DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIANMADRASAHYANGDISELENGGARAKANOLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAHYANGDISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT KEMENAG. Madrasah. Pendirian. Penegerian. Masyarakat. No. 823, 2014 BERITA NEGARA Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi Kementerian Negara
9.Peraturan Presiden Pembentukan dan Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 2 2014, No.823 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2011);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1382); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN MADRASAHYANGDISELENGGARAKANOLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAHYANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. 2014, No.823 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

4 2014, No.823 Pasal 4

(1)Dalam hal Pendirian Madrasah belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal menetapkan status madrasah sebagai filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai status madrasah filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1)Penegerian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
1. c.kebutuhan akses pendidikan di daerah pemekaran, perbatasan antarnegara, terluar, terpencil, dan terisolasi; dan
2. d.percepatan pemerataan mutu pendidikan madrasah.

BAB III

PENEGERIANMADRASAH Pasal 5

Pasal 3

(1)Pendirian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.analisis kebu tuhan masyarakat;
2. b.rekomendasi pemerintah kabupaten /kota dan/ atau pemerintah provinsi; dan
3. c.rencana dan tahapan pembangunan serta pengem bangan madrasah.
(2)Persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk usulan yang disam paikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.
(3)Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta orgarusasi dan manajemen madrasah.
(4)Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2014, No.823 5
(1)Dalam hal Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal dapat menetapkan status madrasah filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
(2)Penetapan madrasah filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
1. a.kelayakan pemenuhan persyaratan teknis penegerian madrasah; danJatau
2. b.keberadaan madrasah di atas tanah milik pemerintah.

Pasal 7

(1)Penyelenggara madrasah yang akan menyerahkan penyelenggaraan madrasahnya kepada pemerintah, wajib menyerahkan seluruh aset madrasah kepada Kementerian Agama.

