DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengenaan tarif atas jenis PNBP nol rupiah atas jasa layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan berlaku bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi; dan mengalami kondisi tertentu. Terhadap jenis PNBP yang berasal dari KUA Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif berupa asli surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK NOL RUPIAH ATAS JASA LAYANAN NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut Simkah adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pengenaan tarif atas jenis PNBP nol rupiah atas jasa layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan berlaku bagi warga negara yang:

a.tidak mampu secara ekonomi; dan
b.mengalami kondisi tertentu.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

(1)Terhadap jenis PNBP yang berasal dari KUA Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif berupa asli surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat.

Pasal 4

(1)Dalam hal terjadi kondisi tertentu, pejabat kuasa pengelola PNBP dapat mengenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan kahar.
(3)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 5

(1)Pemohon mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Kepala KUA Kecamatan melalui Simkah dengan melampirkan dokumen:
1. a.asli surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); atau
2. b.surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Kepala KUA Kecamatan mengenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) setelah Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana.

BAB III

DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Petugas layanan nikah melakukan dokumentasi foto pelaksanaan layanan nikah di luar KUA Kecamatan yang dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
(2)Kepala KUA Kecamatan melaporkan pelaksanaan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Direktur Jenderal melalui Simkah.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap semester dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 huruf d, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Sya . SAg., M.H NIP. 197112142000031002 YASONNAH. LAOLY MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2024 MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, YAQUTC. QOUMAS Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 417 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…