DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012

Nomor: 15
Tahun: 2012
Ditetapkan: 6 September 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.899 2 dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang pelayanannya bersifat khusus dengan biaya khusus dan dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus.
2.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
3.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
4.Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8993
5.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
6.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7.Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
8.Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
9.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji Khusus yang mendaftar.
10.Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji Khusus yang telah mendaftar dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
11.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan pembayaran BPIH.
12.Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
13.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
15.Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan izin PIHK.
(2)Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
2. b.memiliki izin usaha; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.899 4
3. c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
6. f.memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
7. g.memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas;
8. h.memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit;
9. i.menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
10. j.telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang- kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan
11. k.tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
(3)Kementerian Agama melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK dengan baik.

Pasal 4

(1)PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Personal Identification Number (PIN).
(2)PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendaftaran, identitas jemaah, dan akses informasi SISKOHAT.

Pasal 5

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapatkan:

a.pembinaan dari Menteri;
b.informasi tentang kebijakan penyelenggaraan haji khusus;
c.informasi tentang Jemaah Haji Khusus yang memilih PIHK dan masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
d.surat rekomendasi untuk pengurusan barcode;
e.visa haji, DAPIH, gelang identitas, dan buku manasik; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8995
f.menerima dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan; dan
g.informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 6

(1)Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; dan
2. b.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

Pasal 7

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PIHK yang memenuhi persyaratan:

a.memiliki izin PPIU yang masih berlaku;
b.telah memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang selama 3 (tiga) tahun;
c.memiliki kinerja yang baik; dan
d.tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan.
(2)Pimpinan PIHK melaporkan pembukaan cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Agama.

Pasal 9

PIHK yang telah habis masa berlaku izinnya atau dicabut izinnya wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jemaah Haji Khusus dan/atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.899 6

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 10

(1)Pendaftaran haji khusus dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja.
(2)Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mewakilkan kepada PIHK.

Pasal 11

(1)Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(2)Dalam hal pendaftaran haji khusus belum/tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.899 2 dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang pelayanannya bersifat khusus dengan biaya khusus dan dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus.
2.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
3.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
4.Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8993
5.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
6.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7.Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
8.Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
9.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji Khusus yang mendaftar.
10.Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji Khusus yang telah mendaftar dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
11.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan pembayaran BPIH.
12.Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
13.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
15.Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan izin PIHK.
(2)Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada biro perjalanan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
2. b.memiliki izin usaha; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.899 4
3. c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.memiliki akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. e.memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
6. f.memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
7. g.memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas;
8. h.memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit;
9. i.menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum milik negara dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
10. j.telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sekurang- kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; dan
11. k.tidak memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
(3)Kementerian Agama melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK dengan baik.

Pasal 4

(1)PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Personal Identification Number (PIN).
(2)PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendaftaran, identitas jemaah, dan akses informasi SISKOHAT.

Pasal 5

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapatkan:

a.pembinaan dari Menteri;
b.informasi tentang kebijakan penyelenggaraan haji khusus;
c.informasi tentang Jemaah Haji Khusus yang memilih PIHK dan masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
d.surat rekomendasi untuk pengurusan barcode;
e.visa haji, DAPIH, gelang identitas, dan buku manasik; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8995
f.menerima dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan; dan
g.informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 6

(1)Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
1. a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; dan
2. b.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

Pasal 7

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PIHK yang memenuhi persyaratan:

a.memiliki izin PPIU yang masih berlaku;
b.telah memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang selama 3 (tiga) tahun;
c.memiliki kinerja yang baik; dan
d.tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan.
(2)Pimpinan PIHK melaporkan pembukaan cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Agama.

Pasal 9

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 10

(1)Pendaftaran haji khusus dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja.
(2)Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mewakilkan kepada PIHK.

Pasal 11

(1)Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(2)Dalam hal pendaftaran haji khusus belum/tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal.