DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi unit percetakan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/76/M.KT.01/2018 perihal Usulan Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur’an;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan al-Qur’an; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2018, No. 747

2.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERCETAKAN AL-QUR’AN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Unit Percetakan Al-Qur’an yang selanjutnya disingkat UPQ merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, secara teknis dan administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
(2)UPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

UPQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas menyelenggarakan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an, serta pemberian pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. www.peraturan.go.id 2018, No. 747

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPQ menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan kegiatan di bidang pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an;
b.pelaksanaan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an serta buku agama dan keagamaan Islam;
c.pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat;
d.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan UPQ; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPQ terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.subbagian tata usaha; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi UPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengelola kegiatan pencetakan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan penyusunan rencana dan kegiatan, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, tata laksana, dan kerumahtanggaan serta pelaporan. www.peraturan.go.id 2018, No. 747

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

UPQ dapat menyusun dan mengusulkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
(3)Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPQ dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dengan unit kerja pada Kementerian Agama maupun instansi lain di luar Kementerian Agama.

Pasal 9

Kepala UPQ wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan rencana strategis Kementerian Agama dengan menerapkan prinsip www.peraturan.go.id 2018, No. 747 penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, cepat, transparan, dan akuntabel atau smart government.

Pasal 10

Kepala UPQ wajib menyelenggarakan dan membuat pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi unit percetakan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/76/M.KT.01/2018 perihal Usulan Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur’an;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PERCETAKAN AL-QUR’AN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Unit Percetakan Al-Qur’an yang selanjutnya disingkat UPQ merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, secara teknis dan administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
(2)UPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPQ menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan kegiatan di bidang pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an;
b.pelaksanaan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an serta buku agama dan keagamaan Islam;
c.pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat;
d.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan UPQ; dan
e.pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPQ terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.subbagian tata usaha; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi UPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas memimpin dan mengelola kegiatan pencetakan Al-Qur’an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan penyusunan rencana dan kegiatan, urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, tata laksana, dan kerumahtanggaan serta pelaporan. www.peraturan.go.id 2018, No. 747

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

UPQ dapat menyusun dan mengusulkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
(3)Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPQ dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dengan unit kerja pada Kementerian Agama maupun instansi lain di luar Kementerian Agama.

Pasal 9

Pasal 10

Kepala UPQ wajib menyelenggarakan dan membuat pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.