DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. kedudukan, tugas dan wewenang c. keanggotaan dan susunan d. laporan dan informasi e. rapat majelis kehormatan f. pemberian keterangan g. pemeriksaan alat bukti h. pembelaan i. berita acara pemeriksaan j. keputusan majelis kehormatan k. rekomendasi majelis kehormatan l. pelaksanaan rekomendasi majelis kehormatan m. pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id 2019, No.881
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA. www.peraturan.go.id 2019, No.881

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari.
2.Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah lembaga non struktural pada Kementerian Agama yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
3.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Kementerian Agama yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh www.peraturan.go.id 2019, No.881 pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai ASN Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima.
9.Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga, dan/atau organisasi yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN Terlapor.
10.Laporan adalah pengaduan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Majelis Kehormatan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Pegawai Terlapor.
11.Temuan Atasan adalah hasil dari kegiatan pengawasan melekat oleh atasan terhadap Pegawai ASN terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12.Temuan Pengawasan adalah hasil dari kegiatan pengawasan oleh unit kerja pengawasan internal terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
13.Informasi adalah keterangan yang berisi petunjuk terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diperoleh Majelis Kehormatan dari media massa dan/atau sumber lain.
14.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
15.Sekretariat adalah perangkat yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan tugas dukungan teknis administratif kepada Majelis Kehormatan. www.peraturan.go.id 2019, No.881

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Majelis Kehormatan dibentuk oleh Menteri.
(2)Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
(3)Pembentukan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a.melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan, informasi dan/atau bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan secara tertulis setiap bulan kepada Menteri.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Majelis Kehormatan mempunyai wewenang:

a.memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Pegawai ASN mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
b.memanggil dan memeriksa Pegawai ASN Terlapor untuk memberikan keterangan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen dan/atau alat bukti lain; www.peraturan.go.id 2019, No.881
c.memanggil dan meminta keterangan Pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN Terlapor; dan
d.memberikan rekomendasi berupa:
1. 1.penjatuhan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin terhadap Pegawai ASN Terlapor; atau
2. 2.pemulihan nama baik Pegawai ASN Terlapor.

Pasal 5

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN Terlapor telah dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, pemeriksaan dan pengambilan keputusannya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Pegawai ASN Terlapor, seluruh laporan, informasi, dan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya diperuntukkan bagi Majelis Kehormatan.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN

Pasal 7

Keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari PNS dan tokoh masyarakat.

Pasal 8

(1)Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2019, No.881
1. a.memiliki integritas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
2. b.memiliki kompetensi di bidang hukum, agama, pemerintahan, pendidikan, dan/atau sosial kemasyarakatan;
3. c.mempunyai wawasan di bidang etika, moral, dan profesi Aparatur Sipil Negara; dan
4. d.jujur, adil, dan tidak memihak.
(2)Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berasal dari PNS, paling rendah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 9

(1)Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipilih dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendengarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang.
(2)Masa jabatan anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 10

(1)Susunan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.
(2)Ketua dan Sekretaris Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan.
(3)Susunan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2019, No.881

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…