DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Badan Hukum Keagamaan Katolik; Mengingat : 1. Staatsblad 1927 Nomor 156 tentang Regeling van de Rechpositie der Kerkgenootschappen (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja);

2.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Hukum Keagamaan Katolik adalah gereja atau perkumpulan gereja, dan bagian-bagiannya yang berdiri sendiri yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin tarekat/ordo/kongregasi.
2.Konferensi Waligereja Indonesia yang selanjutnya disingkat KWI adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para uskup di Indonesia dan bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.
3.Gereja Universal adalah himpunan umat beriman Katolik di seluruh dunia.
4.Keuskupan Agung adalah himpunan umat beriman Katolik di wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Gereja Universal yang dipimpin oleh seorang uskup agung.
5.Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang uskup.
6.Prefektur adalah himpunan umat beriman Katolik yang belum dibentuk menjadi Keuskupan yang pelayanan umatnya diserahkan kepada vikaris apostolik atau prefek apostolik.
7.Paroki adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari Keuskupan, yang dipimpin oleh seorang pastor paroki.
8.Stasi adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari paroki.
9.Tarekat/Ordo/Kongregasi adalah lembaga hidup bakti keagamaan Katolik.
10.Kerk en Arm Bestuur adalah pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
11.Seminari adalah Badan Keagamaan Katolik yang didirikan oleh uskup untuk mendidik calon imam/petugas pastoral.
12.Konferensi Pemimpin Tinggi Tarekat Religius se- Indonesia yang selanjutnya disebut KOPTARI adalah himpunan para pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi di Indonesia yang saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyelenggarakan kerasulan gereja.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
14.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Katolik.
15.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada tingkat provinsi.

BAB II

JENIS BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

Pasal 2

(1)Badan Hukum Keagamaan Katolik terdiri atas:
1. a.KWI, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
2. b.Keuskupan Agung, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
3. c.Keuskupan, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
4. d.Prefektur, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
5. e.Paroki, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
6. f.Stasi, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
7. g.Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI atau nama lain yang sejenis, yang didirikan oleh pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI dan ditetapkan oleh pemimpin Gereja Universal, uskup agung, atau uskup;
8. h.Kerk en Arm Bestuur atau pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
9. i.Seminari, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup; dan
10. j.Badan Keagamaan Katolik lain yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin Tarekat/Ordo/ Kongregasi.
(2)Status Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Staatsblad 1927 Nomor 155, Nomor 156, Nomor 157, dan Nomor 532.

Pasal 3

(1)Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas di bidang:
1. a.karya pastoral gereja; dan
2. b.karya sosial gereja.
(2)Tugas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari pimpinan Badan Hukum Keagamaan Katolik.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

Pasal 4

(1)Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
(2)Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Persyaratan penetapan KWI, Keuskupan Agung, dan Keuskupan sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik berupa dekrit pendirian dari kepausan.

Pasal 6

Persyaratan penetapan Paroki dan Stasi sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

a.keputusan pendirian oleh uskup; dan
b.keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 7

Persyaratan penetapan Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI atau nama lain yang sejenis sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

a.dekrit atau keputusan pendirian;
b.rekomendasi dari uskup setempat; dan
c.keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

Persyaratan penetapan Kerk en Arm Bestuur atau pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

a.keputusan pendirian; dan
b.keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 9

Persyaratan penetapan Seminari sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

a.keputusan pendirian;
b.keterangan dari uskup setempat; dan
c.keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

(1)Pemimpin Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mengajukan permohonan registrasi sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Hukum Keagamaan Katolik adalah gereja atau perkumpulan gereja, dan bagian-bagiannya yang berdiri sendiri yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin tarekat/ordo/kongregasi.
2.Konferensi Waligereja Indonesia yang selanjutnya disingkat KWI adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para uskup di Indonesia dan bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.
3.Gereja Universal adalah himpunan umat beriman Katolik di seluruh dunia.
4.Keuskupan Agung adalah himpunan umat beriman Katolik di wilayah tertentu yang merupakan bagian dari Gereja Universal yang dipimpin oleh seorang uskup agung.
5.Keuskupan adalah sebuah wilayah administratif gerejani yang dipimpin oleh seorang uskup.
6.Prefektur adalah himpunan umat beriman Katolik yang belum dibentuk menjadi Keuskupan yang pelayanan umatnya diserahkan kepada vikaris apostolik atau prefek apostolik.
7.Paroki adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari Keuskupan, yang dipimpin oleh seorang pastor paroki.
8.Stasi adalah himpunan umat beriman Katolik yang merupakan bagian dari paroki.
9.Tarekat/Ordo/Kongregasi adalah lembaga hidup bakti keagamaan Katolik.
10.Kerk en Arm Bestuur adalah pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
11.Seminari adalah Badan Keagamaan Katolik yang didirikan oleh uskup untuk mendidik calon imam/petugas pastoral.
12.Konferensi Pemimpin Tinggi Tarekat Religius se- Indonesia yang selanjutnya disebut KOPTARI adalah himpunan para pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi di Indonesia yang saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyelenggarakan kerasulan gereja.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
14.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Katolik.
15.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada tingkat provinsi.

BAB II

JENIS BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

Pasal 2

(1)Badan Hukum Keagamaan Katolik terdiri atas:
1. a.KWI, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
2. b.Keuskupan Agung, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
3. c.Keuskupan, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
4. d.Prefektur, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
5. e.Paroki, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
6. f.Stasi, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
7. g.Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI atau nama lain yang sejenis, yang didirikan oleh pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI dan ditetapkan oleh pemimpin Gereja Universal, uskup agung, atau uskup;
8. h.Kerk en Arm Bestuur atau pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
9. i.Seminari, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup; dan
10. j.Badan Keagamaan Katolik lain yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin Tarekat/Ordo/ Kongregasi.
(2)Status Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Staatsblad 1927 Nomor 155, Nomor 156, Nomor 157, dan Nomor 532.

Pasal 3

(1)Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas di bidang:
1. a.karya pastoral gereja; dan
2. b.karya sosial gereja.
(2)Tugas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari pimpinan Badan Hukum Keagamaan Katolik.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK

Pasal 4

(1)Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
(2)Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Persyaratan penetapan KWI, Keuskupan Agung, dan Keuskupan sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik berupa dekrit pendirian dari kepausan.

Pasal 6

Persyaratan penetapan Paroki dan Stasi sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

a.keputusan pendirian oleh uskup; dan
b.keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 7

Persyaratan penetapan Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI atau nama lain yang sejenis sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

a.dekrit atau keputusan pendirian;
b.rekomendasi dari uskup setempat; dan
c.keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

Persyaratan penetapan Kerk en Arm Bestuur atau pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

a.keputusan pendirian; dan
b.keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 9

Persyaratan penetapan Seminari sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik meliputi:

a.keputusan pendirian;
b.keterangan dari uskup setempat; dan
c.keterangan dari kepala bidang atau pembimbing masyarakat Katolik atas nama Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 10

(1)Pemimpin Badan Hukum Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mengajukan permohonan registrasi sebagai Badan Hukum Keagamaan Katolik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.