Pasal 6

(2)Penegerian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kebutuhan masyarakat;
2. b.rekomendasi pemerintah kabupatenJkota danJ atau pemerintah provmsi;
3. c.rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
4. d.rincian persyaratan teknis meliputi kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah.
(3)Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
(5)Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan terhadap usulan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur J enderal. 6 2014, No.823 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN SURYADHARMAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERIAGAMA BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
(2)Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang akan diserahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2014, No.823 7 No Uraian Penegerian Madrasah RA MI MTs MA MAK 1 J umlah mininal peserta 54 168 192 192 192 didik J umlah minimal 2 rombongan belajar per 1 1 1 1 1 tingkatan kelas Catatan: RA terdiri dari 2 tingkatan kelas A dan Kelas B, MI terdiri dari 6 tingkatan ke1as 1 sampai dengan kelas 6, MTs terdiri dari 3 tingkatan kelas 7 sampai dengan kelas 9, MA dan MAKterdiri dari 3 tingkatan kelas 10 sampai dengan kelas 12. B. Jumlah Peserta Didik No J enis Dokumen Penegerian Madrasah RA MI MTs MA MAK 1 Dokumen kurikulum 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. A. Kurikulum Rincian Persyaratan Teknis Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 8 2014, No.823 No Sarana dan Prasarana PenegerianMadrasah RA MI MTs MA MAK 1 Luas tanalr/ lahan 1000m2 2270m2 3300 m2 4500m2 4500m2 minimal 2 Gedung
1. a.Jumlah minimal 2 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit ruang kelas
2. b.Jumlah minimal 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit ruang perpustakaan
3. c.Jumlah minimal 1 unit 1 unit 1 unit ruang laboratorium - -
4. d.Ruang Kepala 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Madrasah
5. e.Ruang guru 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
6. f.Ruang tata usaha 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit D. Sarana dan Prasarana Penegerian Madrasah No Uraian RA Ml MTs MA MAK
7. a.Guru Jumlah • 1 orang 1 1 orang 1 orang 1 orang guru 1 orang guru guru untuk minimal guru jrombel jrombel untuk setiap untuk setiap setiap ditambah 1 mata mata orang guru pelajaran pelajaran matapelajar PAl dan an Penjas dan • 1 (satu) Olahraga orang calon instruktur sesuai dengan bidang kejuruan yang diselenggara kan Kualifikasi 2 pendidikan 50% 90% 90% 90% 90% minimal Sarjana
8. b.Kepala Madrasah Kualifikasi 1 pendidikan Sarjana Sarjana Sarjana Sarjana Sarjana minimal
9. c.Tenaga AdministrasijTata Usaha 1 Jumlah 1 1 1 1 1 minimal 2 Kualifikasi MAjSMAj MAjSMAj Diploma Tiga Sarjana Sarjana minimal Sederajat Sederajat
10. c.Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2014, No.823 9 F. Organisasi dan Manajemen RAjMadrasah Dokumen organisasi dan manajemen RAjmadrasah memuat paling sedikit struktur organisasi RAjmadrasah, struktur organisasi yayasan sebagai E. Rencana Pembiayaan Pendidikan Rencana pembiayaan pendidikan memuat paling sedikit informasi tentang total kebutuhan pembiayaan madrasah, sumber pembiayaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat), dan rincian jenis pengeluaran. Rencana pembiayaan dimaksud mencakup perencanaan untuk pembiayaan RAjmadrasah selama satu tahun pelajaran dan disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RAjMadrasah. No Sarana dan Prasarana Penegerian Madrasah RA MI MTs MA MAK
11. g.Tempat beribadah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
12. h.Jumlah minimal toilet peserta didik 2 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit dan guru dan tenaga kependidikan
13. j.Sarana minimal 300m2 400m2 500m2 500m2 500m2 berrnainy berolah raga 3 Koleksibuku perpustakaan/Lahan ajar
14. a.Buku/Lahan ajar 1 set bahan 1 set 1 set /peserta lset/ 1 set ajar/ /peserta didik peserta /peserta peserta didik didik didik didik
15. b.Jumlah minimal 50 judul 100judul 200 judul 200 judul 200 judul buku pengayaan buku buku buku buku buku dan referensi pengayaan pengayaan pengayaan pengayaan pengayaan dan 10judul dan 10judul dan 20 judul dan 20 judul dan 20 judul buku buku buku buku buku referensi referensi referensi referensi referensi 4 Jumlah minimal 1 set alat 1 set peraga 1 set lengkap 1 set lengkap 1 set peralatan belajar / peraga IPAdan Laboratorium Laboratorium laboratorium laboratorium edukatif & 1 bahannya. IPA produktif set alat bermain di luar ruangan Catatan:
16. a.Satu set alat peraga edukatif RA di dalam ruangan paling sedikit terdiri dari: balok bangunan, mainan kontruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan, dan permainan puzzle.
17. b.Satu set alat bermain di luar ruangan paling sedikit terdiri dari: papan peluncur, papan jungkitan, ayunan, dan papan titian.
18. c.Satu set alat peraga IPA dan bahannya paling sedikit terdiri dari: model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe),contoh peralatan optik, kit IPAuntuk eksperimen dasar, dan poster /carta IPA.
19. d.Satu set lengkap peralatan laboratorium MApaling sedikit terdiri dari: Laboratorium Ftsika/ Laboratorium Biologi/Labcratorium Kimia/Laboratoriuru Kornputery Laboratorium Bahasa.
20. e.Satu set peralatan laboratorium produktif MAKterdiri dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk praktik peserta didik sesuai dengan program keahlian yang dipilih. 10 2014, No.823 SURYADHARMA ALI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, penyelenggara RAjmadrasah, personalia organisasi RAjmadrasah dan kepengurusan yayasan, mekanisme dan hubungan kerja, dan organisasi dan personalia komite RAjmadrasah. 2014, No.823 11

