DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan; Mengingat 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA MENTERIAGAMAREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANBENTUK PERGURUANTINGGI KEAGAMAAN KEMENAG. Perguruan Tinggi. Keagamaan. Peru bahan Bentuk. No. 824, 2014 BERITA NEGARA Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ten tang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 2 2014, No. 824 Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2011);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUKPERGURUANTINGGIKEAGAMAAN.

Pasal 1

1.Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh pemerintah dan zatau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama.
2.Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan I atau seni.
3.Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan I atau seni
4.Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. 2014, No.824 3 Perubahan bentuk PTKmeliputi:

a.Sekolah Tinggi menjadi Institut;
b.Institut menjadi Universitas; dan
c.penggabungan dari dua PTK atau lebih menjadi Sekolah TinggijInstitutj Universitas.

Pasal 3

Perubahan bentuk PTKdilakukan atas dasar:

a.kebu tuhan masyarakat;
b.pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, danjatau seni;
c.kebutuhan pembangunan nasional; dan
d.pertumbuhanjumlah mahasiswa.

Pasal 4

BABII PERUBAHANBENTUK Pasal 2 Perubahan bentuk PTKbertujuan untuk:

a.meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan;
b.meningkatkan dayajangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan; dan
c.meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.
1. 5.Fakultas adalah unit organisasi universitasjinstitut yang terdiri dari jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, danj atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, danj atau seni.
2. 6.Jurusan adalah unit organisasi fakultasj sekolah tinggi yang terdiri dari program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, danj atau seni.
3. 7.Program Studi adalah kesatuan rencana akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dari 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, danj atau seni.
4. 8.Menteri adalah Menteri Agama.
5. 9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani Perguruan Tinggi Keagamaan. 4 2014, No. 824 BABIII PERSYARATAN PasalS

(1)Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.persentase kualifikasi pendidikan dosen;
2. b.persentase kepangkatan akademik dosen;
3. c.rasio jumlah mahasiswa/ dosen;
4. d.jumlah, jenis, dan ragam Program Studiy.Jurusan/Fakultas;
5. e.persentase kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan;
6. f.persentase status akreditasi program studi;
7. g.sarana dan prasarana; dan
8. h.jumlah mahasiswa.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan bentuk PTKwajib memenuhi persyaratan:
1. a.kebu tuhan masyarakat;
2. b.rencana pengembangan bidang keilmuan; dan
3. c.kebutuhan pembangunan nasional.
(3)Rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. BABIV MEKANISMEPERUBAHANBENTUK Pasal 6
(1)Perubahan bentuk PTKdilakukan melalui mekanisme:
1. a.pengusulan perubahan bentuk PTKoleh pimpinan PTK;
2. b.penilaian usulan perubahan bentuk PTKoleh Direktur Jenderal; dan
3. c.pengusulan penetapan perubahan bentuk PTKoleh Menteri.
(2)Pengusulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a disertai dengan hasil studi kelayakan.
(3)Penilaian usulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi: 2014, No.824 5 Dalam hal perubahan bentuk PTKberdampak pada perubahan Fakultas di luar Keagamaan maka harus mendapat rekomendasi dari Menteri yang menangani bidang Pendidikan.

Pasal 9

BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam hal perubahan bentuk PTK telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Menteri mengajukan usulan perubahan bentuk PTK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

d.rencana pengembangan PTK untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(2)Rencana pengembangan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat visi dan misi, transformasi akademik dan keilmuan, manajemen, sum ber daya mariu sia, sarana prasarana, budaya, dan skema pembiayaan.
1. c.analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan
(1)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh PTK yang dituangkan dalam bentuk laporan dan memuat paling sedikit:
1. a.latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK;
2. b.kondisi kelembagaan terkini meliputi program studijjurusanj fakultas, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan;

Pasal 7

a.penilaian kelengkapan administrasi;
b.visitasi lapangan; dan
c.hasil penilaian.

(4)Pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). 6 2014, No. 824 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERI HUKUMDAN HAKASASI MANUSIA SURYADHARMAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERIAGAMA BABVI KETENTUANPERALIHAN

Pasal 10

(1)Dalam hal perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan penggabungan antara Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), maka PTKS yang bersangku tan wajib menyerahkan seluruh aset kepada Kementerian Agama.
(2)Pendidik dan tenaga kependidikan PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 2014, No.824 7 Rasio Dosen dengan Mahasiswa No. Jenis Ilmu Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1 Ilmu Sosial 1 : 25 1 : 25 2 Ilmu Esakta 1 : 20 1 : 20

c.Rasio Doserr/Mahasiswa Peru bahan ben tuk No. Kualifikasi Dosen Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1 Asisten Ahli Maksimal 20% Maksimal 20% 2 Lektor Maksimal 40% Maksimal 30% 3 Lektor Kepala Minimal 30% Minimal 35% 4 Guru Besar Minimal 10% Minimal 15%
b.Persentase Kepangkatan Akademik Dosen Peru bahan ben tuk No. Kualifikasi Pendidikan Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1 Magister Maksimal 80% Maksimal75% 2 Doktor Minimal 20% Minimal 25% Rincian Persyaratan Peru bahan Ben tuk PTK:
a.Persentase Kualifikasi Pendidikan Dosen LAMPIRAN PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANBENTUK PERGURUANTINGGI KEAGAMAAN 8 2014, No. 824 Perubahan bentuk No. Nilai Akreditasi Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1 NilaiA Minimal 10% Minimal 20% 2 NilaiB Minimal 40% Minimal 50% 3 NilaiC Maksimal 40% Maksimal 20%
f.Persentase Status Akreditasi Program Studi Perubahan bentuk No. KualifikasiJ enis Tenaga Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas Fungsional Umum/Tertentu 1 Sarna atau dibawah Diploma Maksimal 40% Maksimal 40% tiga 2 Sarna atau diatas Sarjana/ Minimal 60% Minimal 60% Diploma Empat
e.Persentase KualifikasiTenaga Kependidikan Peru bahan ben tuk Program Studi Sekolah Tinggi ke Institut ke Universitas No. Institut Jurusan Prodi Fakultas Jurusan Prodi 1 Program S1 3 6 4 8 16 2 Pascasarj ana - - - 4 8 Catatan:
1. 1.Komposisi program studi yang diusulkan setelah menjadi Universitas harus memenuhi komposisi rumpun keilmuan yang terdiri dari kurang lebih 70% rumpun ilmu agama dan kurang lebih 30% rumpun ilmu sosial/Iiumaniora dan rumpun ilmu sains dan teknologi.
2. 2.Jumlah prodi yang diusulkan setelah menjadi Universitas diluar yang telah ada, maksimal sebanyak 10 program studi yang terdiri dari rumpun ilmu sosial/Iiumaniora dan rumpun sainsy teknologi.
d.Jumlah, Jenis, dan Ragam Program Studi /.Jurusan/Fakultas 2014, No.824 9 LUKMANHAKIMSAIFUDDIN MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, Peru bahan ben tuk Uraian Sekolah Tinggi Institut ke No. ke Institut Universitas J umlah Mahasiswa 3.000 7.500
h.Jumlah Mahasiswa Peru bahan ben tuk Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Institut No. ke Institut ke Universitas 1 Tanah/Lahan 100.000 m- 250.000 m- 2 Gedung
a.Ruang Kuliah 1.500 m- 3.250 m-
b.Ruang Kantor Administrasi 300 m- 650 m-
c.Ruang Perpustakaan 300 m- 600 m-
d.Ruang Komputer 300 m- 600 m-
e.Ruang Laboratorium 400 m- 800 m-
f.Ruang Dosen Tetap 600 m- 1.300 m- 3 Koleksi Buku Perpustakaan Minimal 5.000 Minimal 10.000 judulbuku judulbuku
g.Sarana dan Prasarana 10 2014, No. 824

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA MENTERIAGAMAREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANBENTUK PERGURUANTINGGI KEAGAMAAN KEMENAG. Perguruan Tinggi. Keagamaan. Peru bahan Bentuk. No. 824, 2014 BERITA NEGARA Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 ten tang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 2 2014, No. 824 Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2011);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUKPERGURUANTINGGIKEAGAMAAN.

