DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. rekomendasi c. permohonan rekomendasi d. pemeriksaan dan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi e. penerbitan rekomendasi f. pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan rekomendasi bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian rekomendasi untuk organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian www.peraturan.go.id 2019, No. 925 Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052); www.peraturan.go.id 2019, No. 925 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM DAN MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dari AD Ormas.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam, bimbingan masyarakat Islam, bimbingan masyarakat Kristen, bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat Hindu, atau bimbingan masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2019, No. 925
7.Direktur Jenderal adalah pimpinan Direktorat Jenderal.
8.Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang bimbingan masyarakat dan pendidikan Khonghucu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Kepala Pusat adalah pemimpin Pusat.

BAB II

REKOMENDASI

Pasal 2

Permohonan pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki kekhususan di bidang keagamaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri disertai dengan rekomendasi dari Menteri.

BAB III

PERMOHONAN REKOMENDASI

Pasal 3

(1)Permohonan rekomendasi Ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang diajukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(2)Permohonan rekomendasi Ormas yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang diajukan oleh pengurus www.peraturan.go.id 2019, No. 925 Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.
(3)Permohonan rekomendasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis menggunakan sistem elektronik atau non elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 4

(1)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
1. a.akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
2. b.program kerja;
3. c.susunan pengurus;
4. d.surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
5. e.nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
6. f.surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
7. g.surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; dan
8. h.surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
(2)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas harus menyertakan dokumen pendukung:
1. a.formulir isian data Ormas;
2. b.surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik;
3. c.surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik www.peraturan.go.id 2019, No. 925 Pemerintah; dan
4. d.surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf, g, dan huruf h, serta ayat (2) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.

Pasal 5

Dokumen akte pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a.nama dan lambang;
b.tempat kedudukan;
c.asas, tujuan, dan fungsi;
d.kepengurusan;
e.hak dan kewajiban anggota;
f.pengelolaan keuangan;
g.mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
h.pembubaran organisasi.

Pasal 6

Dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mencakup:

a.biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
b.pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
c.foto kopi kartu tanda penduduk elektronik pengurus organisasi; dan
d.surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas. www.peraturan.go.id 2019, No. 925

Pasal 7

(1)Dokumen surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.
(2)Dokumen surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran:
1. a.bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
2. b.foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

Pasal 8

(1)Pengurus Ormas mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing- masing.
(2)Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan melalui kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
(3)Permohonan rekomendasi yang diajukan melalui kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
(4)Dalam hal permohonan rekomendasi diajukan melalui kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditembuskan kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pasal 9

(1)Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan dan ditandatangani www.peraturan.go.id 2019, No. 925 oleh pendiri dan pengurus Ormas.
(2)Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan rekomendasi dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 10

Dalam hal Pengurus Ormas telah mengajukan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan bidang tugas masing-masing mencatat permohonan rekomendasi dalam buku daftar pengajuan permohonan rekomendasi.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…