DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan

Menetapkan

menetapkan standar lembaga pendidikan tenaga kependidikan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2018, No.890 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); www.peraturan.go.id 2018, No.890
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
11. 12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. 13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026);
13. 14.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
14. 15.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. 16.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2018, No.890 Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
16. 17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
17. 18.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
18. 19.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
19. 20.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
20. 21.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi. www.peraturan.go.id 2018, No.890
2.Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3.Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah PTK yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru.
4.Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
5.Standar Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat SPG adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
6.Standar LPTK yang selanjutnya disingkat SLPTK adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh PTK dalam penyelenggaraan program pendidikan sarjana pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru.
7.Program Pendidikan Sarjana Pendidikan yang selanjutnya disebut Program PSP adalah program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh PTK untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang setara dengan level 6 (enam) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
8.Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah pendidikan profesi guru yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
9.Program PPG dalam Jabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program PSP bagi mereka yang sudah berstatus dan bertugas sebagai guru.
10.Program PPG Prajabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program www.peraturan.go.id 2018, No.890 PSP bagi mereka yang belum berstatus dan bertugas sebagai guru.
11.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12.Pengenalan Lapangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan dan kegiatan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program PSP untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di madrasah/sekolah.
13.Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di madrasah/sekolah.
14.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
16.Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
17.Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau kolektif pada Program PSP dan Program PPG untuk 1 (satu) mata kuliah dalam 1 (satu) semester yang mencakup rencana pembelajaran, materi ajar, rencana tugas terstruktur, www.peraturan.go.id 2018, No.890 rencana tugas mandiri, rencana tugas praktik/praktikum, dan lembar kerja mahasiswa.
18.Pendidik Profesional adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan profesi dan mengabdi terhadap profesinya.
19.Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
20.Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru atau Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22.Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru dan Dosen sebagai Pendidik Profesional.
23.Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
24.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
25.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
26.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi pada Kementerian.

Pasal 2

(1)Untuk menyelenggarakan Program PSP atau Program PSP dan Program PPG, LPTK harus memenuhi SNPT, SPG, dan SLPTK. www.peraturan.go.id 2018, No.890
(2)SLPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar:
1. a.pengelolaan kelembagaan;
2. b.penyelenggaraan Program Studi;
3. c.penerimaan calon mahasiswa;
4. d.Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian;
5. e.Dosen dan tenaga kependidikan;
6. f.sarana dan prasarana; dan
7. g.penjaminan mutu.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program PSP dan Program PPG berasaskan pada budaya mutu, daya saing, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan LPTK meliputi manajemen dan kepemimpinan.
(2)Manajemen LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, relevansi, keadilan, transparansi, dan akuntabel serta memenuhi standar mutu nasional dan internasional.
(3)Kepemimpinan LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menerapkan kepemimpinan akademik, berbasis nilai, dan transformatif. www.peraturan.go.id 2018, No.890

Pasal 5

(1)LPTK dapat mengajukan permohonan pembukaan Program Studi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan proposal.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.surat pertimbangan senat;
2. b.kecukupan dan kualifikasi Dosen;
3. c.sarana dan prasarana yang terdiri atas laboratorium pembelajaran mikro, pusat sumber belajar, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi, asrama, sekolah/Madrasah laboratorium dan/atau sekolah/Madrasah mitra;
4. d.sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi;
5. e.Kurikulum;
6. f.kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan; dan
7. g.unit pengelola.
(4)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPTK harus memenuhi peringkat akreditasi dan standar minimal penyelenggaraan Program Studi.
(5)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup akreditasi institusi dan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
(6)Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah peringkat B atau sangat baik.
(7)Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 50% (lima puluh persen) peringkat A atau unggul dan tidak ada peringkat C atau baik.
(8)Dalam hal PTK belum memiliki Program Studi Kependidikan, PTK pengusul paling rendah memiliki akreditasi institusi peringkat B atau sangat baik dan www.peraturan.go.id 2018, No.890 akreditasi Program Studi yang ada paling sedikit 50% (lima puluh persen) peringkat A atau unggul dan tidak ada peringkat C atau baik.

Pasal 6

(1)Seleksi calon mahasiswa mengikuti pola seleksi penerimaan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh PTK.
(2)Kuota penerimaan calon mahasiswa untuk setiap tahun akademik didasarkan pada ketentuan:
1. a.Program Studi terakreditasi dengan peringkat A atau unggul, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 5 (lima) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang;
2. b.Program Studi terakreditasi dengan peringkat B atau sangat baik, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 3 (tiga) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang; dan
3. c.Program Studi terakreditasi dengan peringkat C atau baik, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 2 (dua) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang. www.peraturan.go.id 2018, No.890

Pasal 7

(1)Kurikulum Program Studi memuat unsur:
1. a.profil lulusan;
2. b.deskripsi kualifikasi;
3. c.deskripsi Capaian Pembelajaran utama;
4. d.peta keilmuan, bahan kajian, mata kuliah, dan beban belajar;
5. e.struktur Kurikulum dan distribusi mata kuliah dalam semester; dan
6. f.RPS.
(2)Kriteria minimal profil lulusan, deskripsi kualifikasi, dan deskripsi Capaian Pembelajaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
(3)Unsur Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f disusun dan dikembangkan oleh Program Studi.

Pasal 8

(1)Struktur Kurikulum Program Studi memuat penguasaan keilmuan dan keterampilan dengan proporsi:
1. a.muatan nasional dan institusional sebesar 10% (sepuluh persen);
2. b.muatan disiplin keilmuan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
3. c.muatan pedagogik sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)Kurikulum Program Studi selain memuat mata kuliah di kelas, juga memuat mata kuliah PLP di Madrasah/sekolah.
(3)Dalam melaksanakan PLP, LPTK melakukan kerja sama dengan Madrasah/sekolah. www.peraturan.go.id 2018, No.890
(4)LPTK mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PLP untuk penjaminan mutu.
(5)LPTK dan Madrasah/sekolah secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PLP.
(6)Beban belajar jenjang pendidikan sarjana pada LPTK paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester.
(7)Program Studi pada LPTK dapat menambah beban belajar program pendidikan sarjana yang melebihi beban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bentuk penambahan beban belajar untuk memenuhi muatan nasional dan institusional.

Pasal 9

(1)Pembelajaran dikelola secara efektif, terukur, dan berbasis standar mutu.
(2)Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut.
(3)Pembelajaran dilakukan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, aktif, dan berpusat pada mahasiswa serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam Kurikulum Program Studi sesuai dengan KKNI, SNPT, dan SPG.
(5)Dosen harus membuat RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dalam Program PSP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2018, No.890

Pasal 10

(1)Proses pembelajaran diakhiri dengan penilaian yang mengacu pada SNPT.
(2)Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.
(3)LPTK dapat mengembangkan penilaian pembelajaran yang ditetapkan dalam SNPT dengan memperhatikan prinsip komprehensif, akuntabilitas, validitas, dan reliabilitas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan

Menetapkan

menetapkan standar lembaga pendidikan tenaga kependidikan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2018, No.890 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); www.peraturan.go.id 2018, No.890
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. 11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
11. 12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. 13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026);
13. 14.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
14. 15.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. 16.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2018, No.890 Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
16. 17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
17. 18.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
18. 19.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
19. 20.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
20. 21.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi. www.peraturan.go.id 2018, No.890
2.Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3.Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah PTK yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru.
4.Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
5.Standar Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat SPG adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
6.Standar LPTK yang selanjutnya disingkat SLPTK adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh PTK dalam penyelenggaraan program pendidikan sarjana pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru.
7.Program Pendidikan Sarjana Pendidikan yang selanjutnya disebut Program PSP adalah program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh PTK untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang setara dengan level 6 (enam) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
8.Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah pendidikan profesi guru yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
9.Program PPG dalam Jabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program PSP bagi mereka yang sudah berstatus dan bertugas sebagai guru.
10.Program PPG Prajabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program www.peraturan.go.id 2018, No.890 PSP bagi mereka yang belum berstatus dan bertugas sebagai guru.
11.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12.Pengenalan Lapangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan dan kegiatan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program PSP untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di madrasah/sekolah.
13.Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di madrasah/sekolah.
14.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
16.Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
17.Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau kolektif pada Program PSP dan Program PPG untuk 1 (satu) mata kuliah dalam 1 (satu) semester yang mencakup rencana pembelajaran, materi ajar, rencana tugas terstruktur, www.peraturan.go.id 2018, No.890 rencana tugas mandiri, rencana tugas praktik/praktikum, dan lembar kerja mahasiswa.
18.Pendidik Profesional adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan profesi dan mengabdi terhadap profesinya.
19.Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
20.Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru atau Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22.Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru dan Dosen sebagai Pendidik Profesional.
23.Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
24.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
25.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
26.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi pada Kementerian.