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIANMADRASAHYANGDISELENGGARAKANOLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAHYANGDISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT KEMENAG. Madrasah. Pendirian. Penegerian. Masyarakat. No. 823, 2014 BERITA NEGARA Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi Kementerian Negara
9.Peraturan Presiden Pembentukan dan Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 2 2014, No.823 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2011);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1382); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN MADRASAHYANGDISELENGGARAKANOLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAHYANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. 2014, No.823 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

4 2014, No.823 Pasal 4

(1)Dalam hal Pendirian Madrasah belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal menetapkan status madrasah sebagai filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai status madrasah filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1)Penegerian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
1. c.kebutuhan akses pendidikan di daerah pemekaran, perbatasan antarnegara, terluar, terpencil, dan terisolasi; dan
2. d.percepatan pemerataan mutu pendidikan madrasah.

BAB III

PENEGERIANMADRASAH Pasal 5

Pasal 3

(1)Pendirian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.analisis kebu tuhan masyarakat;
2. b.rekomendasi pemerintah kabupaten /kota dan/ atau pemerintah provinsi; dan
3. c.rencana dan tahapan pembangunan serta pengem bangan madrasah.
(2)Persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk usulan yang disam paikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.
(3)Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta orgarusasi dan manajemen madrasah.
(4)Rencana dan tahapan pembangunan serta pengembangan madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2014, No.823 5
(1)Dalam hal Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum ditetapkan oleh Menteri, Direktur Jenderal dapat menetapkan status madrasah filial dari madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
(2)Penetapan madrasah filial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
1. a.kelayakan pemenuhan persyaratan teknis penegerian madrasah; danJatau
2. b.keberadaan madrasah di atas tanah milik pemerintah.

Pasal 7

(1)Penyelenggara madrasah yang akan menyerahkan penyelenggaraan madrasahnya kepada pemerintah, wajib menyerahkan seluruh aset madrasah kepada Kementerian Agama.

