haji; dan
s.keprotokolan dan pelayanan delegasi.

Pasal 10

Dana cadangan (safe guarding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipergunakan untuk:

a.mengantisipasi selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
b.biaya pelayanan kepada Jemaah haji, petugas haji, dan operasional yang disebabkan keadaan memaksa/di luar dugaan dan kuasa (force majeure) yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, di perjalanan, dan di Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2016, No.383