DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penegerian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/503/M.PAN- RB/01/2016, tanggal 27 Januari 2016, Hal: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja; www.peraturan.go.id 2016, No.418 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja. www.peraturan.go.id 2016, No.418
(2)Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja berlokasi di Singaraja, Provinsi Bali.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan agama Hindu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

(1)Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja dapat menerima dana dari pemerintah daerah maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja tetap menjalankan tugasnya. www.peraturan.go.id 2016, No.418
b.Pengaturan mengenai pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2016 MENTERI AGAMA ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penegerian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/503/M.PAN- RB/01/2016, tanggal 27 Januari 2016, Hal: Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja. www.peraturan.go.id 2016, No.418
(2)Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja berlokasi di Singaraja, Provinsi Bali.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja dapat menerima dana dari pemerintah daerah maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja tetap menjalankan tugasnya. www.peraturan.go.id 2016, No.418
b.Pengaturan mengenai pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.