DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghasilkan auditor halal dan penyeliahalal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); www.peraturan.go.id 2022, No.848
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI AGAMA TENTANG PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
2.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
3.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
4.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
5.Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
6.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
7.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kepada orang yang telah memenuhi persyaratankompetensi Auditor Halal atau Penyelia Halal dan telah memperoleh lisensi dari lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
8.Sistem Informasi Halal yang selanjutnya disebut SIHALAL adalah sistem layanan penyelenggaraan JPH berbasis elektronik.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
10.Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

(1)Auditor Halal danPenyelia Halal harus memiliki sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi.
(2)Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor Halal harus mengikuti: www.peraturan.go.id 2022, No.848
1. a.pelatihan Auditor Halal; dan/atau
2. b.sertifikasi kompetensi Auditor Halal.
(3)Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelia Halal harus mengikuti:
1. a.pelatihan Penyelia Halal; dan/atau
2. b.sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.

BAB II

PELATIHAN AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

Pasal 3

(1)Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.BPJPH;
2. b.perguruan tinggi; dan/atau
3. c.lembaga pelatihan lain.
(2)Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal setelah ditetapkan oleh BPJPH. BagianKedua Permohonan dan Penetapan

Pasal 4

(1)Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c selaku pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk menjadi pelaksana pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
1. a.akreditasi dari lembaga yang berwenang;
2. b.izin penyelenggaraan program studi yang relevan bagi perguruan tinggi;
3. c.rencana program kerja pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halal; dan
4. d.daftar dan kompetensi pelatih.

Pasal 5

(1)Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima. www.peraturan.go.id 2022, No.848
(2)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan belum lengkap dantidak sah, Kepala Badan menolak permohonan disertai dengan alasan.
(3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Badan menetapkan perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan lain sebagai pelaksana pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halaldalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sah. Umum Pasal 6 Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dilaksanakan secara partisipatif, interaktif, efektif, dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Pasal 7

Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dilaksanakan untuk:

a.memberikan pengetahuan;
b.meningkatkan keterampilan; dan
c.membentuk sikap dan perilaku.

Pasal 8

(1)Pemberian pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a diarahkan pada pemahaman dan penguasaan atas:
1. a.regulasi dan kebijakan JPH;
2. b.kehalalan produk menurut syariat Islam;
3. c.titik kritis kehalalan produk;
4. d.standar JPH; dan
5. e.sistem JPH.
(2)Peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diarahkan pada penguasaan:
1. a.keterampilan kerja;
2. b.teknik pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk bagi Auditor Halal; dan
3. c.teknik penjaminan mutu PPH bagi Penyelia Halal.
(3)Pembentukan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diarahkan pada upaya penanaman integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Auditor Halal atau Penyelia Halal. www.peraturan.go.id 2022, No.848

Pasal 9

Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dapat dilaksanakan berdasarkan pada ruang lingkup produk, standar kompetensi, lingkup kegiatan LPH, dan/atau kebutuhan lain.

(1)Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan praktik.
(2)Pelatihan dalam bentuk tatap muka dilaksanakan melalui ceramah, seminar, pemaparan, diskusi, dan/atau berbagipengalaman.
(3)Pelatihan dalam bentuk praktik dilaksanakan melalui penugasan, mengerjakan lembar kerja, simulasi, studi kasus, dan/atau bentuk praktik lainnya.

Pasal 11

(1)Pelatihan Auditor Halal dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (2) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per 60 (enam puluh) menit.
(2)Pelatihan Auditor Halal dalam bentuk praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling sedikit 8 (delapan) jam pelajaran per 60 (enam puluh) menit.

Pasal 12

Pelatihan Penyelia Halal dalam bentuk tatap muka dan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran per 60 (enam puluh) menit.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menghasilkan auditor halal dan penyeliahalal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); www.peraturan.go.id 2022, No.848
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI AGAMA TENTANG PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
2.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
3.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
4.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
5.Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
6.Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
7.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kepada orang yang telah memenuhi persyaratankompetensi Auditor Halal atau Penyelia Halal dan telah memperoleh lisensi dari lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
8.Sistem Informasi Halal yang selanjutnya disebut SIHALAL adalah sistem layanan penyelenggaraan JPH berbasis elektronik.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
10.Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

(1)Auditor Halal danPenyelia Halal harus memiliki sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi.
(2)Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor Halal harus mengikuti: www.peraturan.go.id 2022, No.848
1. a.pelatihan Auditor Halal; dan/atau
2. b.sertifikasi kompetensi Auditor Halal.
(3)Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelia Halal harus mengikuti:
1. a.pelatihan Penyelia Halal; dan/atau
2. b.sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.

BAB II

PELATIHAN AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

Pasal 3

(1)Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.BPJPH;
2. b.perguruan tinggi; dan/atau
3. c.lembaga pelatihan lain.
(2)Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal setelah ditetapkan oleh BPJPH. BagianKedua Permohonan dan Penetapan

Pasal 4

(1)Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c selaku pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk menjadi pelaksana pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
1. a.akreditasi dari lembaga yang berwenang;
2. b.izin penyelenggaraan program studi yang relevan bagi perguruan tinggi;
3. c.rencana program kerja pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halal; dan
4. d.daftar dan kompetensi pelatih.

Pasal 5

(1)Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima. www.peraturan.go.id 2022, No.848
(2)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan belum lengkap dantidak sah, Kepala Badan menolak permohonan disertai dengan alasan.
(3)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Badan menetapkan perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan lain sebagai pelaksana pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halaldalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sah. Umum Pasal 6 Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dilaksanakan secara partisipatif, interaktif, efektif, dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Pasal 7

Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dilaksanakan untuk:

a.memberikan pengetahuan;
b.meningkatkan keterampilan; dan
c.membentuk sikap dan perilaku.

Pasal 8

(1)Pemberian pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a diarahkan pada pemahaman dan penguasaan atas:
1. a.regulasi dan kebijakan JPH;
2. b.kehalalan produk menurut syariat Islam;
3. c.titik kritis kehalalan produk;
4. d.standar JPH; dan
5. e.sistem JPH.
(2)Peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diarahkan pada penguasaan:
1. a.keterampilan kerja;
2. b.teknik pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk bagi Auditor Halal; dan
3. c.teknik penjaminan mutu PPH bagi Penyelia Halal.
(3)Pembentukan sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diarahkan pada upaya penanaman integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Auditor Halal atau Penyelia Halal. www.peraturan.go.id 2022, No.848

Pasal 9

Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dapat dilaksanakan berdasarkan pada ruang lingkup produk, standar kompetensi, lingkup kegiatan LPH, dan/atau kebutuhan lain.

(1)Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan praktik.
(2)Pelatihan dalam bentuk tatap muka dilaksanakan melalui ceramah, seminar, pemaparan, diskusi, dan/atau berbagipengalaman.
(3)Pelatihan dalam bentuk praktik dilaksanakan melalui penugasan, mengerjakan lembar kerja, simulasi, studi kasus, dan/atau bentuk praktik lainnya.

Pasal 11

(1)Pelatihan Auditor Halal dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (2) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per 60 (enam puluh) menit.
(2)Pelatihan Auditor Halal dalam bentuk praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling sedikit 8 (delapan) jam pelajaran per 60 (enam puluh) menit.

Pasal 12

Pelatihan Penyelia Halal dalam bentuk tatap muka dan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran per 60 (enam puluh) menit.