Pasal 2

(1)Untuk menyelenggarakan Program PSP atau Program PSP dan Program PPG, LPTK harus memenuhi SNPT, SPG, dan SLPTK. www.peraturan.go.id 2018, No.890
(2)SLPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar:
1. a.pengelolaan kelembagaan;
2. b.penyelenggaraan Program Studi;
3. c.penerimaan calon mahasiswa;
4. d.Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian;
5. e.Dosen dan tenaga kependidikan;
6. f.sarana dan prasarana; dan
7. g.penjaminan mutu.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program PSP dan Program PPG berasaskan pada budaya mutu, daya saing, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan LPTK meliputi manajemen dan kepemimpinan.
(2)Manajemen LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, relevansi, keadilan, transparansi, dan akuntabel serta memenuhi standar mutu nasional dan internasional.
(3)Kepemimpinan LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menerapkan kepemimpinan akademik, berbasis nilai, dan transformatif. www.peraturan.go.id 2018, No.890

Pasal 5

(1)LPTK dapat mengajukan permohonan pembukaan Program Studi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan proposal.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.surat pertimbangan senat;
2. b.kecukupan dan kualifikasi Dosen;
3. c.sarana dan prasarana yang terdiri atas laboratorium pembelajaran mikro, pusat sumber belajar, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi, asrama, sekolah/Madrasah laboratorium dan/atau sekolah/Madrasah mitra;
4. d.sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi;
5. e.Kurikulum;
6. f.kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan; dan
7. g.unit pengelola.
(4)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPTK harus memenuhi peringkat akreditasi dan standar minimal penyelenggaraan Program Studi.
(5)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup akreditasi institusi dan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
(6)Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah peringkat B atau sangat baik.
(7)Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 50% (lima puluh persen) peringkat A atau unggul dan tidak ada peringkat C atau baik.
(8)Dalam hal PTK belum memiliki Program Studi Kependidikan, PTK pengusul paling rendah memiliki akreditasi institusi peringkat B atau sangat baik dan www.peraturan.go.id 2018, No.890 akreditasi Program Studi yang ada paling sedikit 50% (lima puluh persen) peringkat A atau unggul dan tidak ada peringkat C atau baik.

Pasal 6

(1)Seleksi calon mahasiswa mengikuti pola seleksi penerimaan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh PTK.
(2)Kuota penerimaan calon mahasiswa untuk setiap tahun akademik didasarkan pada ketentuan:
1. a.Program Studi terakreditasi dengan peringkat A atau unggul, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 5 (lima) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang;
2. b.Program Studi terakreditasi dengan peringkat B atau sangat baik, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 3 (tiga) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang; dan
3. c.Program Studi terakreditasi dengan peringkat C atau baik, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 2 (dua) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang. www.peraturan.go.id 2018, No.890

Pasal 7

(1)Kurikulum Program Studi memuat unsur:
1. a.profil lulusan;
2. b.deskripsi kualifikasi;
3. c.deskripsi Capaian Pembelajaran utama;
4. d.peta keilmuan, bahan kajian, mata kuliah, dan beban belajar;
5. e.struktur Kurikulum dan distribusi mata kuliah dalam semester; dan
6. f.RPS.
(2)Kriteria minimal profil lulusan, deskripsi kualifikasi, dan deskripsi Capaian Pembelajaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
(3)Unsur Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f disusun dan dikembangkan oleh Program Studi.

Pasal 8

(1)Struktur Kurikulum Program Studi memuat penguasaan keilmuan dan keterampilan dengan proporsi:
1. a.muatan nasional dan institusional sebesar 10% (sepuluh persen);
2. b.muatan disiplin keilmuan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
3. c.muatan pedagogik sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)Kurikulum Program Studi selain memuat mata kuliah di kelas, juga memuat mata kuliah PLP di Madrasah/sekolah.
(3)Dalam melaksanakan PLP, LPTK melakukan kerja sama dengan Madrasah/sekolah. www.peraturan.go.id 2018, No.890
(4)LPTK mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PLP untuk penjaminan mutu.
(5)LPTK dan Madrasah/sekolah secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PLP.
(6)Beban belajar jenjang pendidikan sarjana pada LPTK paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester.
(7)Program Studi pada LPTK dapat menambah beban belajar program pendidikan sarjana yang melebihi beban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bentuk penambahan beban belajar untuk memenuhi muatan nasional dan institusional.

Pasal 9

(1)Pembelajaran dikelola secara efektif, terukur, dan berbasis standar mutu.
(2)Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut.
(3)Pembelajaran dilakukan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, aktif, dan berpusat pada mahasiswa serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam Kurikulum Program Studi sesuai dengan KKNI, SNPT, dan SPG.
(5)Dosen harus membuat RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dalam Program PSP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2018, No.890

Pasal 10

(1)Proses pembelajaran diakhiri dengan penilaian yang mengacu pada SNPT.
(2)Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.
(3)LPTK dapat mengembangkan penilaian pembelajaran yang ditetapkan dalam SNPT dengan memperhatikan prinsip komprehensif, akuntabilitas, validitas, dan reliabilitas.