Pasal 1

1.Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh pemerintah dan zatau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama.
2.Universitas adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan I atau seni.
3.Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan I atau seni
4.Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. 2014, No.824 3 Perubahan bentuk PTKmeliputi:

a.Sekolah Tinggi menjadi Institut;
b.Institut menjadi Universitas; dan
c.penggabungan dari dua PTK atau lebih menjadi Sekolah TinggijInstitutj Universitas.

Pasal 3

Perubahan bentuk PTKdilakukan atas dasar:

a.kebu tuhan masyarakat;
b.pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, danjatau seni;
c.kebutuhan pembangunan nasional; dan
d.pertumbuhanjumlah mahasiswa.

Pasal 4

BABII PERUBAHANBENTUK Pasal 2 Perubahan bentuk PTKbertujuan untuk:

a.meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan;
b.meningkatkan dayajangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan; dan
c.meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.
1. 5.Fakultas adalah unit organisasi universitasjinstitut yang terdiri dari jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, danj atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, danj atau seni.
2. 6.Jurusan adalah unit organisasi fakultasj sekolah tinggi yang terdiri dari program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, danj atau seni.
3. 7.Program Studi adalah kesatuan rencana akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dari 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, danj atau seni.
4. 8.Menteri adalah Menteri Agama.
5. 9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani Perguruan Tinggi Keagamaan. 4 2014, No. 824 BABIII PERSYARATAN PasalS

(1)Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.persentase kualifikasi pendidikan dosen;
2. b.persentase kepangkatan akademik dosen;
3. c.rasio jumlah mahasiswa/ dosen;
4. d.jumlah, jenis, dan ragam Program Studiy.Jurusan/Fakultas;
5. e.persentase kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan;
6. f.persentase status akreditasi program studi;
7. g.sarana dan prasarana; dan
8. h.jumlah mahasiswa.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan bentuk PTKwajib memenuhi persyaratan:
1. a.kebu tuhan masyarakat;
2. b.rencana pengembangan bidang keilmuan; dan
3. c.kebutuhan pembangunan nasional.
(3)Rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. BABIV MEKANISMEPERUBAHANBENTUK Pasal 6
(1)Perubahan bentuk PTKdilakukan melalui mekanisme:
1. a.pengusulan perubahan bentuk PTKoleh pimpinan PTK;
2. b.penilaian usulan perubahan bentuk PTKoleh Direktur Jenderal; dan
3. c.pengusulan penetapan perubahan bentuk PTKoleh Menteri.
(2)Pengusulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a disertai dengan hasil studi kelayakan.
(3)Penilaian usulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi: 2014, No.824 5 Dalam hal perubahan bentuk PTKberdampak pada perubahan Fakultas di luar Keagamaan maka harus mendapat rekomendasi dari Menteri yang menangani bidang Pendidikan.

Pasal 9

Pasal 8

d.rencana pengembangan PTK untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(2)Rencana pengembangan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat visi dan misi, transformasi akademik dan keilmuan, manajemen, sum ber daya mariu sia, sarana prasarana, budaya, dan skema pembiayaan.
1. c.analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan
(1)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh PTK yang dituangkan dalam bentuk laporan dan memuat paling sedikit:
1. a.latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK;
2. b.kondisi kelembagaan terkini meliputi program studijjurusanj fakultas, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan;

Pasal 7

a.penilaian kelengkapan administrasi;
b.visitasi lapangan; dan
c.hasil penilaian.

