DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran, Kuota Haji, Pembinaan Jemaah Haji, Kuota Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pelayanaan Dokumen dan Identitas Haji, Pelayanan Transportasi Jemaah Haji, Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi, Perlindungan Jemaah Haji dan Petugas Haji, dan Ketentuan Lain-lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI AGAMA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TENTANG Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksan.akan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2.Penyelenggaraan lbadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan lbadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri · dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
3.J emaah Haji adalah warga riegara yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri un tuk menjalankan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4.Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh .Menteri.
5.Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
6.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang· digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
7.Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/ atau ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
8.Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.
9.Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PHD petugas yang membantu petugas Kloter dalarn pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter.
10.Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah ·sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji secara terpadu.
11.Kuota Haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.
12.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
13.Daftar Tunggu adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan · Nomor Porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan Ibadah Haji. - 4 ~
14.Surat Pendaftaran Haji yang selanjutnya disingkat SPH adalah bukti pendaftaran haji yang memuat nomor porsi yang diterbitkan oleh Kementerian.
15.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
16.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
17.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
18.Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH. 19 . Kelompok Bimbingan Ibadah Haji clan U mrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatk.an izin dari Menteri.
20.Hari adalah hari kerja.
21.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- U ndang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945.
22.Kementerian adalah kementerian yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
23.Menteri adalah menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
24.Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
25.Direktur Jenderal adalah pem1mpm Direktorat Jenderal.
26.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian pada tingkat provinsi.
27.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian pada tingkat kabupaten/kota.
28.Kepala Kantor W.ilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
29.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

BAB II

PENDAFTARAN

Pasal 2

(1)Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahUn setiap Hari.
(2)Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan pada Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji Reguler.
(3)Warga negara . Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran Jemaah Haji Reguler apabila:
1. a.masih berstatus daftar . tunggu; atau
2. b.pernah menunaikan lbadah Haji dalam jangka waktu ·paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan Ibadah Haji terakhir.
(4)Ketentuan pendaftaran sebagaimana . dimaksud pada ayat (4) tidak berlak:u bagi Jemaah Haji Reguler yang akan bertugas sebagai PPIH, PHD, atau pembimbing KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.

Pasal 3

(1)Jemaah Haji Reguler membayar setoran awal Bipih ke rekening BPKH melalui BPS Bipih untuk mendapatkan nomor validasi.
(2)Besaran setoran awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MenterL Pasal 4
(1)Setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bukan dana talangan atau nama lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari BPS Bipih.
(2)Dalam hal BPS Bipih diketahui memberikan dana talangan atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan pemblokiran dan/ atau pencabutan user id Siskohat setelah dilakukan klarifikasi.

Pasal 5

Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan: a : beragama Islam;

b.berusia paling rendah 12 (dua belas) t ahun pada saat mendaftar;
c.memiliki kartu keluarga;
d.memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak;
e.memiliki akta kelahiran / kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan
f.memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih.

Pasal 6

Kepemilikan rekening atas nama .Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dapat dibuka dan ditransaksikan melalui BPS Bipih di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 7

f>embayaran setoran awal Bipih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:

a.Jemaah Haji Reguler membayar setoran awal Bipih ke rekening BPKH melalui BPS Bipih;
b.BPS Bipih menerbitkan bukti setoran awal Bipih;
c.BPS Bipih menyampaikan bukti setoran awal Bipih kepada Jemaah Haji Reguler dengan tembusan ke Kantor Kementerian Agama secara elektronik.

Pasal 8

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

a.layanan pada Kantor Kementerian Agama;
b.layanan keliling; atau
c.layanan elektronik.

Pasal 9

(1)Pendaftaran Jemaah Haji Reguler melalui layanan pada Kantor Kementerian Agama dan layanan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Jemaah Haji Reguler dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud · dalam Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf f, serta bukti pembayaran setoran awal Bipih.
(2)Petugas Kantor Kementerian Agama:
1. a.menginput data Jemaah Haji Reguler pada aplikasi Siskohat;
2. b.melakukan perekaman foto; dan
3. c.menyerahkan lembar bukti SPH yang memuat Nomor Porsi kepada Jemaah Haji Reguler.

Pasal 10

(1)Pendaftaran Jemaah Haji Reguler melalui layanan elektronik sebagaimana dimaksud dafam.Pasal 8 huruf c dilakukan melalui aplikasi pendaftaran haji.
(2)Jemaah Haji Reguler melakukan:
1. a.registrasi pada aplikasi pendaftaran haji;
2. b.pengambilan foto diri; dan
3. c.mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalani Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf f.
(3)Petugas Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e.
(4)Jemaah Haji Reguler menerima lembar bukti SPH elektronik yang mencantumkan Nomor Porsi.
(5)Pelaksanaan pendaftaran haji secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat · ( 1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. Pasall 1
(1)Warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji Reguler dapat mengajukan permohonan perubahan data SPH.
(2)Perubahan data SPH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh:
1. a.Kantor Kementerian Agama; dan
2. b.Direktorat Jenderal.
(3)Kantor Kementerian Agama dapat melakukan perubahan data SPH, kecuali:
1. a.nama Jemaah Haji Reguler;
2. b.narna orang tua;
3. c.tempat dan tanggal lahir;
4. d.status perkawinan;
5. e.status haji;
6. f.kabupaten/kota; atau
7. g.kode pos.

Pasal 12

( 1) Jemaah Haji Reguler perubahan data secara mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan bukti yang sesuai. ..: 9 -

(2)Dalam hal terjadi perubahan nama Jemaah Haji Regttler, wajib melampirkan . bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti perubahan data SPH.

Pasal 13

( 1) Menteri rnenetapkan waktu pelunasan Bipih. (2} Jemaah Haji Reguler yang berhak melunasi Bipih harus rnemenuhi persyaratan:

(3)
1. a.masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berj alan;
2. b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
3. c.memenuhi persyaratan kesehatan; dan
4. d.belum pernah menunaikan Iba dah Haji atau sudah pernah menunaikan Ib a dah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak rnenunaikan Ibadah Haji yang terakhir. Dalam hal J e maah Haji Reguler dimaksud pada ayat (2), Jemaah cadan gan dapat melunasi Bipih. sebagaimana Haji Reguler
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku bagi Jema ah Haji Reguler yang akan bertugas sebagai PHD atau pembim bing KBIHU pada penyelenggaraan lbadah Haji tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…