Pasal 6

(2)Penegerian Madrasah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kebutuhan masyarakat;
2. b.rekomendasi pemerintah kabupatenJkota danJ atau pemerintah provmsi;
3. c.rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
4. d.rincian persyaratan teknis meliputi kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen madrasah.
(3)Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penegerian Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
(5)Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan terhadap usulan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur J enderal. 6 2014, No.823 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN SURYADHARMAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERIAGAMA BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 8 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
(2)Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang akan diserahkan penyelenggaraannya kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2014, No.823 7 No Uraian Penegerian Madrasah RA MI MTs MA MAK 1 J umlah mininal peserta 54 168 192 192 192 didik J umlah minimal 2 rombongan belajar per 1 1 1 1 1 tingkatan kelas Catatan: RA terdiri dari 2 tingkatan kelas A dan Kelas B, MI terdiri dari 6 tingkatan ke1as 1 sampai dengan kelas 6, MTs terdiri dari 3 tingkatan kelas 7 sampai dengan kelas 9, MA dan MAKterdiri dari 3 tingkatan kelas 10 sampai dengan kelas 12. B. Jumlah Peserta Didik No J enis Dokumen Penegerian Madrasah RA MI MTs MA MAK 1 Dokumen kurikulum 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. A. Kurikulum Rincian Persyaratan Teknis Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 8 2014, No.823 No Sarana dan Prasarana PenegerianMadrasah RA MI MTs MA MAK 1 Luas tanalr/ lahan 1000m2 2270m2 3300 m2 4500m2 4500m2 minimal 2 Gedung
1. a.Jumlah minimal 2 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit ruang kelas
2. b.Jumlah minimal 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit ruang perpustakaan
3. c.Jumlah minimal 1 unit 1 unit 1 unit ruang laboratorium - -
4. d.Ruang Kepala 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Madrasah
5. e.Ruang guru 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
6. f.Ruang tata usaha 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit D. Sarana dan Prasarana Penegerian Madrasah No Uraian RA Ml MTs MA MAK
7. a.Guru Jumlah • 1 orang 1 1 orang 1 orang 1 orang guru 1 orang guru guru untuk minimal guru jrombel jrombel untuk setiap untuk setiap setiap ditambah 1 mata mata orang guru pelajaran pelajaran matapelajar PAl dan an Penjas dan • 1 (satu) Olahraga orang calon instruktur sesuai dengan bidang kejuruan yang diselenggara kan Kualifikasi 2 pendidikan 50% 90% 90% 90% 90% minimal Sarjana
8. b.Kepala Madrasah Kualifikasi 1 pendidikan Sarjana Sarjana Sarjana Sarjana Sarjana minimal
9. c.Tenaga AdministrasijTata Usaha 1 Jumlah 1 1 1 1 1 minimal 2 Kualifikasi MAjSMAj MAjSMAj Diploma Tiga Sarjana Sarjana minimal Sederajat Sederajat
10. c.Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2014, No.823 9 F. Organisasi dan Manajemen RAjMadrasah Dokumen organisasi dan manajemen RAjmadrasah memuat paling sedikit struktur organisasi RAjmadrasah, struktur organisasi yayasan sebagai E. Rencana Pembiayaan Pendidikan Rencana pembiayaan pendidikan memuat paling sedikit informasi tentang total kebutuhan pembiayaan madrasah, sumber pembiayaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat), dan rincian jenis pengeluaran. Rencana pembiayaan dimaksud mencakup perencanaan untuk pembiayaan RAjmadrasah selama satu tahun pelajaran dan disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RAjMadrasah. No Sarana dan Prasarana Penegerian Madrasah RA MI MTs MA MAK
11. g.Tempat beribadah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
12. h.Jumlah minimal toilet peserta didik 2 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit dan guru dan tenaga kependidikan
13. j.Sarana minimal 300m2 400m2 500m2 500m2 500m2 berrnainy berolah raga 3 Koleksibuku perpustakaan/Lahan ajar
14. a.Buku/Lahan ajar 1 set bahan 1 set 1 set /peserta lset/ 1 set ajar/ /peserta didik peserta /peserta peserta didik didik didik didik
15. b.Jumlah minimal 50 judul 100judul 200 judul 200 judul 200 judul buku pengayaan buku buku buku buku buku dan referensi pengayaan pengayaan pengayaan pengayaan pengayaan dan 10judul dan 10judul dan 20 judul dan 20 judul dan 20 judul buku buku buku buku buku referensi referensi referensi referensi referensi 4 Jumlah minimal 1 set alat 1 set peraga 1 set lengkap 1 set lengkap 1 set peralatan belajar / peraga IPAdan Laboratorium Laboratorium laboratorium laboratorium edukatif & 1 bahannya. IPA produktif set alat bermain di luar ruangan Catatan:
16. a.Satu set alat peraga edukatif RA di dalam ruangan paling sedikit terdiri dari: balok bangunan, mainan kontruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan, dan permainan puzzle.
17. b.Satu set alat bermain di luar ruangan paling sedikit terdiri dari: papan peluncur, papan jungkitan, ayunan, dan papan titian.
18. c.Satu set alat peraga IPA dan bahannya paling sedikit terdiri dari: model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe),contoh peralatan optik, kit IPAuntuk eksperimen dasar, dan poster /carta IPA.
19. d.Satu set lengkap peralatan laboratorium MApaling sedikit terdiri dari: Laboratorium Ftsika/ Laboratorium Biologi/Labcratorium Kimia/Laboratoriuru Kornputery Laboratorium Bahasa.
20. e.Satu set peralatan laboratorium produktif MAKterdiri dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk praktik peserta didik sesuai dengan program keahlian yang dipilih. 10 2014, No.823 SURYADHARMA ALI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, penyelenggara RAjmadrasah, personalia organisasi RAjmadrasah dan kepengurusan yayasan, mekanisme dan hubungan kerja, dan organisasi dan personalia komite RAjmadrasah. 2014, No.823 11