(4)Pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). 6 2014, No. 824 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERI HUKUMDAN HAKASASI MANUSIA SURYADHARMAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 MENTERIAGAMA BABVI KETENTUANPERALIHAN

Pasal 10

(1)Dalam hal perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan penggabungan antara Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), maka PTKS yang bersangku tan wajib menyerahkan seluruh aset kepada Kementerian Agama.
(2)Pendidik dan tenaga kependidikan PTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

c.Rasio Doserr/Mahasiswa Peru bahan ben tuk No. Kualifikasi Dosen Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1 Asisten Ahli Maksimal 20% Maksimal 20% 2 Lektor Maksimal 40% Maksimal 30% 3 Lektor Kepala Minimal 30% Minimal 35% 4 Guru Besar Minimal 10% Minimal 15%
b.Persentase Kepangkatan Akademik Dosen Peru bahan ben tuk No. Kualifikasi Pendidikan Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1 Magister Maksimal 80% Maksimal75% 2 Doktor Minimal 20% Minimal 25% Rincian Persyaratan Peru bahan Ben tuk PTK:
a.Persentase Kualifikasi Pendidikan Dosen LAMPIRAN PERATURANMENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANBENTUK PERGURUANTINGGI KEAGAMAAN 8 2014, No. 824 Perubahan bentuk No. Nilai Akreditasi Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas 1 NilaiA Minimal 10% Minimal 20% 2 NilaiB Minimal 40% Minimal 50% 3 NilaiC Maksimal 40% Maksimal 20%
f.Persentase Status Akreditasi Program Studi Perubahan bentuk No. KualifikasiJ enis Tenaga Sekolah Tinggi Institut ke Institut ke Universitas Fungsional Umum/Tertentu 1 Sarna atau dibawah Diploma Maksimal 40% Maksimal 40% tiga 2 Sarna atau diatas Sarjana/ Minimal 60% Minimal 60% Diploma Empat
e.Persentase KualifikasiTenaga Kependidikan Peru bahan ben tuk Program Studi Sekolah Tinggi ke Institut ke Universitas No. Institut Jurusan Prodi Fakultas Jurusan Prodi 1 Program S1 3 6 4 8 16 2 Pascasarj ana - - - 4 8 Catatan:
1. 1.Komposisi program studi yang diusulkan setelah menjadi Universitas harus memenuhi komposisi rumpun keilmuan yang terdiri dari kurang lebih 70% rumpun ilmu agama dan kurang lebih 30% rumpun ilmu sosial/Iiumaniora dan rumpun ilmu sains dan teknologi.
2. 2.Jumlah prodi yang diusulkan setelah menjadi Universitas diluar yang telah ada, maksimal sebanyak 10 program studi yang terdiri dari rumpun ilmu sosial/Iiumaniora dan rumpun sainsy teknologi.
d.Jumlah, Jenis, dan Ragam Program Studi /.Jurusan/Fakultas 2014, No.824 9 LUKMANHAKIMSAIFUDDIN MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, Peru bahan ben tuk Uraian Sekolah Tinggi Institut ke No. ke Institut Universitas J umlah Mahasiswa 3.000 7.500
h.Jumlah Mahasiswa Peru bahan ben tuk Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Institut No. ke Institut ke Universitas 1 Tanah/Lahan 100.000 m- 250.000 m- 2 Gedung
a.Ruang Kuliah 1.500 m- 3.250 m-
b.Ruang Kantor Administrasi 300 m- 650 m-
c.Ruang Perpustakaan 300 m- 600 m-
d.Ruang Komputer 300 m- 600 m-
e.Ruang Laboratorium 400 m- 800 m-
f.Ruang Dosen Tetap 600 m- 1.300 m- 3 Koleksi Buku Perpustakaan Minimal 5.000 Minimal 10.000 judulbuku judulbuku
g.Sarana dan Prasarana 10 2014, No. 824